Kamis, 18 Desember 2008

Perguruan tinggi di Indonesia semakin mirip dengan hotel berbintang dan kehilangan fungsi sosialnya.




UU BHP dan Fenomena Arne Duncan

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA



Pendidikan menjadi kunci kemajuan dan cara terbaik untuk meningkatkan martabat bangsa. Namun, pengesahan UU BHP ( Badan Hukum Pendidikan ) justru membuat rakyat semakin ketar-ketir. Pasalnya, UU itu dikawatirkan mendorong lembaga pendidikan semakin komersial dan mahal. Lembaga pendidikan, utamanya perguruan tinggi akan menjelma menjadi “monster” yang kejam bagi rakyat kecil. Jika dicermati, pasal-pasal dalam UU BHP mencerminkan adanya reduksi tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pendidikan nasional. Padahal, pengembangan profesi pendidik, standarisasi sekolah hingga infrastruktur masih amburadul disana-sini. Apalagi, esensi pengembangan sistem pendidikan nasional telah tertimbun oleh jargon dan politik populis pemerintah.

Ada baiknya negeri ini menyimak fenomena Arne Duncan. Dia adalah sosok praktisi pendidikan tulen yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Barack Obama untuk menjadi Menteri Pendidikan AS. Penunjukan itu sekaligus merupakan jawaban terhadap kekawatiran rakyat Amerika terhadap persoalan pendidikan terkini. Hal itu juga merupakan penghargaan bagi para pendidik atas dedikasi dan kerja detailnya. Fenomena Duncan juga menunjukan adanya reformasi pendidikan secara esensial dan berkesinambungan dalam beberapa periode pemerintahan. Sekedar catatan, bahwa dua dekade yang lalu bangsa Amerika sangat tersentak oleh laporan The President’s Commission on Excellence in Education, yang berjudul “A Nation At Risk:The Imperative for Education Reform”. Laporan itu memicu gelombang reformasi pendidikan di AS yang begitu eskalatif. Salah satu fokus reformasi adalah pentingnya pengembangan kompetensi guru sebagai profesi yang bertanggungjawab merancang ulang sistem sekolah serta mempersiapkan anak didik agar dalam kompetisi dimasa depan bisa unggul.
Untuk mempercepat agenda aksi diatas dibentuk The Carnegie Task Force on Teaching as a Profession. Task force tersebut mengusulkan segera dikembangkan standardisasi dan sertifikasi profesi guru serta dibentuknya National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). Eksistensi NBPTS bukanlah organisasi pemerintah, bersifat non-profit, independen, dan dikelola oleh dewan direktur yang berasal dari praktisi pendidikan. Mayoritas yang duduk dalam dewan direktur adalah guru kelas. Misi NBPTS antara lain memelihara standarisasi kompetensi guru, membantu guru yang berusaha memenuhi standar profesi, dan mengadvokasi reformasi pendidikan. Setelah sepuluh tahun sejak NBPTS didirikan, pengembangan profesi guru disana hasilnya sangat pesat. Bahkan profesi guru sekarang terdongkrak ke papan atas sebagai profesi bergengsi yang diminati oleh warga Amerika. Dalam konteks diatas Arne Duncan merupakan buah dari reformasi diatas sekaligus menjadi ikon. Duncan yang merupakan pakar sosiologi itu diharapkan bisa mengakselerasi lembaga pendidikan sesuai dengan era gelombang keempat atau era konseptual yang mengedepankan eksplorasi otak kanan sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Dalam era tersebut lembaga pendidikan sebaiknya menjadi semacam rumah budaya dan nilai-nilai kearifan (house of culture and wisdom). Lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan sikap yang memandang sains dan teknologi sebagai bahan yang tidak sekedar untuk dipelajari tetapi untuk di inovasi dan gencar diproduksi sehingga mendatangkan kemajuan dan nilai tambah.
Disisi yang lain bangsa Indonesia dalam menjalankan program pengembangan profesi guru masih terjerat berbagai persoalan klasik. Apalagi dana yang dibutuhkan untuk menuntaskan pengembangan profesi guru sangat besar. Tunjangan fungsional untuk guru dalam APBN 2007 saja mencapai Rp 17 triliun. Jika program sertifikasi guru dijalankan dengan volume seperti sekarang ini, diproyeksikan pada 2011 memerlukan alokasi anggaran sekitar Rp 85 triliun. Jumlah diatas sangat sulit diwujudkan bila kondisi ekonomi dan politik di Indonesia masih suram. Masalah pelik lainnya adalah bentuk pembinaan pasca sertifikasi yang belum terbentuk dengan baik. Fakta menunjukkan bahwa para guru yang telah mendapatkan sertifikasi dan tunjangan profesi, ironisnya justru banyak yang stagnan. Mereka tidak berpacu untuk meningkatkan kompetensinya dengan berbagai karya ilmiah. Padahal, pengembangan profesi guru harus berlangsung secara berkelanjutan. Bahkan portofolio kompetensi itu bisa cepat usang dalam situasi globalisasi yang dipenuhi persaingan. Kondisi terkait yang sangat menyedihkan adalah semakin banyaknya guru di negeri ini yang jauh dari buku-buku aktual, hilangnya kebiasaan diskusi, budaya menulis, apalagi melakukan riset atau penelitian ilmiah.
Data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas menunjukkan bahwa sekitar 2,7 juta guru di negeri ini tidak layak untuk mengajar. Karena kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi. Padahal, perkembangan sistem pendidikan dunia mengarah kepada pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) di kelas. CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi aktual. Serta mendorong siswa membuat keseimbangan antara pengetahuan dan ketrampilan. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bernilai tambah. Dalam kelas yang berkarakter CTL, tugas guru lebih banyak berperan sebagai pendorong daya inovasi dan kreatifitas siswa.
Resistensi rakyat dan mahasiswa terhadap UU BHP akhir-akhir ini sangatlah beralasan. Fakta menunjukkan bahwa biaya kuliah diperguruan tinggi semakin tidak terjangkau. Perguruan tinggi semakin mirip dengan hotel berbintang dan kehilangan fungsi sosialnya. Padahal, beberapa perguruan tinggi terbaik dunia mulai mencari sistem yang lebih murah dan praktis, seperti menawarkan seluruh mata kuliahnya secara gratis lewat internet. Proses perkuliahan dan materi pelajaran dapat diunduh secara mudah. Bahkan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) sedang gencar menyediakan ribuan materi mata kuliah secara gratis. Mata kuliah itu bisa diunduh secara rinci dan lengkap di internet. Langkah diatas juga terjadi di Yale University. Faktor yang menarik adalah penerapan teknologi Podcast dan Youtube yang bisa menghadirkan suasana ruang kuliah di tempat tinggal masing-masing. Terobosan yang progresif juga dilakukan oleh Rice University dengan membuat sebuah sistem yang disebut Connexions. Dengan sistem ini, para pengajar atau dosen di seluruh dunia, boleh mengunggah (upload) materi kuliah mereka serta menyebarkannya lewat internet. Sistem pendidikan tinggi semakin murah, praktis dan merakyat alias kolaboratif berkat driver wikinomics seperti web 2.0 dan net generation. Ironisnya, UU BHP cenderung menjadikan perguruan tinggi di Tanah Air semakin elitis, kapitalistis dan sadistis. Yang tersisa hanyalah secercah harapan di sanubari hakim Mahkamah Konstitusi agar pedang keadilannya tergerak untuk membatalkan beberapa pasal kontroversial dalam UU BHP.

*) Peserta Program S-3 Sekolah Pascasarjana UPI Bandung

Senin, 24 November 2008

Sistem pendidikan yang terlalu dipaksakan berbasis telematika justru berpotensi menghasilkan generasi Dumbest alias sontoloyo.



Arah Telematika Pendidikan dan Generasi Dumbest

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA
( Peserta Program S-3 Sekolah Pascasarjana UPI Bandung )


Dunia pendidikan di Jawa Barat mulai mengarah kepada pemanfaatan telematika atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran secara elektronik. Infrastruktur telematika untuk menunjang proses pendidikan sebenarnya bukan hal baru. Sayangnya, hingga saat ini pembelajaran elektronik belum bisa optimal. Malah dikawatirkan akan menimbulkan generasi Dumbest yang bisa memperpuruk daya saing bangsa.

Langkah pemda Jabar yang ingin membenahi sekolah terpencil dengan pembelajaran elektronik hendaknya jangan sebatas seremonial belaka. Kondisinya semakin buruk jika langkah itu ternyata digunakan untuk ajang politik praktis dan kepentingan bisnis semata. Harus ada arah dan langkah yang jujur, konsisten dan hati-hati. Infrastruktur telematika pendidikan ibaratnya seperti jalan tol dalam proses pendidikan. Jalan tol itu kurang ada artinya jika tidak banyak muatan yang lewat. Mestinya para guru dan praktisi pendidikan di Jabar didorong sekuat tenaga agar proaktif memanfaatkan telematika pendidikan yang sudah eksis. Hingga saat ini partisipasi guru dan praktisi pendidikan di Jabar terhadap infrastruktur Jardiknas ( Indonesia Education ICT Network ) masih rendah. Padahal infrastruktur itu telah dirancang sebagai media yang ideal bagi sekolah, guru dan siswa untuk meningkatkan kompetensinya. Apalagi, Jardiknas juga diwarnai dengan komunitas untuk kolaborasi. Juga telah mengakomodasikan blog guru, blog siswa dan kaedah wikipedia.
Mestinya Jardiknas bisa menjadi platform yang kokoh untuk membenahi sekolah terpencil berbasis telematika. Dinas Pendidikan di Jabar tidak perlu lagi merekayasa sistem pembelajaran elektronik dari nol. Karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu dan pemborosan anggaran. Arah telematika pendidikan di Jabar sebaiknya difokuskan kepada Jardiknas. Disdik Provinsi Jabar dan Kabupaten sebaiknya tidak perlu lagi repot-repot terlibat pembuatan situs online untuk pembelajaran elektronik. Yang terpenting adalah bagaimana mengarahkan dan menggencarkan partisipasi guru dan siswa untuk memanfaatkan secara aktif dan kolaboratif berbagai fasilitas yang telah tersedia di Jardiknas. Partisipasi guru dan siswa, utamamya untuk mengunggah ( up load ) karya dan portofolionya dalam Jardiknas seharusnya menjadi target utama telematika pendidikan di Jabar. Selain itu materi ajar lewat modul online dalam portal Edukasi Net ( E-Dukasi.net ) sudah sangat memadai untuk bahan mengajar di kelas sehari-harinya. Pada saat ini juga sudah ada situs-situs pembelajaran elektronik kolaboratif yang sangat bagus dan telah menjadi partner Jardiknas. Seperti OKE ( Open Knowledge & Education ), JENI ( Java for Edu Network in Indonesia ), Ilmu Komputer ( komunitas e-Learning gratis ilmu komputer dan teknologi informasi Indonesia ), Pesona Edu, dan Sekolah Maya atau Sekolahmaya.Net yang merupakan situs percontohan untuk sistim pembelajaran elektronik. Praktisi pendidikan di Jabar patut mengapresiasi dan mengunduh nilai tambah yang diberikan oleh OKE yang merupakan media untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Situs tersebut juga menampung materi ajar apapun baik itu modul pelatihan, materi pembelajaran, contoh-contoh soal, aplikasi pembelajaran, dan presentasi. Sedangkan JENI merupakan modul on-line yang siap dikembangkan, dengan pemrograman berbasis objek. Selain itu JENI juga merupakan bank soal dan pembahasan masalah pembelajaran perangkat lunak yang berbasis Java.
Penting untuk digarisbawahi, bahwa modul online sebagai materi ajar tidak sekedar buku elektronik atau e-Book. Modul online itu hendaknya bisa memesona dan memacu rasa ingin tahu para siswa. Jika tidak memesona maka modul elektronik itu akan “dilibas” oleh eksistensi game komputer yang telah mendominasi pikiran anak. Untuk itulah modul online juga harus dilengkapi dengan alat peraga elektronik, animasi, dan bentuk-bentuk multimedia lainnya dengan tampilan menarik. Selain itu modul online juga harus bisa memberikan arahan bagi siswa untuk mendayagunakan mesin pencari ( search engine ) internet sehingga bisa lebih berdaya guna dalam proses pendidikan. Apalagi, dalam era konvergensi telematika sekarang ini otoritas pendidikan di negara maju seperti Amerika Serikat sudah mengkawatirkan timbulnya generasi Dumbest. Telematika Pendidikan yang salah arah, serta kondisi menjamurnya warnet, play station dan arena hot spot hingga ke pelosok, semakin menjadi stimulus timbulnya generasi Dumbest. Fenomena generasi Dumbest yang keranjingan games dan internet menimbulkan prilaku serba jalan pintas, kurang menghargai waktu dan minus nilai tambah. Hal itu akan menjadi persoalan bangsa yang sangat serius.
Ikwal tentang generasi Dumbest tergambar dalam karya Mark Bauerlein lewat bukunya yang berjudul “The Dumbest Generation”, yang diterbitkan oleh Barnes & Nobles. Buku tersebut mengulas tentang pembodohan anak-anak Amerika akibat akses internet dan permainan lewat komputer. Buku itu menggugat janji-janji teknologi informasi dengan berbagai idiom seperti “knowledge sharing”,“information superhighway” dan lain-lain, yang ternyata sulit terbukti alias palsu. Hal itu akhirnya menciptakan generasi muda Amerika yang bodoh dan pemalas. Secara lugas buku itu juga mengkaji generasi muda Amerika menjadi generasi yang sibuk mengirim e-mail tanpa konteks intelektualitas dan melakukan chatting basa-basi sepanjang waktu. Tesis Mark Bauerlein diatas sangat mencemaskan, apalagi tesis itu merupakan hasil riset yang sulit disanggah. Timbulnya generasi Dumbest membuat otoritas pendidikan disana kebakaran jenggot lalu mencari berbagai solusi.
Tidak mustahil generasi Dumbest akan tumbuh di negeri ini. Disisi yang lain ada kecenderungan penerapan telematika pendidikan yang salah arah. Telematikanisasi sekolah jangan hanya untuk gengsi-gengsian yang pada akhirnya hanya menjadi sampah teknologi dan hanya memberikan keuntungan bisnis bagi segelintir orang. Pada tahap sekarang ini peran telematika untuk sekolah terpencil sebaiknya hanya sebatas support saja. Telematika jangan dipaksakan menjadi enabler dan transformer bagi dunia pendidikan karena bisa menimbulkan pemborosan yang luar biasa.
Ada baiknya sekolah untuk daerah terpencil di Jabar dibenahi dengan prinsip Sekolah Alam. Karena prinsip itu bisa impresif terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Sejatinya, sekolah di daerah terpencil dengan kondisi geografinya masing-masing justru sangat ideal untuk mengembangkan kecerdasan dan budi pekerti siswa. Bahkan, bangunan atau infrastruktur sekolah tidak perlu dipaksakan mirip di kota. Sekolah Alam sebaiknya memiliki bangunan sekolah tradisional yang lebih ergonomik, yang dikelilingi oleh rimbunnya aneka tumbuh-tumbuhan. Ruang kelas di Sekolah Alam tidak perlu terkurung tembok, cukup dengan dinding semi terbuka yang bercorak arsitektur tradisional. Sarana belajar seperti meja, kursi, papan tulis, alat penerangan dan lain-lain dibuat se-ergonomik mungkin sehinga tubuh siswa tidak merasa terpaku selama belajar. Dalam situasi dunia sekarang ini, Sekolah Alam membawa optimisme baru karena berpotensi mencetak siswa seperti Lintang sang tokoh dalam cerita Laskar Pelangi. Dilain pihak sistem pendidikan yang terlalu dipaksakan berbasis telematika justru berpotensi menghasilkan generasi Dumbest alias sontoloyo. (*)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi JABAR dari PDI Perjuangan
**) Artikel ini telah dimuat di harian KOMPAS Lembar Jawa Barat tgl 18 Desember 2008

Memperjuangkan kesejahteraan kaum penglaju yang terpaksa "tua dan menderita" di jalanan



Saatnya “Memanjakan” Penglaju Bandung Raya

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA

Bandung bisa dikatakan merupakan kota metropolitan yang semu dan menyimpan segudang persoalan sosial yang bisa meledak setiap saat. Tak bisa dimungkiri, kota Bandung berkembang tanpa karakter yang jelas. Tekanan jumlah penduduk tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang memudahkan mobilitas pekerjaan, perumahan dan perjalanan bagi para penglaju. Bandung berkembang menjadi kota besar yang egois, karena kurang memperhatikan daya dukung kota-kota di sekitarnya seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi.

Kota Bandung yang ingin meraih predikat sebagai kota modern bisa terganjal tanpa daya dukung yang ideal dari kota-kota di sekitarnya. Apalagi, fenomena jentrifikasi (gentrification) sudah mulai tampak. Jentrifikasi merupakan fenomena dalam sebuah kawasan atau komunitas kota di mana warga miskin dan mereka yang lemah akses akan terdisplasi atau terpindahkan ke luar kota secara tidak manusiawi. Pakar perencanaan kota Neil Smith menyatakan bahwa jentrifikasi sebagai dua mata sisi pedang yang tajam. Di satu sisi jentrifikasi bersifat sebagai frontier untuk optimalisasi ruang kota. Dan di sisi lain jentrifikasi juga memicu ketimpangan pembangunan fisik, budaya, maupun sosial dalam ruang kota yang bisa memicu gejolak sosial yang sangat serius. Sebelum berubah menjadi “monster” yang kejam, proses jentrifikasi harus segera ditanggulangi dengan langkah konkrit. Antara lain dengan memperbaiki dan membangun infrastruktur bagi para penglaju. Sudah saatnya kita “memanjakan” penglaju di Bandung Raya dengan berbagai jasa dan pelayanan. Kawasan Bandung Raya yang dibelah oleh jalur kereta api yang membentang dari Cicalengka hingga Padalarang mestinya menjadi faktor penting untuk “memanjakan” para penglaju sehingga sehari-harinya mereka bisa beraktifitas secara nyaman dan efektif.
Sangat menyedihkan jika selama sepuluh tahun terakhir ini nasib para penglaju di Bandung Raya masih tetap merana karena belum ada kemajuan yang berarti dalam pembangunan infrastruktur. Fasilitas angkutan KA yang mestinya bisa menjadi solusi jitu ternyata masih dikelola secara tambal-sulam. Pemerintah Provinsi masih menutup mata dan belum berkontribusi secara konkrit terkait sistem transportasi KA komuter di Bandung Raya. Kondisinya semakin menyedihkan ketika kita menengok komplek-komplek pemukiman para penglaju di Kabupaten Bandung, Cimahi dan Bandung Barat. Kawasan yang dahulu menjadi “satelit” kota Bandung perkembangannya menjadi stagnan dan tengah mengalami kehancuran prasarana disana sini tanpa ada pihak yang mau bertanggung jawab. Begitu pula bagi para penglaju yang jauh dari jalur KA, mereka terpaksa naik angkot sambung-menyambung yang berakibat menguras isi dompet. Mestinya ada kebijakan pemerintah daerah yang berani menata kembali jalur atau trayek angkutan umum di Bandung Raya sehinga sesuai dengan kondisi masyarakat terkini. Kondisi jalur atau trayek angkutan yang semakin acak-acakan dan lepas kendali semakin membuat para penglaju menderita. Tanpa ada kebijakan yang “memanjakan” para penglaju di Bandung Raya, maka perkembangan Kota Bandung akan terus tersandera dengan berbagai masalah sosial.
Strategi pengembangan wilayah Bandung Raya khusunya kota Bandung mestinya menuju kearah metropolitan dalam arti yang sejati. Arah tersebut bersandar kepada istilah metropolitan yang mengambil kata dari sistem perkereta-apian komuter atau light train system. Sistem KA komuter yang baik akan memudahkan kota metropolitan menjadi pusat aktivitas yang mampu membagi fungsi keruangannya secara ideal. Sehingga terciptalah integrasi yang kokoh antar kawasan permukiman dan tempat kerja. Menurut pakar perkembangan kota Angotti, karakter kota metropolitan terlihat dalam tiga aspek yang ideal, yakni terciptanya mobilitas pekerjaan (employment mobility), mobilitas perumahan (residential mobility) dan mobilitas perjalanan (trip mobility). Mobilitas pekerjaan dicirikan dari mudahnya orang berpindah tempat kerja tanpa harus berpindah tempat tinggal karena lebih banyak jenis dan variasi pekerjaan tersedia di kota metropolitan. Mobilitas pekerjaan ini berkaitan dengan tersedianya modal dan mobilitas modal yang besar. Mobilitas tempat tinggal biasanya mengikuti perubahan tempat kerja. Perpindahan tempat tinggal ini tidak selalu karena keinginan sendiri, tetapi sering kali juga terjadi karena digusur oleh dinamika pembangunan. Mobilitas perjalanan lebih mudah dilakukan di metropolitan karena ketersediaan sarana transportasi yang berbasis KA komuter. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa karakter metropolitan dicirikan dengan adanya mobilitas dari modal dan tenaga kerja yang sangat tinggi. Apakah karakter tersebut sudah dimiliki oleh kota Bandung ?
Perencana dan pelaksana pembangunan kota mestinya memperhatikan secara seksama pembangunan kawasan asal para penglaju. Salah satu contoh kawasan asal penglaju di Bandung Raya adalah Kecamatan Rancaekek. Kita semua menjadi prihatin melihat kondisi Perumnas Bumi Rancaekek Kencana yang dahulu direncanakan menjadi semacam kota satelit. Namun, setelah 15 tahun berlalu masih tetap merana dan belum menjadi kawasan pemukiman yang nyaman. Bahkan, infrastruktur seperti jalan, saluran dan fasilitas umum lainnya banyak yang dibiarkan rusak karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Setelah lama tinggal di Perumnas Rancaekek, mestinya para penglaju merasa lebih mudah beraktifitas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Perbaikan pelayanan transportasi KA masih tetap terpuruk. Mestinya waktu tempuh Rancaekek ke kota Bandung dengan KA komuter cukup menyita waktu 20 menit saja. Nyatanya, para penglaju dari Rancaekek waktunya masih tersita lebih banyak lagi jika ingin menuju kota Bandung. Infrastruktur KA double track atau jalur ganda dari Stasiun Hall Bandung sampai Stasiun Cicalengka yang telah direncanakan sejak puluhan tahun yang lalu, hingga kini belum mampu diwujudkan. Begitu pula dengan kondisi fisik stasiun dan gerbong KA komuter seperti KRD Ekonomi dan Patas selama sepuluh tahun terakhir belum ada perubahan signifikan. Gerbong-gerbong yang sudah tua, kotor dan tidak aman itu masih menjadi pemandangan hingga kini. Mestinya Pemprov Jabar bersama dengan PT KAI segera membenahi stasiun KA yang menjadi kantong-kantong penglaju di sepanjang jalur antara Cicalengka dan Padalarang. Penataan stasiun dan penyediaan gerbong KA yang cukup sudah sangat medesak. Emplasemen seluruh stasiun KA mestinya ditata secara baik dan asri. Serta disterilkan dari aktifitas PKL sehingga tidak menjadi kumuh dan kotor. Untuk “memanjakan” penglaju yang terdiri dari para pekerja, PNS, profesional, pelajar dan mahasiswa, alangkah baiknya kalau di stasiun KA disediakan koneksi internet secara gratis dengan sistem Wajanbolic. Sistem Wajanbolic yang harganya murah itu mestinya tersedia di setiap stasiun KA. Agar para pengunjung stasiun atau orang-orang yang berada di radius satu kilometer dari stasiun KA dapat menadah WiFi ( wireless fidelity ) alias hot spot sehingga bisa mengakses jaringan intenet secara gratis sambil menunggu jadwal KA. Masih ada seribu satu cara untuk “memanjakan” para penglaju di Bandung Raya. Masalahnya, tinggal sampai sejauh mana empati dan kecerdasan dari pejabat daerah dalam memperbaiki nasib kaum penglaju yang setiap harinya harus berjuang.

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
**) Artikel diatas telah dimuat di koran KOMPAS, lembar Jabar 12 Nopember 2008

Mensejahterakan dunia dengan TERTAWA TULUS



Budaya Tertawa Tulus
Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)


Tertawa merupakan obat yang paling ampuh dalam menghadapi krisis ekonomi global. Krisis menyebabkan rasionalitas menjadi tumpul dan kecemasan semakin menyembul. Tertawa yang berkualitas atau tertawa secara tulus menjadi urusan penting, baik secara pribadi, korporasi maupun dalam kepemimpinan bangsa. Begitu pentingnya makna tertawa tulus, sampai-sampai dalam kesempatan jamuan makan malam antara Presiden terpilih USA ke-44 Barack Obama dengan rivalnya John McCain menjadi tontonan kelas dunia yang sangat menarik. Dalam jamuan makan malam itu keduanya melontarkan humor-humor bermutu yang bisa meledakkan tawa. Bersamaan dengan itu para pakar psikologi menganalisa apakah senyuman kubu Obama dan McCain benar-benar tulus. Berbahagialah bangsa Amerika, karena kedua pihak yang sengit dalam persaingan Pilpres itu secara ilmiah terbukti benar-benar tertawa secara tulus.
Budaya tertawa tulus ternyata semakin penting bagi sektor korporasi, birokrasi dan edukasi pada saat krisis ekonomi seperti ini. Bahkan, menurut hasil riset kompetensi SDM oleh konsultan internasional yang bernama Hay Group menyatakan bahwa tipe kepemimpinan atau manajemen yang paling efektif pada era sekarang ini adalah yang sarat humoris dan bukan eksentrik. Tak pelak lagi, budaya tertawa tulus telah menjadi obat penawar krisis ekonomi global. Sebagai catatan, pada saat depresi ekonomi dunia tahun 30-an Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt begitu getolnya menumbuhkan budaya tertawa di tengah bangsanya. Roosevelt juga memberikan peran yang luas kepada para seniman dan budayawan untuk menghibur sekaligus menumbuhkan optimisme rakyat. Antara lain aktor besar Charlie Chaplin yang sangat berperan menghalau hantu malaise dan membentang cakrawala baru. Hal serupa juga pernah dilakukan di Indonesia ketika menghadapi krisis pangan pada tahun 70-an. Lagu ”Ayo Ngguyu” ( Ayo Tertawa ) yang dinyanyikan oleh biduan legendaris Waljinah telah menjadi spirit bagi masyarakat, utamanya kaum tani untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan atau beras. Lagu ”Ayo Ngguyu” yang tak henti-hentinya berkumandang di pedesaan dan perkotaan itu telah mendorong berkembangnya budaya tertawa tulus dan pada gilirannya telah mewujudkan rasa tentram dan percaya diri. Kondisinya sangat berbeda dengan saat ini, dimana para petani terus didera gundah gulana akibat sederet persoalan seperti merosotnya daya beli, kesulitan benih dan pupuk dan bencana alam. Orang di desa telah kehilangan budaya tertawa tulus. Ironisnya, pemerintah justru mengganti budaya itu dengan iklan layanan di TV berupa eufimisme program pemberdayan masyarakat yang terlihat klise dan bombastis.
Selain menghadapi krisis dengan instrumen keuangan dan inovasi produk, perusahaan multinasional sekarang ini juga telah menggencarkan budaya tertawa tulus. Terapi tertawa, senam tertawa, dan eksploitasi humor telah menjadi trend di perusahaan multinasional. Dalam konsteks tersebut terlihat adanya transformasi budaya kerja dari yang serba kaku dan terburu waktu, menjadi ruang atau situasi kerja yang mampu berbagi emosi. Salah satu fenomena diatas terlihat di industri automotif Ford’s River Rouge. Beberapa waktu yang lalu, tindakan tertawa ( termasuk bersenandung, bersiul, dan tersenyum ) yang dilakukan oleh karyawan merupakan sebuah kesalahan atau indisipliner yang harus diberi sangsi. Cukup banyak karyawan Ford yang dipecat gara-gara kepergok sedang tertawa bersama kawan-kawannya. Disiplin manajerial yang kaku itu adalah refleksi dari gaya manajemen Henry Ford. Namun, pada era sekarang ini, dimana industri automotif sedang terancam kebangkrutan menimbulkan depresi yang menghantui pabrik Ford River Rouge. Ternyata, terapi tertawa untuk memelihara produktivitas dan stamina beban kerja menjadi sangat penting. Budaya tertawa tulus bagi kemajuan korporasi hasilnya sangat positif. Salah satu contohnya adalah perusahaan penerbangan Southwest Airlines yang sudah cukup lama mendorong budaya tertawa dalam mengelola SDM. Para pilot, pramugari hingga teknisi yang sehari-harinya didera beban kerja dengan impact yang sangat tinggi mampu bersinergi secara baik dengan terapi tertawa sebelum menjalankan tugas. Hasilnya, perusahaan itu sekarang ini masih bisa survive dan berkinerja sangat baik. Dilain pihak, para pesaingnya banyak yang di tepi jurang kebangkrutan. Terapi tertawa juga sangat berguna bagi profesi kedokteran. Para dokter banyak yang belajar terapi tertawa dan terus menambah perbendaharaan humornya untuk menghadapi pasiennya. Apalagi fakta menunjukkan bahwa banyak pasien yang sembuh lebih cepat ketika mereka sering tertawa dengan tulus. Ikwal tertawa pada saat ini mendapat porsi yang sangat berarti dalam penyelidikan pikiran atau otak manusia. Bahkan perguruan tinggi terkemuka di dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT) sedang gencar melakukan riset mengenai budaya tertawa.
Untuk mendorong budaya tertawa para pemimpin mempunyai tanggungjawab tertawa tiga kali lebih banyak. Secara ilmiah tertawa tulus sangat berbeda efek dan maknanya dengan tertawa palsu. Tertawa tulus sangat berguna untuk memompa motivasi diri, terapi penyembuhan jasmani dan rohani, serta obat pengusir stress atau depresi yang paling ampuh. Tertawa tulus bisa dideteksi secara ilmiah, begitu pula dengan tertawa palsu. Tertawa tulus atau senyuman sejati oleh pakar psikologi Ekman disebut dengan istilah tertawa “Duchenne”. Istilah tersebut diambil dari nama seorang neurologis asal Perancis Duchenne de Boulogne. Yang melakukan riset pertama dalam bidang tersebut pada 1980-an. Teorinya menyatakan bahwa senyuman yang tulus melibatkan secara simultan dua otot wajah : yakni otot zygomatic major, yang memanjang dari tulang pipi dan mengangkat sudut-sudut mulut. Dan yang kedua bagian luar dari otot obicuralis oculi, yang mengelilingi mata, dan terlibat dalam “menarik ke bawah alis mata dan kulit di bawah alis mata, dan menarik ke atas kulit di bawah mata, dan mengangkat pipi-pipinya.” Tertawa atau senyuman yang artificial alias palsu hanya melibatkan otot zygomatic major. Tesis menyatakan bahwa kita dapat mengontrol otot itu, namun kita tidak dapat mengontrol bagian yang relevan dari otot obicuralis oculi. Karena otot itu berkontraksi secara spontan alias tidak bisa dimanipulasi, dan hanya ketika kita benar-benar mengalami “kesenangan” otot itu akan bergerak. Duchenne menyimpulkan bahwa emosi dari kesenangan yang jelas diekspresikan pada wajah oleh kontraksi gabungan antara otot zygomatic major dan obicuralis oculi. Yang pertama mematuhi keinginan kita, namun yang kedua hanya dimainkan oleh emosi-emosi yang manis oleh misteri jiwa.
Dalam krisis ekonomi global sekarang ini tertawa merupakan virus yang sangat berguna. Oleh sebab itu perlu tercipta epidemi tertawa yang bisa menjaga kesehatan, bahkan tidak mustahil bisa menciptakan perdamaian dunia. Ada yang berpendapat bahwa urang Sunda sekarang ini semakin sulit tertawa. Padahal, urang Sunda umumnya tergolong tukang heureuy. Ada apa dengan si tukang heureuy ? Ayo, tertawa tulus ! Dunia belum kiamat.

*) PENULIS, Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jabar.

Generator sosial urang Sunda tinggal satu, PERSIB !!!




Menyongsong PERSIB Incorporated
Oleh : Harjoko Sangganagara


PERSIB akan melangkah menjadi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian Persib akan menjadi korporasi atau perusahaan yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Hal diatas membawa risiko bahwa Persib Incorporated harus dikelola lebih profesional dan berkinerja tinggi. Pasalnya, sebagai korporasi dirinya harus mempertanggung jawabkan kinerja lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Publik akan bersemangat membeli saham Persib Incorporated jika ada gambaran atau prospektus yang baik dan meyakinkan. Selain budaya kerja korporasi, budaya bobotoh Persib juga menjadi faktor yang sangat penting. Budaya bobotoh Persib seperti kadar sportifitas dan kreativitas mesti diperbaiki agar nilai saham Persib Incorporated tidak terpuruk.

Jaman sekarang ini sepak bola adalah industri yang luar biasa nilai tambahnya. Tak mengherankan jika banyak investor berani membeli klub sepak bola dengan harga yang fantastis. Yang menjadi pertanyaan penting adalah, apakah dengan membeli klub sepak bola otomatis juga “membeli” suporternya ? ..............................................................

( Telah dimuat koran TRIBUN JABAR, 16 Nopember 2008 )

Jumat, 24 Oktober 2008

Infrastruktur Penentu Kebangkitan Bangsa



Merisaukan Kualitas Proyek Infrastruktur

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA


Pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah banyak yang mengalami kemacetan akibat fluktuasi harga bahan baku konstruksi. Tak henti-hentinya para kontraktor berteriak agar pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Lalu, pemerintah menurunkan dua skim eskalasi proyek dengan cara optimalisasi anggaran dan penyesuaian volume projek. Optimalisasi anggaran akan diberikan dalam setiap pos anggaran masing-masing proyek. Optimalisasi anggaran itu pada prinsipnya memakai SAL ( sisa anggaran lebih ) yang tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan. Bila sisa anggaran dalam satu projek tidak mencukupi kebutuhan eskalasi, pemerintahpun masih bermurah hati karena membolehkan pengurangan volume proyek. Kondisi itu tentu saja bisa berdampak negatif karena akan mengorbankan kualitas proyek. Yang pada gilirannya sangat merugikan kepentingan publik dan memberatkan keuangan negara. Karena dikemudian hari dirongrong oleh biaya perawatan yang semakin tinggi ( sering ) akibat kondisi infrastruktur yang mudah rusak.

Sangat menyedihkan jika kita sering menutup mata sehubungan dengan banyaknya kasus proyek infrastruktur yang berkualitas rendah. Ironisnya, kerisauan terhadap kualitas proyek infrastruktur di negeri ini justru sering dilakukan oleh pihak asing. Salah satunya ditunjukkan oleh Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz. Bahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dirinya mengeluh karena banyak bantuan dari Bank Dunia yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang terkena biaya tinggi alias terlalu mahal. Sudah begitu masih disertai dengan kebocoran besar dan penyimpangan prosedur, norma dan standar teknik sehingga menghasilkan infrastruktur atau bangunan konstruksi yang berkualitas rendah. Sebagai contoh proyek pembangunan ruas jalan yang dibiayai dari bantuan Bank Dunia yang dirancang untuk masa pakai sekitar 10 tahun, nyatanya baru berumur satu tahun sudah mengalami kerusakan berat. Karena itulah Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya sangat mendorong terbentuknya Independen Monitoring Unit untuk mengawasi proyek-proyek infrastruktur hingga kepelosok daerah. Dalam lembaga independen itu para anggotanya diberi pengetahuan tentang audit forensik (forensic auditing). Agar mereka bisa mengungkap penyimpangan dari segi kualitas dan spesifikasi teknik. Mestinya segenap bangsa ini harus malu, karena lembaga internasional sudah cukup lama menyatakan bahwa kegagalan atau kesulitan bangsa Indonesia membangun infrastruktur yang memadai disebabkan lemahnya profesionalitas para pelaksana dan pengawasan proyek. Serta maraknya praktek korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu cara untuk menepis kerisauan terhadap kualitas proyek infrastruktur adalah meningkatkan profesionalitas entitas kontraktor. Juga perlunya menumbuhkan budaya mutu dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Pemerintah daerah hendaknya mengutamakan faktor kualitas pembangunan infrastruktur dari pada sekedar target seremonial politik. Acap kali pemeritah daerah ”mengebut” pengerjaan proyek infrastruktur hanya gara-gara ”kejar tayang” kepentingan politik praktis atau perayaan hari-hari besar. Akibatnya kualitas proyek dinomor duakan.
Tidak berlebihan jika ada yang berpendapat betapa enaknya jadi kontraktor di negeri ini. Selain bisa main-mata tentang aturan tender, kepentingan mereka juga selalu diakomodir oleh pemerintah. Sudah saatnya bangsa ini mendewasakan entitas kontraktor dengan cara meningkatkan profesionalitasnya. Lebih-lebih, selama ini rakyat acap kali dibuat jengkel karena ulah para kontraktor yang seenaknya mengganggu kepentingan publik saat mengerjakan proyek. Seperti misalnya kasus penggalian di pinggir jalan atau fasilitas publik yang tidak mengindahkan faktor keselamatan dan kenyamanan. Kalau sudah demikian tidak ada pihak yang kredibel untuk menindak ulah kontraktor diatas. Akhir-akhir ini kejengkelan rakyat juga timbul akibat arogansi sejumlah perusahaan konstruksi yang terlibat dalam pembangunan megaproyek PLTU 10 ribu Megawatt. Mereka menghentikan proyek secara sepihak lalu menuntut eskalasi proyek sebesar 30 persen. Padahal, harga proyek diatas sejatinya sudah terlalu tinggi. Mestinya, kasus diatas diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Ada masalah serius dalam entitas kontraktor di negeri ini yang berkaitan dengan aspek Quantity Surveyor. Hal tersebut menyebabkan lemahnya estimasi waktu dan biaya proyek. Serta buruknya risk management dan durasi proyek. Entitas kontraktor di negeri ini juga masih lemah dalam menyusun work breakdown structure (WBS) yang merupakan detail daripada proyek. Oleh sebab itu perlunya memperdalam kompetensi seperti disyaratkan dalam buku “Guide to the Project Management Body of Knowledge”. Atau yang lebih populer dengan sebutan Abbreviation PMBOK Guide yang diterbitkan oleh The Project Management Institute.
Entitas kontraktor di negeri ini mestinya memiliki kemampuan yang handal dalam hal perhitungan biaya dalam rangka menjamin akurasi harga penawaran dan terciptanya kualitas proyek. Pada saat ini kompetensi menghitung biaya proyek dari entitas kontraktor di negeri ini masih banyak yang lemah. Apalagi masih sedikitnya tenaga di bidang Quantity Surveyor yang tugas utamanya adalah menyangkut perhitungan dan analisa biaya proyek. Sekedar catatan, bahwa profesi bidang Quantity Surveyor sendiri di negeri ini masih belum banyak dikenal. Tetapi bukan berarti fungsi bidang tersebut selama ini tidak dilakukan, tetapi dengan istilah lain yang lingkupnya lebih sempit yang biasa disebut estimator. Istilah Quantity Surveyor berasal dari Inggris, lalu meluas sebagai bidang profesi yang diakui secara internasional. Di negara maju Quantity Surveyor juga biasa disebut dengan istilah Construction Economists, Cost Consultans, atau Cost Engineers. Secara garis besar lingkup pekerjaannya meliputi estimate and monitoring construction cost dari tahap awal sampai tahap akhir. Melakukan tender dan menetapkan jenis kontrak. Menghitung potensi reduksi pajak konstruksi dan nilai klaim asuransi. Serta menjalankan mediasi dan Arbitrase jika terjadi sengketa proyek. Sesuai dengan lingkup diatas maka peran spesifik dari seorang Quantity Surveyor selama tahapan proyek dapat dijelaskan sebagai berikut; Dari tahap feasibility study menuju tahap Desain yakni melakukan value engineering terhadap desain yang ada. Kemudian menekan biaya proyek tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Juga mempersiapkan Bill of Quantities dan menyusun biaya. Tahap procurement atau pengadaan berupa penyiapan dokumen pra qualifikasi atau tender dan menghitung penawaran tender yang paling kompetitif. Kemudian tahap construction hingga tahap pasca construction. Semua tahapan diatas musti terkelola sesuai dengan standar internasional.
Kemajuan di bidang manajemen proyek yang sangat pesat dewasa ini membuat aspek estimasi terjadi persenyawaan antara construction economists dengan aspek seni. Hal itu sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa estimasi proyek merupakan sebuah seni tersendiri. Namun demikian, kualitas estimasi, durasi dan analisa biaya masih tetap menjadi faktor keberhasilan dalam mengelola proyek. Kualitas estimasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti personalia, teknologi, dan downtime. Dalam mengerjakan proyek yang berskala besar entitas kontraktor juga harus memahami apa yang disebut sebagai maturity model atau model kedewasaan dalam rangka menciptakan kualitas yang paripurna. Pada awalnya model tersebut penerapannya terbatas dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun, belakangan ini model tersebut penggunaannya semakin meluas dalam proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur.

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS, 22 Oktober 2008

Casuarina Equistifolia Linn termasuk dalam famili Casuarinaceae


Merupakan tanaman yang ideal untuk taman kota dan perumahan. Jika rambutnya sering di rebonding dan tubuhnya dibentuk lewat “tari balet” maka si gadis pantai itu harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Keperkasaannya juga mampu menahan ombak pantai, badai gurun dan prahara gunung, ..........

Gadis pantai yang senang berdesir dan melambai itu bernama Casuarina EL alias Cemara Udang.


Dia adalah lambang keteguhan dan kesejukan. Pantas dimuliakan karena mengandung segudang keindahan dan sederet filosofi kehidupan.

Minggu, 14 September 2008

The Method of Cadre Character Development of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in Building the spirit of Nationalism


THE ABSTRACT

Harjoko Sangganagara B. Sugiatmo. The Method of Cadre Character Development of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in Building the spirit of Nationalism in the Globalization Era (The Descriptive Analytic Study to the Cadre Course Participants Held by the Training and Education Board of The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) of the Province of West Java Chapter).
The advent of the program on character building through cadre regeneration at the Indonesian Democratic Party of Struggle for West Java Chapter is regarded as a response toward a disparity between the demand for development and the party’s capability owing to the scarcity of the cadres who have intelligent traditions and statesmanship with ideology concerns; conscience and political understanding; the party awareness; as well as higher social and environmental awareness.
To overcome the problems, it is necessary to make the program of the party’s cadre character building which is materialized by instilling the Indonesia Five Fundamental Principles (Pancasila) ideology in the nation building. The regeneration is conduct at the Training and Education Board of the Indonesian Democaratic Party of Struggle of West Java Chapter in Bandung periodically.
This move was based on the decision of the First Congress of the Party (PDI Perjuangan) held ini Semarang to prepare the Party members to be the cadre through a special training and education. Cadres are those who are posted at the structural party, governance, both executive and legislative, as well as functional tasks.
Such a cadre position is a novel strategy in character development through nation building by recruiting the education participants across the regencies and cities in West Java. Next, they are educated and updated in the hope to improve the human resource which has the national horizons with curricular materials comprising : Pancasila ideology, Indonesian Political Economic Social and Cultural Systems (Trisakti), National History and History of Political Parties in Indonesia, Leadership and Management Organization, Political Communication and a set of Outbound activities.
The study was conducted through : (1) observing the learning process in conjunction with character development at Badiklat PDI Perjuangan of West Java ; (2) observing the training and educations participants; and (3) observing the national development in the use of interview and observation method.
The efforts of character development can be realized to generate the cadre participants. The training and education participants who returned to their districs and hometowns may bring with them some positive effects for the national life and party despite some weaknesses that need further study. Therefore, the character building of the cadres should be improved when necessary.

Jumat, 22 Agustus 2008

RPJPD Jawa Barat, "Meraih Kaki Bukit, Bukan Cita-Cita Setinggi Langit"


Gazela dan Singa Dalam Perda RPJPD

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)


Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat tahun 2005-2025 telah disahkan dalam suasana kurang darah dan sepinya respon masyarakat. Kita semua bisa menilai apakah eksistensi Perda itu bersifat realistis, bombastis, atau merupakan dokumen “salah mimpi” karena terbatasnya kemampuan dalam merumuskan realitas dan meneropong masa depan.

Mestinya ada faktor Gazela dan Singa dalam menyusun Perda RPJPD Jabar. Karena fakta menunjukkan bahwa persaingan hidup semakin sengit dan dalam tempo yang sangat cepat. Kondisi persaingan di era globalisasi jilid tiga sekarang ini bisa dianalogikan seperti berlari bersama Gazela ( Kijang ) dan mencari makan berhadapan dengan Singa. Faktor Gazela dan Singa merupakan filosofi dari Dromokrasi yang berarti pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi terletak pada faktor kecepatan. Istilah Dromokrasi berasal dari akar kata dromo yang dalam bahasa Yunani berarti berpacu atau cepat dan kratos berarti pemerintahan. Pada era globalisasi, kecepatan menjadi ciri kemajuan sehingga membentuk progres tata pemerintahan dalam tempo tinggi.
Jika kita cermati Perda RPJPD isinya belum menekankan secara tegas akan pentingnya faktor kecepatan. Serta belum tampak milestones pembangunan secara sistematik. Hal itu disebabkan belum adanya dukungan Expert System sebagai alat yang canggih untuk menyusun rencana pembangunan, pembuatan keputusan dan pengendalian pembangunan. Sebagai catatan, Expert Systems biasanya dibuat atas kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi yang sudah dianalisasi secara valid dan terstandarisasi. Expert System itu dalam konteks rencana pembangunan wilayah atau infrastruktur biasanya berupa visualisasi rencana pengembangan. Visualisasi tersebut dalam dunia otomotif atau perancangan pesawat terbang biasa disebut dengan mock-up. Kemajuan perangkat aplikasi komputer seperti CATIA yang berkemampuan solid modeling sangat memungkinkan membuat digital mock-up yang sangat praktis. Dengan digital muck-up itu berbagai macam iterasi dan modifikasi desain bisa dilakukan perubahan dengan cepat. Contoh Expert System yang sangat bagus telah dimiliki oleh kota Beijing di Cina yang bernama Beijing Municipality Planning Exhibition. Dengan adanya Beijing Municipality siapapun bisa mengetahui secara detail seperti apa kondisi kota Beijing selama lima, sepuluh, hingga duapuluh lima tahun kedepan secara valid dan sangat meyakinkan. Dengan demikian pembangunan bisa terpacu dan relevan dengan tantangan jaman.
Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004, bahwa dalam Perda RPJPD juga tertuang rumusan visi untuk merancang masa depan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Jabar yang telah dirumuskan adalah “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Warga Jabar dipersilahkan merenung apakah visi diatas bisa menjadi kompas pembangunan daerah. Atau hanya sekedar kata-kata mutiara yang indah. Mestinya visi diatas bisa menyemangati sekaligus mampu menjadi pekik komando dalam berpacu dengan Gazela dan berkompetisi dengan Singa dalam membentuk masa depan. Bagaimanapun juga, RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang mengandung unsur kebijakan publik. Dan selanjutnya sebuah kebijakan publik tidak hanya menjadi barang pajangan tetapi harus diimplementasikan. Arti lebih lanjut dari hal diatas adalah bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata (tangible) dengan dokumen RPJMD. Setidaknya harus ada indikator dan korelasi positip terhadap sasaran lima tahunan. Kekuatan RPJPD sebagai satu dokumen perencanaan akan terwujud jika ada kejelasan mengenai faktor-faktor yang akan dikembangkan sebagai pendukung pencapaian visi dalam kurun 20 tahun kedepan yang terdistribusi bebannya secara baik dalam 5 tahunan.
Untuk menggambarkan realitas dan membentuk masa depan menurut Prof. Thurow dari Massachusets Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat terdapat dua kata kunci. Dimana keduanya memberikan gambaran langsung dari tantangan yang akan membentuk masa depan. Kedua kata kunci tersebut adalah : pertama, semakin berkurangnya arti dan peran sumber daya alam dan buruh sebagai modal dasar pembangunan. Dan yang kedua semakin meningkatnya peran dari kreatifitas dan daya inovasi manusia (human ingenuity) sebagai unsur pokok dalam menentukan keunggulan dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Disisi yang lain isi RPJPD Jabar justru menempatkan sumberdaya alam dan melimpahnya buruh sebagai modal dasar pembangunan daerah. Posisi geografis Jabar yang berbatasan dengan Ibukota Negara menjadi penyangga serta lintasan utama arus regional penumpang dan barang antar pulau Sumatera-Jawa-Bali. Namun, faktor itu bisa kurang berarti jika pembangunan infrastruktur sangat lambat dan kurang memadai jumlahnya.
RPJPD juga memberikan perhatian terhadap pertumbuhan lapangan kerja dengan cara mendorong sektor pertanian multiaktivitas. Sayangnya, sektor pertanian multiaktivitas belum terdefinisi secara kokoh. Masih bersifat amorfik alias bentuknya masih berubah-ubah. Nampaknya janji Gubernur dan Wagub untuk menciptakan sejuta lapangan kerja per-tahun untuk warga Jabar sangat sulit diwujudkan. Akibatnya, Jabar masih terus menduduki urutan pertama dalam jumlah pengangguran. Mestinya RPJPD mampu mentransformasikan profesi atau jenis pekerjaan penduduk Jabar yang tidak memiliki prospek masa depan. Serta pentingnya Reinventing atau menemukan kembali masa depan industri budaya atau industri kreatif dengan langkah-langkah yang lebih progresif dan sistemik. Sebagai catatan, lapangan pekerjaan utama penduduk Jabar masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan, yaitu sebesar 27 persen untuk sektor pertanian dan 26 persen sektor perdagangan. Kemudian disusul sektor industri sebesar 18 persen, jasa 12 persen, sektor angkutan dan pergudangan 9 persen dan sisanya belum bisa didefinisikan secara layak karena jenis pekerjaan tersebut bersifat serabutan. Melihat postur pekerjaan utama penduduk Jabar yang dalam kondisi rapuh, ditambah semakin meningkatnya jumlah pengangguran intelektual lulusan perguruan tinggi. Diperlukan terobosan dalam penciptaan lapangan kerja baru terutama yang berbasis industri kreatif atau industri budaya. Pentingnya pembangunan infrastruktur untuk industri kreatif dan lebih banyak lagi dibangun Balai Latihan Kerja ( BLK ) yang mengajarkan beragam produk kreatif. Sehingga akan lahir pekerjaan jenis baru atau future of work di era globalisasi. Gambaran singkat dari kinerja ekonomi kreatif menurut World Bank pada 2006 adalah mencapai pertumbuhan 9 persen per-tahun. Dan 7,3 persen PDB dunia adalah kontribusi dari industri kreatif. Pekerja kreatif akan terus tumbuh rata-rata di atas 5 persen setiap tahun. Apakah RPJPD Jabar telah mengakomodasikan secara baik sektor industri kreatif ? Nyatanya, anggaran di sektor seni, budaya dan infrastuktur terkaitnya dalam APBD setiap tahunnya masih sangat kecil. Jangankan berpacu dengan Gazela, berlari mengejar Domba pun rasanya tidak sanggup.

*)    Artikel dimuat di harian KOMPAS, 15 September 2008
**) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Senin, 11 Agustus 2008

Olah Raga Bangun Mental Bangsa, PERSIB Bangkitkan Energi Kolektif Warga Jabar



Membangun Budaya Sportifitas Bobotoh Persib

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)

Sang petualang globalisasi gelombang pertama yakni Marco Polo pada 1254 mengambil secara diam-diam permainan sepak bola dari daratan Asia khususnya negeri Cina lalu dibawa ke daratan Eropa. Sejak saat itu sepak bola menjadi cermin sosial dan barometer tingkah laku masyarakat. Sampai-sampai pemikir sosial Antonio Gramsci menyatakan bahwa sepakbola merupakan model masyarakat yang sangat membutuhkan penegakan hukum fair play dan sportifitas. Betapa sulitnya membangun budaya sportifitas bagi suporter sepak bola. Namun, sesulit apapun usaha itu harus tetap dilakukan tanpa ada kata putus asa. Termasuk usaha untuk membangun budaya sportifitas bagi generasi baru bobotoh Persib sekarang ini. Harus diakui secara jujur bahwa pesona Persib bagi generasi muda di tatar Pasundan sangat luar biasa dan mengalahkan pesona partai politik atau ormas manapun.

Alangkah sayangnya jika energi kolektif suporter Persib tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Pelarangan bermain dikandang sendiri bagi Persib dalam laga kompetisi Liga Super Indonesia 2008 akhir-akhir ini merupakan dilema besar yang mesti dipecahkan segera. Mestinya orangtua dan pemegang otoritas keamanan tidak serta merta menghukum bobotoh Persib dengan “palu godam” yang bisa meremukkan energi kolektif kaum belia. Bukankah, kita sebagai orang tua di tatar Pasundan ini sangat berdosa karena sudah puluhan tahun belum mampu membangun stadion atau SOR ( sarana olah raga ) yang representatif dan modern. Alangkah malangnya nasib anak-anak kita yang kesulitan fasilitas olah raga dan ruang untuk berkreasi.
Membangun budaya sportifitas bagi bobotoh Persib sebenarnya bukan pekerjaan mahal, tetapi butuh ketulusan, ketelatenan dan daya kreatifitas. Dari aspek psikososial suporter Persib tak ubahnya seperti Tifosi, sebutan dari suporter Italia. Mereka itu ada kesamaan yakni tidak sekedar menonton pertandingan, tetapi cenderung ikut menentukan jalannya permainan sebagai “aktor” di pinggir lapangan. Dengan demikian para suporter dalam status sebagai “aktor” sebaiknya didorong atau diberi fasilitas tertentu supaya lebih bertanggung jawab. Selain itu agar suguhan teaternya tak kalah sensasional dari pertandingan sepakbolanya. Juga harus dibangun daya kecerdasannya agar mampu menyedot atensi dan liputan media masa. Alangkah eloknya jika para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat sering larut ditengah aksi supporter itu. Menghadapi gejolak bobotoh Persib akhir-akhir ini dibutuhkan metode yang persuasif. Seperti halnya langkah perusahaan multinasional Honda yang ikut serta membangun budaya sportif dikalangan suporter sepak bola. Yang berusaha mengeleminir perilaku suporter yang destruktif dan mentransformasikan menjadi hiburan kolosal yang atraktif baik di dalam maupun di luar stadion. Transformasi itu bisa berlangsung secara baik jika perkumpulan suporter mampu membuat tribun penonton tak ubahnya seperti panggung teater yang mampu menyajikan paduan suara, koreografi hingga panggung humor kolosal. Dan jangan lupa bahwa faktor humor atau komedi yang disisipkan dalam siklus pertandingan sepak bola sangat ampuh untuk meredam emosi sekaligus pembangkit sikap sportifitas. Dalam hal itu kemurungan akibat kekalahan pertandingan bisa ditransformasikan menjadi gelak tawa yang menyehatkan jiwa raga. Tampaknya bobotoh Persib perlu terapi tertawa secara interaktif untuk mencegah efek petasan sumbu pendek alias beban psikologis yang sedang mengimpit. Perlu dicatat, bahwa pada era globalisasi sekarang ini humor atau kejenakaan merepresentasikan salah satu bentuk intelegensi manusia yang paling tinggi. Tak kurang dari Fabio Sala yang teorinya menyatakan bahwa humor yang digunakan secara mahir akan melancarkan berbagai aktivitas organisasi, termasuk aktivitas olah raga.
Terapi tertawa secara interaktif bagi supporter sepak bola diyakini bisa mengurangi tajamnya rivalitas, mengurangi ketegangan, dan membantu mengkomunikasikan pesan-pesan yang sulit dipahami. Jika perlu, sebelum pertandingan sepak bola dimulai diadakan terapi ketawa lewat gerakan senam atau peragaan lain. Sehingga ketegangan dan emosi penonton bisa dinormalisir. Pada saat ini ahli psikologi masa menyatakan bahwa humor mereprensentasikan aspek ide dan pemikiran yang cemerlang yang dibutuhkan pada era kompetisi yang sengit. Terapi ketawa terhadap suporter sepak bola yang dilakukan secara teratur bisa melahirkan situasi ceria, yang pada gilirannya bisa meningkatkan sportifitas dan kolaborasi yang lebih luas. Melalui terapi itu bisa di eksplorasi nilai-nilai kebajikan dari ketawa. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain terlihat dalam riset yang dilakukan oleh Lee Berk yang menunjukkan bahwa ketawa dapat menurunkan hormon-hormon stres dan meningkatkan sistem kekebalan. Juga riset dari Robert Provine yang tergambar dalam bukunya berjudul “Laughter, A Scientific Investigation” yang menyajikan penjelasan yang mendalam tentang antropologi dan biologi ketawa. Dijelaskan bahwa ketawa mengandung manfaat aerobik. Juga mengaktifkan sistem saraf otak, meningkatkan kecepatan jantung, memompa darah ke dalam organ-organ tubuh bagian dalam. Diantara kita banyak yang kurang sadar bahwa kinerja atau denyut jantung dalam waktu sepuluh menit dengan mengayuh mesin olahraga elektronik setara dengan satu menit ketawa yang tulus saat menonton langsung pertandingan sepak bola. Paradigma membangun budaya baru sportifitas suporter sepak bola yang bisa menangkal kerusuhan sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh Komite Olimpiade Internasional. Bahwa partisipasi suporter yang sehat itu lebih penting dibandingkan dengan sebuah angka kemenangan.
Disisi yang lain, mesin pembangkit energi kolektif masyarakat Jabar yang bernama Persib telah berusia 75 tahun dan sudah melahirkan beberapa generasi bobotoh. Namun, generasi bobotoh sekarang ini dalam situasi disimpang jalan yang sangat riskan akibat akumulasi masalah sosial. Apalagi, pemerintah daerah masih belum mampu menyediakan SOR yang pantas bagi rakyatnya. (*)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat


Selasa, 01 Juli 2008

Setiap tahun Pantura Jawa Barat digencet oleh dua kekuatan alam yang sangat dahsyat, ROB dan BANJIR KIRIMAN


Risk Management Untuk Banjir Pantura

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA


Daerah sepanjang pantai utara ( Pantura ) Jawa Barat sekarang ini kondisinya seperti “digencet” oleh dua fenomena kekuatan alam. Fenomena yang pertama adalah banjir pantai atau ombak pasang lautan yang semakin menggerus garis pantai. Sedangkan fenomena kedua merupakan banjir kiriman dari hulu DAS yang semakin mengganas.

Akibatnya, daerah Pantura seperti Indramayu, Karawang, Bekasi, Subang dan Cirebon mengalami tingkat kerusakan yang sangat serius. Banjir telah mengakibatkan berbagai kerusakan berat terhadap pemukiman, infrastruktur dan pertanian rakyat. Berbeda dengan penanganan pasca banjir di DKI Jakarta yang bisa recovery infrastruktur secara cepat, maka baniir di Pantura selama ini hanya diatasi dengan tambal sulam. Sehingga semakin menimbulkan degradasi infrastruktur, lingkungan dan sosial. Ironisnya lagi, hingga saat ini pemerintah juga belum menerapkan risk management secara benar guna meminimalkan kerugian akibat banjir. Pembenahan infrastruktur pasca banjir yang tambal sulam akan menjadi bulan-bulanan banjir lagi dikemudian hari.
Pentingnya menerapkan risk manajemen untuk infrastruktur, pemukiman, dan pertanian baik untuk skala proyek yang besar, sedang, maupun kecil. Sehingga ketika puncak musim hujan, daerah Pantura memiliki ketahanan yang lebih baik. Risk management juga meliputi aspek pertanian yang dirusak banjir. Sehingga petani bisa menggarap dan mendapatkan benih, pupuk dan ongkos menggarap sawah kembali secara mudah, bila mana perlu gratis. Dampak banjir sekarang ini saja sedikitnya 800 ribu hektar sawah produktif telah hancur diterjang banjir. Dalam menghadapi banjir tahun 2007 ini DPRD provinsi Jawa Barat telah terjun langsung dan mengkaji berbagai dampak dari bencana banjir di daerah Pantura. Sebagai hilir DAS Cimanuk dan Citarum, daerah Pantura telah menerima beban limpahan banjir akibat rusaknya ekosistem di hulu. Untuk itulah pentingya pembenahan dan rehabilitasi ekosistem DAS Cimanuk dan Citarum secara total dan konsisten. Idealnya DAS Cimanuk saja membutuhkan tujuh bendungan untuk menggali manfaat dan sekaligus mampu mengendalikan bencana banjir. Namun, bendungan yang eksis baru ada satu, yakni bendungan Rentang di daerah Majalengka. Untuk itulah rencana pembuatan waduk atau bendungan Jatigede di Sumedang semakin penting untuk secepatnya dilaksanakan.

Kehandalan Infrastruktur

Daerah langganan banjir di Pantura membutuhkan infrastruktur yang memiliki tingkat kehandalan untuk menghadapi banjir. Untuk itu dibutuhkan perancanaan, kriteria teknis dan analisis terhadap banjir. Dampak komulatif dan frekuensi terjadinya banjir yang diukur secara akurat dalam jangka waktu tertentu sangat berguna untuk menentukan spesifikasi pembangunan infrastruktur serta tahapan pertanian di daerah rawan banjir. Kerusakan infrastruktur yang sangat parah menimpa jalan, bangunan, tanggul dan pintu air di daerah Pantura. Selain badan jalan, bahu jalan juga mengalami kerusakan. Terdapat banyak lokasi di mana bahu jalan ambrol hingga menutupi drainase di sisi jalan. Kondisi drainase di jalan Pantura yang sangat kecil tidak memadai untuk menampung air hujan. Akibatnya, pada saat ini jalur pantura seperti “beternak” lubang. Untuk itu diperlukan penerapan konstruksi jalan beton yang dilapisi aspal dengan bahun jalan yang dilengkapi dengan sistem drainase yang volumenya lebih besar untuk mendapatklan ketahanan infrastruktur terhadap terjangan banjir dikemudian hari.
Idealnya pembangunan infrastruktur di daerah rawan banjir harus memiliki ketahanan konstruksi dan fungsi dalam jangka waktu yang panjang. Kebutuhan investasi infrastruktur yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian itulah memerlukan sebuah Project Risk Management guna mereduksi kerugian dimasa mendatang. Semua perencanaan harus disertai dengan analisa ekonomi dan sosial yang menunjang kelayakan proyek secara obyektif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek pasca banjir yang telah lalu bernuansa tambal sulam dan asal jadi. Untuk kedepan seharusnya pemerintah menetapkan filter dan standar persetujuan proyek pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang sangat ketat. Salah satu contoh pembuatan infrastruktur yang kurang memperhatikan kaedah risk management adalah pintu air. Masih banyak pintu air yang hingga saat ini masih memakai cara-cara yang primitif dengan sistem tumpukan balok. Begitu juga dengan sistem pintu air yang sudah memakai sistem mekanik ternyata banyak yang sudah rusak akibat kurang handalnya desain dan perawatan yang kurang memadai.

Rehabilitasi Mangrove

Banjir juga disebabkan oleh hancurnya ekosistem di daerah pantai atau hilir. Kerusakan dan kehilangan areal hutan mangrove atau hutan bakau-payau telah terjadi di sepanjang garis pantai utara provinsi Jawa Barat. Usaha reboisasi kawasan pantai yang gundul selama ini belum menunjukkan kemajuan. Akibatnya gerusan abrasi dan terjangan gelombang pasang semakin besar. Karena kurang adanya langkah yang efektif dan terpadu untuk menjalankan program rehabilitasi, maka jutaan bibit mangrove dan pohon pantai lainnya tidak tertanam semestinya. Akibatnya keganasan abrasi terus mengancam jalur jalan pantura sebagai sarana transportasi yang vital. Jarak antara jalur jalan pantura dengan garis pantai semakin dekat. Kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai utara dari hari kehari semakin parah. Secara umum bisa dikatakan bahwa luas hutan mangrove yang menjadi wewenang Perhutani telah beralih fungsi menjadi lahan tambak dan permukiman penduduk.
Langkah reboisasi masih banyak yang stagnan karena berbagai faktor. Diantaranya faktor koordinasi dan pengawasan yang tumpang tindih, faktor komersialisasi yang berlebihan, serta faktor alokasi dana dari pemerintah yang seret. Akibatnya jutaan benih mangrove dan tanaman pantai lainnya gagal disemai. Banyak pihak yang belum paham bahwa hutan mangrove adalah suatu ekosistem yang kompleks namun labil, karena merupakan pertemuan antara ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Dalam konteks itu habitat mangrove berperan penting sebagai basis berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lain, serta merupakan habitat berbagai jenis burung, mamalia, dan reptil. Selain itu hutan mangrove juga merupakan produsen bahan organik yang sangat berguna untuk menunjang kelestarian biota akuatik. Pemerintah kurang berdaya menangani kehancuran hutan bakau. Begitupun penanganan persoalan pantai terlihat tumpang tindih antar eselon. Kerusakan hutan mangrove cepat atau lambat akan mendatangkan berbagai bencana terhadap penduduk disekitarnya. Keberadaan hutan mangrove juga dapat menjadi benteng hidup bagi gempuran ombak pasang, termasuk mampu meminimalkan efek bencana tsunami. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan dari Tohoku University Jepang yang bekerja sama dengan ITB, pohon mangrove dapat meredam energi gelombang tsunami secara signifikan. Selain manfaat pasti yang mencegah terjadinya abrasi dan erosi akibat gempuran ombak dan aliran sungai, hutan mangrove juga berfungsi sebagai filter biomekanis yang paling ampuh untuk mengurangi efek pencemaran lingkungan. Untuk itulah pemerintah daerah Jabar beserta masyarakat harus serius membuat proteksi pada wilayah pantai utara. Di antaranya dengan membuat jalur hijau sekurang-kurangnya 200 meter dari garis pantai berupa hutan mangrove dana tanaman pantai lainnya yang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang serta melestarikan keberadaan batu karang yang dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang. Kemudian menetapkan zona pemukiman berada di belakang jalur hijau tersebut. Untuk program reboisasi hutan mangrove yang rusak pemerintah dituntut segera mengeluarkan aturan teknis yang menyangkut fungsi lindung, fungsi pelestarian, dan fungsi produksi. Dengan reboisasi hutan mangrove yang tepat waktu maka fungsi pengaturan tata air dapat diperbaiki, polusi dan intrusi air laut dapat dicegah, pantai dilindungi dari abrasi, dan kelestarian habitat biota laut bisa dipertahankan.

*)Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan
**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS

Bangun Bendungan atau reklamasi daerah aliran sungai lebih dahulu ? Pilihan sulit Jawa Barat !!!


Quo Vadis Infrastruktur Pengairan

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)


Hingga saat ini pembangunan infrastruktur pengairan di Provinsi Jawa Barat sangat minim. Kondisinya semakin parah, karena menurut penelitian DPRD Jabar sedikitnya 20 persen infrastruktur pengairan atau bangunan irigasi di Jabar yang telah eksis dalam kondisi rusak. Begitupun dengan pembangunan infrastruktur pengairan skala besar oleh pemerintah pusat juga masih tersendat. Sementara pemerintah daerah semakin kesulitan membangun infrastruktur pengairan skala menengah dan kecil. Akuntabilitas pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD selama ini boleh dibilang masih rendah komitmennya dalam membangun infrastruktur pengairan. Tidak mengherankan jika pada musim kemarau banyak daerah dilanda kekeringan dan bila musim hujan daya rusak air semakin besar. Padahal, dengan infrastruktur pengairan yang memadai yang disertai dengan rehabilitasi ekosistem DAS ( Daerah Aliran Sungai ) maka pada musim hujan seperti saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menabung air demi masa depan.
Bendungan atau waduk merupakan infrastruktur pengairan yang sangat penting. Problema kekeringan dan banjir sebenarnya berakar dari budaya, visi dan adaptasi hidrologi suatu bangsa. Ironisnya, jumlah bendungan atau waduk di tanah air masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan negara lain. Itupun dengan catatan sebagian sudah berumur tua warisan kolonial Belanda. Padahal Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya air nomor lima terbesar di dunia. Jumlah bendungan di Indonesia dengan berbagai ukuran hanya berjumlah 235 buah ( status 2005 ) dengan kondisi bendungan yang sarat masalah, seperti pendangkalan, pencemaran dan masalah kerusakan sungai. Dari jumlah bendungan diatas sekitar 17 persen ( 40 buah ) berkinerja rendah atau buruk, 12,5 persen ( 29 buah ) berkinerja sedang, dan yang masih berkinerja baik hanya sekitar 21 persen ( 50 buah ). Sisanya sebanyak 98 bendungan belum diaudit kinerjanya, namun bisa dipastikan sarat dengan masalah. Sementara RRC memiliki jumlah bendungan 20.000 buah, Amerika Serikat 6.000 buah, Jepang 2.650 buah, dan India 1.500 buah.
Daya dukung bendungan di tanah air terhadap penyediaan air irigasi pada saat ini baru mencapai sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional untuk lahan beririgasi. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat sendiri hanya memiliki bendungan besar sebanyak 8 buah dengan kondisi yang terus terdegradasi. Pembangunan bendungan dari skala besar hingga menengah dan kecil mestinya menjadi prioritas bagi provinsi Jawa Barat. Pembangunan bendungan merupakan upayanya untuk memaksimalkan penangkapan air hujan. Selain bendungan, embung penampung air juga harus banyak dibangun dengan peruntukan utama untuk mengairi lahan pertanian. Pembangunan bendungan tidak hanya ditujukan untuk keperluan penampungan air saja namun bersifat multifungsi, misalnya untuk pembangkit listrik, pengendalian banjir, perikanan, rekreasi dan lain-lain. Pembangunan bendungan juga membawa permasalahan baik itu dalam kaitannya dengan pendanaan untuk konstruksi jaringan irigasi maupun biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Para pemimpin di Jawa Barat hendaknya mencontoh budaya dan visi pembangunan infrastruktur pengairan dari RRC. Karena bangsa itu sangat visioner dan progresif dalam membangun bendungan. Visi pemimpin RRC dalam membangun infrastruktur pengairan sangat luar biasa sehingga bisa mengalahkan Amerika Serikat. Visi untuk membangun bendungan yang membentang di Sungai Yangtze telah ada sejak delapan puluh tahun yang lalu pada masa kepemimpinan Sun Yat-sen. Dia adalah pemimpin Cina yang melihat sungai terbesar di negeri itu sebagai otot bangsa. Jika otot itu diaktifkan akan mampu mengangkat bangsa itu dari keterbelakangan. Sebagai otot bangsa, maka sungai Yangtze dan sungai Kuning bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar seratus juta tenaga kuda. Jika dianalogikan satu tenaga kuda setara dengan delapan orang kuat, seratus juta tenaga kuda akan setara dengan kekuatan delapan ratus juta orang. Itupun, tenaga manusia hanya dapat digunakan delapan jam sehari, sedangkan tenaga kuda mekanis dapat digunakan selama dua puluh empat jam nonstop. Jika bisa memanfaatkan air sungai Yangtze dan sungai Kuning untuk menghasilkan seratus juta tenaga kuda energi listrik, maka setara dengan mempekerjakan empat ratus juta orang. Visi besar pemimpin Cina itu kini telah terwujud dengan hampir selesainya pembangunan fisik bendungan yang bernama Tiga Jurang. Bila dibandingkan dengan bendungan Hoover yang merupakan bendungan terbesar di Amerika Serikat, maka Tiga Jurang enam kali lebih panjang dan delapan kali lebih kuat daripada Hoover.
Dimasa medatang pembangunan infrastruktur pengairan utamanya untuk irigasi pertanian dan air baku rumah tangga di Jabar harus dipacu. Karena laju peningkatan kebutuhan air irigasi mencapai 10 persen pertahun. Begitu pula problem sanitasi dasar yang diukur dengan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana jamban juga semakin bermasalah. Akibatnya rakyat kecil semakin rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Begitu juga dengan sektor UMKM produk makanan dan pengolahan yang mana higienisitas produknya semakin terkendala oleh air bersih. Tak pelak lagi gugatan rakyat terhadap birokrasi SDA ( Sumber Daya Air ) semakin nyaring. Eksistensi birokrasi SDA di tanah air sebenarnya sudah sejak lama ada. Kebijakan pembangunan infrastruktur pengairan telah ada sejak jaman kolonialisme Belanda, yakni dengan adanya Algemeene Water Reglement 1936 (AGW 1936). Pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur pengairan adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan air bersih agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Selain itu, juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air seperti halnya banjir. Pada saat ini kinerja birokrasi SDA masih belum optimal. Dimata rakyat, birokrasi SDA lebih banyak duduk manis dibelakang meja. Padahal dilapangan sarat dengan masalah teknis.
Sebenarnya bangsa Indonesia telah memiliki perguruan tinggi teknik yang melahirkan ahli-ahli teknik sipil basah. Saat ini juga banyak pakar yang sekaliber dengan Sutami atau Rooseno. Betapa pentingnya bangsa ini memahami lalu mengfungsikan aplikasi ilmu hidrologi dalam menata perikehidupan. Secara definitif hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh planet bumi. Termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Hukum alam telah menyatakan bahwa penyebaran air dimuka bumi terbagi menjadi dua, yakni air asin dan tawar. Jumlah air asin mencapai 97,25 persen dari total air di dunia ini. Pada dasarnya, volume air di dunia sepanjang masa adalah tetap. Perubahan hanya dalam bentuk siklus hidrologi yang berputar sepanjang masa. Dengan premis itu, kekeringan dan banjir pada hakekatnya adalah ketidak mampuan manusia untuk bersikap arif dan cerdas menghadapi siklus hidrologi.


*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan
**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS

Jumat, 27 Juni 2008

Selamatkan harta karun Jawa Barat yang tak ternilai harganya


Meneguhkan Ekowisata Jabar Selatan

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA *]

Perkembangan industri pariwisata dunia menunjukkan pilar barunya yang bernama ekowisata. Potensi wisatawan asing untuk mengunjungi obyek ekowisata selalu meningkat. Seperti dilansir oleh The Internatioanl Ecotourism Society yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan dunia sekitar lima persen setiap tahunnya. Dari jumlah itu sektor ekowisata mengalami pertumbuhan hingga 30 persen. Fakta diatas mestinya memotifasi segenap komponen di Jawa Barat untuk meneguhkan potensi ekowisatanya. Utamanya potensi yang membentang di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Peneguhan itu tidak cukup dengan euforia saja tetapi mesti berupa langkah strategis yang didasari oleh faktor terjadinya perubahan consumers behaviour pattern atau pola konsumsi dari para wisatawan asing. Karena mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand. Saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih komplek. Meskipun tetap santai tetapi selera dan tuntutan mereka lebih menantang. Perubahan pola wisata ini perlu segera disikapi dengan berbagai strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Pemerintahan perlu melakukan perubahan skala prioritas kebijakan sehingga peran sebagai fasilitator dapat dioptimalkan. Disisi lain ada menu kegiatan yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh pihak swasta yang lebih mempunyai sense of business karena memang sifat kegiatannya berorientasi bisnis.

Provinsi Jawa Barat bagian selatan memiliki potensi ekowisata yang luar biasa. Sayangnya potensi itu terus terdegradasi. Kurangnya niat dan langkah strategis dalam mengembangkan ekowisata. Penting untuk kita renungkan bahwa secara filosofis potensi ekowisata adalah “lukisan” Tuhan yang eksistensinya mesti kita jaga sekuat tenaga. Namun, fakta menunjukkan bahwa lukisan itu mudah rusak dan musnah oleh tangan manusia dan kegiatan berdalih pembangunan. Hati kita seperti teriris sembilu ketika obyek ekowisata yang sekaligus cagar alam dan cagar budaya hutan Sancang di Garut Selatan sekarang ini dalam kondisi rusak parah. Dahulu, ribuan Banteng Sancang terlihat begitu riang dan bebas berkeliaran di hutan itu. Sekarang satwa itu benar-benar musnah. Ekosistem hutan yang dahulu begitu perawan kini menjadi gersang meradang. Hutan Sancang sebenarnya sarat dengan nilai spiritual dan daya magis. Apalagi tempat itu dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat ngahiyang (lenyapnya) Prabu Siliwangi. Namun, sekarang ini menjadi kawasan kritis yang sewaktu-waktu bisa mendatangkan bencana ekologis. Betapa pongahnya kita semua sehingga Jawa Barat kehilangan begitu saja “harta karun” yang luar biasa nilainya. Sementara, bangsa lain sekarang ini begitu getolnya menciptakan hutan buatan lengkap dengan aneka satwa di dalamnya dengan tujuan untuk mengeruk devisa dari kantong wisatawan. Seperti halnya langkah Singapura yang telah merancang ekowisata buatan untuk paket wisata Safari Night yang beroperasi pada malam hari. Dalam paket itu para wisatawan dibawa masuk hutan belantara di waktu malam sehingga bisa menyaksikan tajamnya kilau mata Harimau dan hiruk pikuk satwa lainnya di kegelapan malam. Setiap harinya ribuan wisatawan dari mancanegara rela antri untuk menjelajah dan menikmati atraksi satwa. Bahkan, bisa juga melakukan perjalanan di antara kerimbunan pohon bakau dan berbaur dengan kelelawar di sepanjang Leopard Trail.

Untuk meneguhkan obyek ekowisata Jabar selatan sehingga bisa menarik wisatawan sebanyak-banyaknya diperlukan sinkronisasi langkah pemerintah pusat dan daerah. Pembagian upaya promosi dapat ditempuh langkah-langkah dimana untuk pemerintah pusat melakukan country-image promotion, daerah melakukan destination promotion sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah itu. Sedangkan pihak swasta melakukan product promotion masing-masing. Dibutuhkan langkah yang profesional dari pemerintah daerah bersama praktisi pariwisata di Jawa Barat untuk melakukan Ecotourism Awareness Campaign ke seluruh dunia yang dilandasi prinsip-prinsip dasar ekowisata. Prinsip dasar itu sesuai dengan klausul The Ecotourism Society, yang menekankan ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi yang disertai peningkatan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata (DTE). Konservasi biodiversitas merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam sekarang dan dimasa mendatang. Pendekatan lainnya adalah Ekowisata harus dapat menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan; melindungi keanekaragaman hayati; serta menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.
Harus diakui secara jujur bahwa banyak pemerintah daerah yang masih kesulitan dalam menerapkan kaedah-kaedah Ekowisata secara baik. Juga masih gagap alias belum mampu menggunakan perangkat canggih untuk memacu daya saing ekowisatanya. Mestinya seluruh obyek ekowisata di Jawa Barat data-datanya sudah dibuat secara detail. Kemudian dengan metode ilmiah dibuat peringkat beserta variabel daya saingnya menurut standar internasional. Sudah saatnya semua DTE di Jawa Barat diintegrasikan menggunakan perangkat canggih seperti Sistem Informasi Geografis untuk pariwisata berbasis internet yang mampu menampilkan dan menganalisa atribut dan spasial obyek ekowisata beserta tingkat daya saingnya. Sehingga berbagai informasi yang berkaitan dengan ekowisata dapat dengan cepat dipresentasikan dan diakses dari negara manapun.

Beberapa obyek ekowisata di Jabar Selatan belum tertangani potensinya. Padahal memiliki variabel daya saing yang sangat unik dan perpaduan alam ( gunung, hutan dan lautan ) yang amat menakjubkan. Ekowisata kelautan di sepanjang pantai selatan selama ini belum terkelola dengan baik. Betapa minimnya promosi untuk mendongkrak potensi di kawasan pesisir Cimanuk hingga pesisir Cipatujah di Tasikmalaya Selatan. Minimnya promosi juga terjadi untuk ekowisata Ranca Upas dan kawasan perkebunan teh warisan kolonial Belanda yang sangat eksotik. Tak jemu-jemunya dari ketinggian itu mata telanjang bisa melihat horizon garis pantai Samudera Hindia dengan deburan ombaknya. Kontur alam pantai selatan Jawa Barat yang berbukit-bukit dan secara ekstrem menurun tajam ke bibir pantai merupakan lanskap alam yang sangat indah bak nirwana. Sudah waktunya obyek ekowisata di sepanjang pantai selatan mulai dari daerah Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, sampai Ciamis dikelola secara sungguh-sungguh. Agar jutaan pasang mata wisatawan bisa menikmati panorama nirwana dan merasakan kedahsyatan tantangannya dan keunikan budaya dan ekosistemnya. Mestinya warga Jawa Barat sekarang ini merasa malu jika menengok sejarah, dimana kolonialisme Belanda saja dahulu dengan jeli mampu melihat potensi kawasan selatan Jawa Barat. Salah satu tonggak infrastruktur yang merupakan bukti kehebatan kolonial Belanda itu adalah dermaga di Cilaut Eureun. Pada saat itu Belanda sudah memproyeksikan potensi perikanan, pertanian, ekowisata dan budaya di wilayah Garut Selatan. Sayangnya, justru pada jaman reformasi sekarang ini potensi pantai Bungbulang, Sayang Heulang, dan Pantai Cilaut Eureun masih beku dan terabaikan. Provinsi Jawa Barat sudah waktunya membangun infrastruktur di sekitar Teluk Cilaut Eureun yang memiliki lebar sekitar 600 meter. Sehingga bisa dibuat dermaga dengan kapasitas sekurang-kurangnya 150.000 DWT. Dengan terbangunnya infrastruktur itu maka kapal-kapal pesiar mewah yang lalu-lalang di Samudera Hindia menuju Pulau Christmas ( Australia ) bisa berlabuh di Pelabuhan Cilaut Eureun untuk menurunkan para wisatawan kelas atas dunia. (*)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan
**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS, 10 Juli 2008


Setiap bangun pagi kita harus berpacu dengan gazela dan mencari rezeki bersanding dengan singa, itulah GLOBALISASI !!!


Nasehat ”Leprechauns” Untuk Jawa Barat

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA *]

Kita semua dibuat penasaran bercampur sedih ketika CIEL ( Center for Innovation, Enterpreneurship & Leadership ) melansir hasil kajiannya tentang ”negeri” Jawa Barat yang kondisi daya saingnya berada di nomor sepatu. Beberapa waktu yang lalu CIEL yang merupakan bagian dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB menyatakan bahwa daya saing ”negeri” Jawa Barat (jika provinsi ini diasumsikan sebagai negara tersendiri) peringkatnya berada di urutan ke-85 dari 118 negara yang diukur. Padahal negeri Indonesia yang dirasa tingkat korupsinya masih tinggi, daya saingnya berdasarkan kajian WEF masih berada di urutan ke-50 dari 125 negara. Urutan ke-85, merupakan potret kurang kompetitifnya ”negeri” Jawa Barat dalam mengarungi era globalisasi. Beberapa pihak sempat meragukan atau menyanggah kajian CIEL diatas sebab lingkupnya hanya sebatas aspek industri kreatif. Namun, trend global menunjukkan bahwa industri kreatif merupakan kunci persaingan masa depan dan sangat berpengaruh terhadap aspek lainnya.

Hikmah yang mesti dipetik dari hasil kajian CIEL adalah pentingnya mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan ”negeri” Jawa Barat agar sepadan dengan semangat jaman. Biasanya para pakar suka menganalogikan strategi pembangunan yang progresif dan transformatif dengan istilah Leapfrogging atau lompatan katak. Menurut Murphy (2001) istilah Leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri. Disaat dunia diguncang oleh harga minyak yang sangat tinggi sekarang ini, mestinya negara berkembang melakukan lompatan katak di bidang teknologi energi. Hal itu sebagai sebuah strategi negara berkembang untuk menguasai, menggunakan, dan mengembangkan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan tanpa harus melalui tahapan-tahapan rumit yang pernah dilewati oleh negara maju. Pada era rezim orde baru lompatan katak sering digembar-gemborkan sebagai strategi transformasi teknologi dan industri. Namun, seiring dengan waktu, strategi lompatan katak dari para teknolog orde baru ternyata gagal. Bahkan, pada saat ini beberapa industri yang dahulu dipakai sebagai wahana transformasi justru melompat ke belakang agar bisa bertahan hidup. Contohnya, PT Dirgantara Indonesia yang terpaksa mengais kembali produk-produk lawas ( tahun 80-an ) agar cashflow-nya bisa bertahan.

Dalam konteks lompatan diatas ada baiknya ”negeri” Jawa Barat menyimak nasehat Leprechauns si pelompat yang luar biasa. Seperti halnya Sangkuriang sang tokoh sakti dalam legenda di tatar Sunda, Leprechauns telah menjadi legenda bangsa Irlandia yang sekaligus merupakan ikon kemajuan dan kemakmuran bagi negeri itu. Irlandia merupakan negara yang berhasil melakukan lompatan besar hingga sampai kepada taraf kemakmuran dan kemajuan hanya dalam waktu yang singkat ( kurang dari satu generasi ). Negeri yang bangga mendapat julukan sang Leprechauns itu berhasil menjadi bangsa terkaya di Uni Eropa setelah Luxemburg. Kini memiliki pendapatan nasional per kapita yang lebih tinggi dari Jerman, Perancis, dan Inggris. Padahal, sebelumnya negara itu selama empat abad dalam kondisi terpuruk dan penyandang masalah sosial yang pelik seperti penghasil imigran gelap, sering perang saudara, dan kantong kemiskinan dimana-mana. Bagaimana sang Leprechauns dapat bangkit dari keterpurukan lalu melompat menjadi negara kaya di benua Eropa kurang dari satu generasi merupakan sebuah cerita sekaligus nasehat yang amat menakjubkan. Nasehat sang Leprechaus sangat sederhana; buatlah pendidikan menengah dan tinggi gratis; buat pajak korporasi yang rendah, sederhana, dan transparan; aktif mencari relasi perusahaan global dalam bentuk outsourcing; semua pihak diwajibkan berbicara bahasa Inggris; menciptakan kebijakan fiskal yang tertib; dan menciptakan konsensus antara serikat buruh dan manajemen. Sehingga serikat buruh tidak melakukan gerakan yang kontraproduktif. Nasehat yang tidak kalah pentingya adalah selalu ada peluang emas dari globalisasi.

Titik balik atau momentum lompatan sang Leprechauns dimulai pada pertengahan 1960-an dengan program pemerintah yang merombak secara mendasar sistem pendidikan dengan menggratiskan biaya pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan perguruan tinggi. Bahkan sejak 1996 memberikan uang saku dan bebas biaya kuliah kepada seluruh mahasiswa yang diperlukan untuk proses outsourcing dari perusahaan multinasional yang akan mendirikan pabrik di negaranya. Kemudian juga melakukan audit teknologi untuk mengetahui kapasitas nasional lalu mendirikan semacam Balai Latihan Kerja dalam bidang khusus sebagai penunjang teknologi produk yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Irlandia memiliki kebijakan industri dan sistem pajak yang sangat pro-bisnis. Pembangunan ekonomi benar-benar dipisahkan dan dilidungi dari intrik-intrik politik. Irlandia juga memiliki sistem transportasi dan logistik yang sangat baik, sehingga mudah bagi perusahaan apapun mendistribusikan produknya dipasar. Hasil lompatan sang Leprechauns sangat fenomenal. Sekarang, 9 dari 10 perusahaan farmasi terbesar dunia memiliki pabrik disana. Begitu juga 16 dari 20 industri peralatan medis serta 7 dari 10 perusahaan pembuat piranti lunak kelas dunia. Selama tiga tahun terkahir ini, Irlandia mendapat investasi Amerika lebih banyak dari Cina.

Pada prinsipnya ”negeri” Jawa Barat bisa menjalankan nasehat-nasehat Leprechauns diatas. Apalagi Jawa Barat memiliki perguruan tinggi, berbagai diklat dan lembaga Iptek yang cukup banyak sehingga bisa menopang proses investasi. Selain itu pembangunan infrastruktur di Jawa Barat hendaknya tidak mengabaikan aspek sosioteknologi bagi masyarakat. Serta harus dibarengi dengan proses transformasi dan audit teknologi ( Auditek ) secara baik. Proyek-proyek infrastruktur dalam skala besar seperti bendungan Jatigede, bandara internasional Kertajati dan proyek infrastruktur lainnya hendaknya menekankan aspek transformasi dan auditek yang bisa meningkatkan kualitas teknologi dan memperluas lapangan kerja. Prosedur auditek bagi produk teknologi asing yang masuk ke Jawa barat harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin keandalan dan nilai ekonomisnya dibelakang hari. Hal itu juga dapat menumbuhkan industri lokal serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan sosial. Selain itu dengan auditek bisa mengoptimalkan SDM teknologi yang pada gilirannya akan memperluas spektrum lapangan kerja. Prosedur auditek hendaknya bukan hanya yang bersifat technoware dari aspek teknologi perangkat keras dan lunaknya, tetapi sekaligus juga harus mencakup aspek infoware, orgaware, dan humanware. Pembangunan infrastruktur di ”negeri” Jawa Barat sebaiknya berbasis sosioteknologi yang merupakan relasi daripada keilmuan sosial (social sciences) dengan teknologi (engineering). Sehingga aspek teknologinya memperhatikan berbagai perspektif.
Pemerintah daerah bersama-sama dengan lembaga Iptek, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD yang ada di Jawa Barat hendaknya lebih intens melakukan kegiatan auditek sembari meningkatkan kapasitas inovasi daerah. Auditek bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi suatu proses umpan balik dalam siklus pemanfaatan teknologi global yang berpotensi memberikan nilai tambah berarti. Begitu pentingnya peran auditek dalam meningkatkan daya saing industri lokal. Karena fungsinya dapat mengidentifikasi posisi teknologi suatu industri (technology positioning). Pada prinsipnya tahapan Pelaksanaan Auditek ( audit teknologi ) dibagi dalam tiga tahapan, yaitu : tahapan Pre-Audit, On-site Audit dan Post-Audit. Dalam Tahapan Pre-Audit penentuan tujuan dan lingkup audit harus dirumuskan secara spesifik apakah tujuan Auditek ini untuk memotret performance, current positioning, compliance, prevention atau planning. (*)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan
**) Artikel pernah dimuat di harian KOMPAS lembar Jawa Barat

...biarpun diatas kuburan, tak ada maut bagi cinta, tak akan layu bunga-bunga kehidupan...



Usaha Florikultura Menggapai Aalsmeer

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)

Dalam situasi dunia yang semakin sengit, komoditas florikultura tetap mekar, semerbak dan mewangi. Tidak ada istilah resesi bagi usaha florikultura. Karena warna-warni bunga bisa menyihir, mencerahkan suasa hati dan melahirkan segudang inspirasi bagi warga dunia. Potensi usaha florikultura kususnya bunga potong (cut flower) di Jawa Barat sebenarnya sangat besar. Untuk itulah pentingnya upaya keras yang cerdas sesuai dengan proses bisnis modern untuk mendongkrak usaha tersebut. Bantuan permodalan usaha yang selama ini sering diributkan memang perlu, tetapi ada faktor yang lebih utama yakni pentingnya menciptakan leverage atau daya ungkit usaha.
Bisnis florikultura di tanah air hingga saat ini masih tergantung kepada hari baik. Pada saat hari baik seperti hari besar keagamaan, musim pesta pernikahan atau hari besar nasional, pasar sangat bergairah. Namun, selain hari itu pasar domestik sangat lesu. Meskipun permintaan bunga potong untuk konsumsi di dalam negeri terus meningkat hingga 15 % per tahun, namun jumlah tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi pasar dunia. Sebagai gambaran potensi ekspor dunia untuk florikultura pada 2007 mencapai 120 miliar US dollar. Sedangkan permintaan dalam negeri pada 2007 mencapai Rp 600 miliar. Ironisnya, negara-negara yang menikmati rezeki ekspor florikultura justru mereka yang wilayahnya tidak terlalu luas dengan kondisi alam yang kurang bersahabat. Produsen florikultura yang terbesar di dunia adalah negeri Belanda. Sejak 1995, negeri kincir angin itu telah menguasai sekitar 59 % dari pangsa pasar dunia. Negara lain yang berhasil dalam ekspor florikultura antara lain Kolumbia (10 %), Italia (6 %), Israel (4 %), Spanyol (2 %), dan Kenya (1 %) Di kawasan Asia Tenggara, negara yang berhasil menjadi produsen florikultura adalah Thailand dan Malaysia.
Keberhasilan negeri Belanda menjadi eksportir florikultura terbesar di dunia mestinya menjadi inspirasi bagi negeri kita untuk mendongkrak usaha florikultura. Apalagi usaha tersebut merupakan sektor padat karya yang mengedepankan imajinasi dan inovasi. Program untuk mengembangkan sektor usaha florikultura khususnya bunga potong tidak cukup hanya dengan bantuan permodalan. Dibutuhkan juga pengetahuan praktis seperti proses kreatif, manajemen mutu, pencitraan produk, jaringan pemasaran dan teknik pengemasan. Selain itu pentingnya pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara para petani dan pengusaha, karena pada umumnya pengusaha besar bunga potong selain menguasai pasar juga menguasai teknik budidaya. Pola kemitraan mengarah kepada simbiosis mutualisme dimana pengusaha besar akan mendapatkan pasokan bunga yang bermutu dengan volume yang cukup, sehingga pengusaha tidak perlu harus mengeluarkan dana untuk membuka kebun sendiri. Sementara bagi para petani, pemasaran hasil produksinya akan lebih terjamin dan juga adanya pembinaan untuk alih teknologi budidaya yang lebih maju. Selain itu pengusaha besar tersebut juga dapat bertindak sebagai avalis kredit bagi para petani sebagai mitra usahanya.
Menciptakan daya ungkit bisnis adalah salah satu tantangan bagi seorang entrepreneur dalam menjaga stamina bisnisnya. Menurut pakar entrepreneur Robert Kiyosaki dan pengusaha kelas dunia Donald Trump untuk bisa survive dan berkembang, seorang pengusaha harus kreatif menciptakan daya ungkit dan menjaga reputasi perusahaannya. Lebih lanjut menciptakan daya ungkit inovasi dengan trik-trik bisnis yang kreatif merupakan kiat yang lebih efektif ketimbang dua faktor lainnya yakni finansial dan fasilitas fisik. Untuk mewujudkan daya ungkit inovasi harus memaksimalkan lahirnya ide-ide kegiatan. Diperlukan perhatian khusus yang didasarkan atas ketrampilan seni, penguasaan teknologi budidaya dan kemampuan dalam memperdagangkan hasil produksi. Pengusaha bunga potong juga dituntut untuk dapat memperdagangkan produksinya dalam keadaan segar. Konsumsi bunga potong lokal, nasional dan global semakin meningkat. Namun tantangannya juga semakin kompleks, untuk itu diperlukan teknologi yang bisa menghasilkan bunga potong berwarna-warni, bentuk yang menarik, tahan lama dan harganya kompetitif. Juga adanya segmen pasar untuk masyarakat golongan tertentu yang mempunyai selera eksklusif dan fanatik terhadap jenis bunga tertentu yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri, hal itu menyebabkan semakin meningkatnya impor bunga potong. Di lain pihak, lembaga-lembaga penelitian dan para nursery di dalam negeri telah mengembangkan varietas-varietas baru yang mempunyai daya saing yang kuat dengan produk impor, juga dengan adanya teknologi budidaya yang semakin dikuasai dan efisien menyebabkan harga jual bunga potong mampu bersaing dengan produk impor.
Peran pemerintah daerah sangat berarti dalam menciptakan leverage usaha bunga potong. Peran tersebut bisa melalui berbagai event seperti pawai atau festival bunga. Juga pentingnya peningkatan fungsi pasar bunga potong, seperti pasar Wastukencana di kota Bandung sehingga menjadi sentra perdagangan modern. Eksistensi pasar Wastukencana di kota Bandung mestinya segera direvitalisasi. Sehingga pasar ini tidak lagi termenung lesu menunggu datangnya bulan raya agung atau Dzulhijah. Sebagai salah satu leverage usaha bunga potong yang efektif dan modern adalah penerapan perdagangan dan bursa lewat internet. Sebagai contoh di benua Eropa perdagangan bunga begitu bergairah dan kemakmuran petani bunga terus terjaga sepanjang jaman. Tengok saja kota Amsterdam negeri Belanda. Negeri itu memiliki pasar bunga terbesar di Eropa sekaligus pintu gerbang ekspor-impor komoditas bunga potong, yaitu Pelelangan Bunga Aalsmeer (Aalsmeer Flower Auction). Untuk memperluas pengaruhnya di luar pasar regional, bursa bunga tersebut telah menggabungkan e-Commerce (perdagangan elektronik) ke dalam sistem lelangnya. Sekarang, para pembeli dari Jerman, Prancis, dan negara-negara Uni Eropa lainnya dapat memantau lelang Tulip, Mawar, Krisan dengan menggunakan layar komputernya tanpa perlu bepergian ke Amsterdam. Situs lelang elektronik atau e-Procurement yang disediakan oleh pemerintah kota Amsterdam juga dapat dipakai untuk melakukan pemesanan. Dengan memadukan teknologi informasi terkini ke dalam lelang tradisionalnya. Pelelangan Bunga Aalsmeer memproyeksikan dirinya menjadi pasar bunga paling penting di dunia dimasa mendatang. Begitu luar biasanya eksistensi Aalsmeer sampai-sampai Menteri Pertanian RI Anton Apriyantono berupaya mengetuk hati sejawatnya Mentan Belanda Gerda Verburg agar produk florikultura dari Indonesia bisa ikutan menangguk devisa melalui Aalsmeer. Namun, ada ketentuan teknis untuk menerobos pasar Aalsmeer yakni persyaratan Mutual Recognition Agreement (MRA) antar kedua bangsa.
Melalui situs lelang elektronik terbuka kemungkinan transaksi langsung dan transfer pengetahuan budidaya bunga potong antara petani dan pengusaha florikultura yang ada di Jawa Barat dengan petani bunga dan pembeli yang memakai jasa pelelangan bunga Aalsmeer. Pada hari-hari biasa pelelangan yang terletak di dekat Bandara Schiphol itu mampu menjual puluhan juta bunga dan tanaman, sehingga terus meningkatkan volume transaksi dan likuiditas pasarnya. Sudah saatnya Dinas Indag Agro Jawa Barat dan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) mencari terobosan dan menciptakan leverage usaha bunga potong. Yang pada gilirannya nanti penciptaan leverage itu bisa mentransformasikan orientasi pasar lokal menuju pasar ekspor dengan volume yang optimal. Selain itu dengan adanya komoditas bunga potong Jawa Barat yang beragam, diantaranya kelompok Anggrek (Dendrobium, Catleya, Vanda Dauglas, James storie dll), kelompok Bunga Gunung (Gladiol, Krisant, Mawar, Sedap Malam, dll), kelompok Tanaman Hias (Palem, Cemara, Soka, Sikas dll), kelompok Bunga Rampai (Kenanga, Melati, Cempaka, Tihong, Daun Pandan dll), dan perlengkapan rangkaian bunga (Mosh, Pakis, Mayang, Pinang, Asparagus dll) dibutuhkan kios-kios pasar bunga yang lebih representatif. Ada baiknya petani dan pedagang bunga diberi dispensasi khusus untuk dapat menggunakan koridor-koridor pedestrian di beberapa ruas jalan sebagai lokasi pamer. Penggunaan koridor pedestrian tersebut tentu saja memperhaatikan aspek keindahan dan kebersihan kota, serta dikoordiansikan dengan Dinas Pertamanan dan pihak ketertiban kota. Agar dibelakang hari penggunaannya tidak menimbulkan masalah. (***)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan
**) Artikel pernah dimuat di harian Pikiran Rakyat