Tahun Baru Tingkatkan Kreativitas

Koran  Jakarta| 29 Desember 2012

KORAN JAKARTA/REPIANTO DEWA AR

Dulu, ada sekolah kejuruan tentang bangunan atau perabot dari kayu dan telah menghasilkan tukang kayu yang sangat terampil. Namun, sekolah kejuruan semacam itu kini sudah tidak ada lagi.

Oleh Dr H Harjoko Sangganagara, MPd

Organisasi korporasi, pemerintahan, dan lembaga kemasyarakatan perlu melakukan langkah esensial menjelang pergantian tahun dengan mengevaluasi kinerja setahun yang lewat, lalu membuat resolusi ke depan. Situasi dunia semakin membutuhkan SDM yang kreatif untuk menghalau krisis dan memenangi persaingan. Maka, resolusi diri dan organisasi penting untuk menggenjot kreativitas.

Diharapkan, pada 2013 mendatang, muncul para pahlawan di bidang inovasi. Pada era sekarang, untuk menuju kejayaan bangsa, dibutuhkan usaha keras dan cerdas segenap bangsa. Mereka harus memiliki karya-karya inovatif untuk bisa menerobos persaingan global. Dalam perjalanan ke depan, dibutuhkan pahlawan inovasi guna memenangi persaingan global dan mengatasi gonjang-ganjing, yakni ”The Great Disruption” yang tengah melanda dunia.

Negeri ini membutuhkan banyak pahlawan inovasi segala disiplin ilmu dan keanekaragaman budaya, baik tingkat dunia maupun lokal, yang memiliki arti strategis. Pahlawan inovasi bukan dilahirkan dari diri penguasa atau sangkar birokrasi.

Negeri ini memiliki indeks inovasi yang masih rendah. Budaya inovasi merupakan kunci persaingan bangsa ke depan. Menumbuhkan budaya inovasi jangan hanya bersifat seremonial. Kegiatan inovatif sebaiknya dilakukan masyarakat luas dalam bentuk yang bervariasi. Pada prinsipnya, sumber inovasi merupakan proses belajar (learning).

Dalam konteks ekonomi makro, learning merupakan salah satu komoditas ekonomi yang penting. Sementara prosesnya dapat terjadi melalui berbagai mekanisme perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Agar rakyat bisa berinovasi, harus ada upaya meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi dengan memperkuat kapasitas learning-nya. Jadi, aliran informasi dan knowledge dari sumber-sumber ilmu dan teknologi ke masyarakat perlu terus-menerus difasilitasi lewat wahana pendidikan formal dan nonformal.

Budaya inovasi negeri ini akan membaik jika daya kreativitas masyarakat ditumbuhkan dengan berbagai infrastruktur dan insentif. Pada dasarnya, kreativitas dapat berkembang di semua lini sejauh negeri ini menghargai dan mendorong warga untuk berkreasi. Dalam persaingan global yang sengat ketat dewasa ini, diperlukan berbagai right brain training untuk menggenjot daya kreativitas warga.

Menurut Steve Jobs, kreativitas berarti kemampuan mengaitkan berbagai macam bidang agar menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Salah satu alasan Jobs menjadi orang yang kreatif karena menghabiskan waktu untuk mengamati perilaku kehidupan dan mencari pengalaman-pengalaman baru.

Budaya inovasi dengan titik berat proses kreatif dan inovatif sebaiknya menjadi muatan kurikulum di sekolah-sekolah. Masih ingat pada saat yang lalu, ada mata pelajaran prakarya atau kerajinan tangan. Ini mau tak mau mewajibkan siswa untuk berkreasi membuat produk sehari-hari. Mestinya mata pelajaran tersebut digalakkan kembali dengan konten yang lebih relevan dengan zaman.

Potensi

Potensi sumber daya alam, ragam kebudayaan, dan jumlah penduduk sebenarnya memungkinkan Indonesia menjadi lahan subur proses inovasi dan produk inovatif. Sayangnya, kebijakan inovasi daerah yang mestinya menjadi ujung tombak sistem inovasi nasional belum dijalankan secara sungguh-sungguh. Kebijakan inovasi daerah acap kali tidak menginjak Bumi alias hanya di awang-awang.

Selama ini, kebijakan inovasi daerah masih terlalu teoretis dan kurang pragmatis. Pentingnya arti pragmatisasi sistem inovasi daerah agar semua energi tidak menggumpal di meja birokrasi, tetapi mencair, menjadi nilai tambah bagi masyarakat luas. Istilah pragmatisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "pragma" yang berarti perbuatan atau tindakan yang bermanfaat. Suatu kebijakan atau langkah bisa dianggap pragmatis apabila membawa hasil konkret dan dapat diaplikasikan secara luas. Pragmatisasi akan terwujud jika kebijakan inovasi daerah benar-benar berakar pada nilai-nilai lokal.

Pragmatisasi inovasi daerah hendaknya terfokus pada produk lokal berupa kerajinan rakyat (kriya) unggulan yang mestinya jangan hanya menjadi barang pajangan untuk pameran, tetapi juga mampu menerobos pasar global. Untuk menerobos pasar, dibutuhkan strategi diferensiasi produk kriya unggulan, tidak perlu berorientasi cost leader. Dalam arti mesti diproduksi secara massal dengan bantuan permesinan.

Sebaiknya kriya unggulan tetap dikerjakan tangan-tangan terampil anak bangsa. Hal itu sejalan dengan pendapat pakar manajemen industri, Michael Porter, yang menyatakan bila suatu produk tidak bisa menjadi cost leader, jadilah differentiator. Dengan demikian, untuk mengelola produk inovatif seperti kriya, strategi diferensiasi bisa menjadi daya saing yang sulit ditiru negara lain.

Contoh strategi diferensiasi yang sukses di pasar global adalah ukir-ukiran Jepara. Di pasar Amerika Serikat ukiran Jepara mampu bertahan dari gempuran produk massal China yang berorientasi cost leader. Meskipun harga jual lebih tinggi, pasar Amerika Serikat tetap memilih mebel ukiran Jepara karena mutu dan keunikannya. Mutu bisa dilihat dari kualitas presisi, pelapisan kayu, kekuatan sambungan, serta motif dan alur ukiran yang sangat berbeda sehingga memiliki keunggulan dibanding mebel China.

Strategi diferensiasi terhadap kriya unggulan harus segera dirumuskan. Kriya unggulan atau excellent craft pada prinsipnya merupakan produk yang dihasilkan dari perpaduan antara keterampilan dan daya kreativitas rakyat. Ada keunikan dalam memanfaatkan/pengolahan material, dan serapan budaya lokal. Strategi diferensiasi yang paling penting dan mendasar adalah aktivitas pelatihan masyarakat untuk membuat kriya unggulan. Pada saat ini semakin langka SDM yang bisa menggeluti produksi kriya secara baik.

Sudah waktunya pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dengan infrastruktur dan sistem pengajaran yang modern. Jika itu dilakukan secara asal-asalan, akan sulit mewujudkan produk kerajinan masyarakat yang layak disebut sebagai kriya. Apalagi kriya unggulan yang mampu mewakili identitas bangsa. Metode pelatihan yang ideal, lewat lembaga pendidikan formal. Sayangnya, pada saat ini sangat jarang, bahkan belum ada sekolah kejuruan yang fokus pada pengajaran kriya unggulan.

Dulu, ada sekolah kejuruan tentang bangunan atau perabot dari kayu dan telah menghasilkan tukang kayu yang sangat terampil dan mahir. Namun, sekolah kejuruan semacam itu kini sudah tidak ada lagi. Jika pemerintah daerah kesulitan membentuk atau memformalkan pengajaran tentang kriya, bisa saja melalui pendidikan informal tetapi dengan infrastruktur yang modern. Sayang, pemerintah daerah belum mampu menyediakan ruang kreatif yang memadai untuk warganya. Mestinya pemerintah daerah tidak boleh mati langkah dalam membangun infrastruktur yang bisa menumbuhkan kreativitas warga dan mengajarkan proses desain yang benar.

Kebijakan inovasi daerah hendaknya tidak terjebak pada hasil riset lembaga formal atau perguruan tinggi yang terlalu teoretis dan kurang membumi. Pragmatisasi inovasi daerah akan berlangsung dengan baik jika ada landasan yang kokoh terhadap stimulus gagasan desain dari masyarakat. Jika stimulus bisa dijalankan secara baik, sederet gagasan desain masyarakat akan berubah menjadi produk yang lebih terperinci. Maka, sangatlah penting masukan dari pakar desain produk agar gagasan desain masyarakat layak dikembangkan.



Penulis adalah Dosen STIA Bagasasi Bandung

Revitalisasi Industri Berbasis Singkong

Dimuat : Daily Investor. 20 Desember 2012

Banyak pihak yang tersentak ketika menghadapi fakta bahwa negeri ini telah dibanjiri oleh tepung singkong impor. Padahal, menurut kementerian pertanian Indonesia adalah produsen singkong nomor dua terbesar di dunia setelah Brasil. Pemerintah selama ini terlalu menyepelekan komoditas primer yang bernama singkong dan belum menggiatkan inovasi teknologi pengolah singkong menjadi produk yang lebih bernilai tambah.
 
Hingga kini usaha penepung singkong di negeri ini tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, negeri ini terpaksa mengimpor tepung singkong atau tapioka hingga mencapai 435 ribu ton pada 2011 dan 600 ribu ton pada 2012. Kita kurang menyadari bahwa singkong memilki rantai proses yang banyak dan panjang. Yang menghasilkan produk-produk turunan yang memilki nilai tambah tinggi. Produk turunan itu antara lain makanan (food), pakan ternak (feed), bahan bakar atau kimia (fuel/chemicals) dan sebagai bahan pupuk (fertilizer).

Pemerintah hendaknya menjadikan singkong sebagai produk primer dan melakukan investasi di sektor industri hilirnya..Investasi industri hilir yang berbasis inovasi akan membawa dampak ganda. Revitalisasi industri berbasis singkong sebaiknya masuk dalam skema Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berhubungan dengan pengolahan lebih lanjut produk primer dan pendalaman industri atau industrial deepening.

Pentingnya meningkatkan volume produksi singkong nasional. Selain itu juga harus ada proyeksi dan klasterisasi industri berbasis singkong. Salah satu negara yang cukup berhasil mengembangkan industri berbasis singkong adalah Thailand. Sekitar 95 % produk singkong Thailand diekspor sebagai bahan pakan ternak ke negera-negara di Eropa. Sisanya digunakan sebagai bahan makanan manusia. Sedangkan di Indonesia sekitar 60 % merupakan bahan pangan manusia dan 25 % lainnya digunakan untuk produksi tapioka.

Revitalisasi industri berbasis singkong sebaikya dalam konteks pengadaan biomaterial dalam siklus 4F (Food-Feed-Fertilizer-Fuel). Revitalisasi tersebut dalam bentuk mengembangkan budidaya singkong dalam skala perkebunan yang luas. Prospek produksi biomaterial di Indonesia akan disajikan dalam lima komoditas unggulan hasil perkebunan yang semuanya berdasarkan criteria massive dan memenuhi valuasi ekonomi. Kelima komoditas tersebut adalah kelapa sawit, singkong, jarak, tebu dan jagung.

Kalau dilihat dari sisi potensi untuk pengembangan tanaman singkong di Indonesia seharusnya tidak alasan adanya hambatan yang berarti. Bahkan produksi dan mutu singkong bisa ditingkatkan sehingga melebihi negeri lain. Hal tersebut karena secara agronomi sangat memungkinkan.

Sayangnya, fakta dilapangan berbicara lain, produktivitas lahan singkong di negeri ini masih rendah karena terkendala kualitas bibit yang masih rendah, cara budidaya yang asal-asalan, dan kelembagaan usaha tani singkong yang belum terbentuk dengan baik. Usaha pertanian masih diusahakan dalam skala kecil, ekstensif, terpencar-pencar, dan berorientasi subsistem. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap upaya penggerakan dan pengembangan industri berbasis singkong. Dengan demikian implementasi revitalisasi sebaiknya berorientasi pada petani dalam kelembagaan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Dengan demikian bisa mengubah petani dari produsen semata mampu bertransformasi menjadi suplier dan sekaligus bisa menjadi farm gate system. Dimasa mendatang Gapoktan diharapkan bisa memiliki unit usaha produksi, pengolahan, pemasaran, hingga urusan pembiayaannya.

Ethanol sebagai turunan industri berbasis singkong prospeknya bagus tetapi masih terganjal oleh simalakama subsidi BBM di negeri ini. Subsidi BBM dinegeri ini menyebabkan harga dan proses bisnis bioethanol terkunci. Apalagi ada stigma masyarakat bahwa harga bioethanol mahal dan pasokan tidak menentu. Namun, demikian ancaman krisis energi dan semakin habisnya sumber daya minyak bumi, maka mau tidak mau bioenergi akan menjadi alternatif. Dengan demikian semakin pentingnya mengantisipasi dengan memperbaiki efektifitas dan produktifitas bioetanol berskala usaha rakyat maupun industri besar. Dengan itu semakin banyak singkong yang terserap sehingga harganya akan lebih kompetitif.
Pentingnya pengaturan masa tanam dan panen agar suplai bahan baku ke industri tapioka dan bioetanol tersedia cukup secara kontinu. Dengan demikian, petani singkong akan lebih sejahtera dan bangsa Indonesia akan mempunyai stok pangan yangandal serta solusi energi alternatif yang terbaharukan.

Masalah impor tapioka yang mencapai ratusan ribu ton per-tahun di negeri ini disebabkan karena selama ini kluster industri tapioka hanya berpusat di sebagian pulau Jawa dan Lampung. Itupun kondisinya sangat beragam dari skala usaha rumah tangga dengan peralatan sangat sederhana, dan kapasitas hanya puluhan kilogram sampai industri menengah dengan mesin yang cukup modern. Pasokan bahan baku singkong terhadap pabrik tapioka sering fluktuatif dengan mutu yang tidak seragam. Selain belum terjaminnya kesinambungan pasokan bahan baku singkong juga belum tertatanya zonasi pengembangan wilayah produk primer dengan kluster industri. (*)

Mencetak Entrepreneur Baru

 

Dimuat pada Daily Investor. Rabu. 17 Oktober 2012  

 Pada saat ini perguruan tinggi boleh dikatakan sebagai produsen pengangguran intelektual. Untuk mengatasinya dibutuhkan skema kredit mahasiswa. Biaya kuliah seorang mahasiswa pada saat ini cukup memberatkan orang tua. Pentingnya skema kredit mahasiswa untuk biaya kuliah seperti uang masuk perguruan tinggi, SPP tiap semester, dan biaya hidup sehari-hari bagi mahasiswa. Nantinya, yang akan melunasi kredit tersebut adalah si mahasiswa itu sendiri setelah bekerja. Kemudian untuk mencetak young entrepreneurs alias pengusaha muda dibutuhkan juga skema kredit mahasiswa untuk usaha.

       Kredit mahasiswa di negeri ini memiliki arti yang strategis, karena akan membentuk sejak dini lapisan entrepreneur yang mampu berbisnis secara sehat. Alangkah baiknya kita menengok kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yang mengalokasikan dana hingga 300 miliar US dolar kepada pemegang surat berharga yang ditopang dengan berbagai jenis pinjaman, termasuk kredit mahasiswa. Kebijakan bank sentral tersebut telah membantu para mahasiswa, sehingga mereka bisa menyelesaikan kuliah dengan baik lalu menjadi pengusaha yang tangguh.

     Skema pembiayaan pendidikan dengan cara komersial, termasuk peluang perguruan tinggi untuk menerbitkan surat obligasi guna menutup biaya operasional, pengembangan infrastruktur, hingga pemberian bea-siswa dan skema kredit mahasiswa telah menjadi agenda penting di negara maju. Bahkan publik di Amerika Serikat menilai bahwa risiko obligasi terbitan perguruan tinggi terbilang kecil. Sukses perguruan tinggi di Amerika dalam meraup dana obligasi diperlihatkan oleh Princeton University, Cornell University , University of Notre Dame, dan lain-lainnya. Princeton telah sukses melepas obligasi senilai 1 miliar dollar US.

Di Indonesia sudah banyak usulan bahwa ijazah yang berhasil diraih mahasiswa mestinya bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, hal tersebut mekanismenya masih belum berjalan secara baik. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit dan waktu pelaksanaannya masih angin-anginan. Pihak perbankan di negeri ini juga masih belum serius dalam mengucurkan pinjaman untuk pembayaran uang kuliah per semester. Ada bank yang telah mengucurkan, tapi sayang waktu pengucuran sangat mepet dan prosedurnya masih bertele-tele serta belum sinkron dengan kalender akademis.

Setiap tahun pengangguran intelektual di Indonesia meningkat 20 persen. Masalah itu diperparah lagi dengan rendahnya soft skill atau keterampilan di luar kompetensi utama para sarjana. Indonesia setiap tahun mencetak sekitar 300 ribu sarjana dari  2.900 perguruan tinggi negeri dan swasta. Ironisnya, pemerintah belum memiliki program yang tepat guna mengatasi kondisi diatas. Padahal, pakar ekonomi David Mike Dallen menyatakan bahwa suatu negara akan menjadi makmur bila jumlah pengusaha sedikitnya dua persen dari jumlah penduduknya. Dalam konteks tersebut lulusan perguruan tinggi sebetulnya merupakan segmen yang sangat ideal untuk diarahkan menjadi pengusaha. Sebagai gambaran, jumlah pengusaha di Singapura telah mencapai 7,2 persen. Sedangkan negara kita, menurut hasil riset pada 2010 baru mencapai angka 0,19 persen. Dengan demikian untuk mencapai negara yang makmur, perlu meningkatkan sepuluh kali lipat atau mencetak sekitar 5 juta pengusaha lagi.

Pemerintah semestinya bertindak cepat mengatasi pengangguran intelektual yang bisa memperpuruk daya saing bangsa. Diperlukan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga keuangan dan pengusaha agar bekerja sama untuk mengembangkan semacam young entrepreneurs society disetiap perguruan tinggi. Pada saat ini berlaku prinsip ekonomi yang berbasis pengetahuan (knowledge economy) dan sebuah masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Dalam konteks diatas ekonomi pengetahuan bertumbuh karena adanya kreativitas dan kemampuan mencipta yang memungkinkan pemecahan masalah secara praktis. Apalagi tren teknologi informasi dan komunikasi diwarnai dengan optimasi penggunaan teknologi cloud computing. Teknologi tersebut secara optimal dapat menumbuhkan digitalpreneur di daerah-daerah. Karena berbagai produk dan jasa yang dimiliki oleh daerah bisa dipasarkan secara global dengan metoda yang murah dan efektif. Selain itu manfaat pasti teknologi cloud computing bagi entitas industri di daerah adalah sebagai Enterprise Application Integration (EAI) framework dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan integrasi aplikasi pada industri proses.

Di Amerika  Serikat hampir seluruh perguruan tinggi mempunyai suatu program khusus dalam mempelajari bidang kewirausahaan sehingga melahirkan pengusaha muda yang tangguh. Pada prinsipnya program khusus itu mengidentifikasi dan mempersiapkan potensi civitas akademika sebagai entrepreneurs. Juga mempersiapkan pembuatan business plan untuk usaha baru serta  perilaku pengambilan resiko (risk taking behavior). Menurut data statistik 30 persen dari semua wirausahawan di Amerika Serikat berusia sekitar 30 tahun atau dikategorikan sebagai kaum muda. Tak pelak lagi, peran perguruan tinggi sangat siginifikan untuk mengarahkan mahasiswa menjadi wirausahawan. Pendidikan wirausaha di Amerika digalakkan sekitar tahun enam puluhan.

Pada era ekonomi kreatif sekarang ini langkah  yang tepat untuk menstimulir lahirnya pengusaha muda atara lain adalah dengan memperbanyak workshop usaha dan ruang kreativitas disekitar kampus perguruan tinggi. Workshop dan ruang kreativitas tersebut akan memperbaiki daya inovasi para mahasiswa. Yang pada gilirannya akan melahirkan jenis-jenis usaha baru. Workshop memiliki nilai yang lebih strategis jika terkait dengan produk lokal yang tengah ditingkatkan standarnya. Metode pendidikan wirausaha sangat bervariasi dan tidak mudah dibakukan karena menyangkut aspek kreativitas. Sehingga tidak ada satu metode yang cocok untuk semuanya. Namun demikian pendidikan wirausaha di perguruan tinggi sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi dengan bidang studi yang bersangkutan. Entrepreneurship sebagai instrumen pendidikan sebaiknya mempertimbangkan dan direncanakan secara berbeda tergantung pada tujuan dan kompetensi mahasiswa. (*)

Manajemen Pencegahan Kebakaran

Dimuat Investor Daily : 15 September 2012

Musibah kebakaran terus terjadi di berbagai kota. Bahkan di ibukota telah terjadi kasus kebakaran yang beruntun. Hal itu merupakan indikasi ketidak beresan sistem perkotaan yang disertai rendahnya budaya keselamatan lingkungan fisik. Kondisinya menjadi runyam karena eksistensi dinas pemadam kebakaran belum dikelola dengan baik. Institusi dinas kebakaran juga masih belum memiliki peralatan dan standard operation procedure yang baik sesuai dengan skala resiko yang aktual. Untuk itulah pentingnya segera membenahi tata kelola dinas kebakaran. Serta merancang sistem proteksi kebakaran yang berdasarkan peraturan yang berlaku atau prescriptive design. Peraturan yang terkait dengan proteksi kebakaran tercantum dalam Undang-undang Bangunan Gedung No. 20 tahun 2008, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, NSPM/SNI dan Peraturan Daerah.

Pendekatan lain untuk merancang sistem penanggulangan kebakaran adalah dengan prinsip performance based fire protection design. Yaitu merancang sistem proteksi kebakaran berdasarkan kinerja beban kebakaran ( fire loading ). Pendekatan ini berdasar pada prinsip bahwa peraturan saja tidak cukup dalam merancang sistem penanggulangan kebakaran. Untuk merancang sistem diatas dibutuhkan pengetahuan tentang aspek-aspek yang terkait dengan kebakaran. Misalnya pengetahuan tentang beban api (fire loading), proses pertumbuhan api, heat transfer, serta pengetahuan untuk membuat model kebakaran.

Institusi pemadam kebakaran sebaiknya memiliki program, prosedur, dan organisasi untuk mencegah penyebaran kebakaran lebih luas pada suatu wilayah. Untuk meminimalkan bahaya tersebut, dinas pemadam kebakaran harus memiliki road map atau kerangka kerja dan sistem informasi yang menyeluruh. Peran dinas pemadam kebakaran saat ini perlu direstrukturisasi sehingga karakternya berubah dari peran pemadam menjadi fungsi antisipatif yang proaktif mencegah kebakaran.
Hingga kini sistem perkotaan belum memiliki sistem dan manajemen pencegahan kebakaran yang andal. Selain itu budaya keselamatan dan kedisiplinan warga kota dalam menggunakan listrik dan api belum baik. Program penanggulangan kebakaran yang ideal adalah dimulai dengan idealisasi tata ruang dan konsistensi dalam mengontrol ijin menggunakan bangunan. Langkah yang sangat penting tetapi sering terabaikan adalah belum adanya pemetaan kegiatan publik yang rawan kebakaran. Untuk itu perlu dilakukan penilaian atau audit yang menyangkut beberapa variabel penyebab kebakaran.
Kebakaran pada umumnya disebabkan oleh faktor kelalaian manusia seperti akibat hubungan arus pendek listrik. Celakanya, standar pencegahan kebakaran yang berupa penyediaan peralatan hidran, sprinkler, dan pemadam api portabel masih kurang. Kompleksitas bahaya kebakaran membutuhkan beberapa inovasi dan konsistensi manajemen perkotaan. Budaya perkotaan selama ini menunjukan bahwa kesadaran dan kedisiplinan yang berhubungan dengan alat-alat penanggulangan kebakaran masih rendah. Kondisinya bertambah mengkawatirkan ketika dinas perkotaan belum memiliki data yang akurat menyangkut spesifikasi, data base kondisi fisik dan building historical yang bisa diakses secara cepat bila terjadi kasus kebakaran.

Untuk mengatasi masalah kebakaran bangunan gedung dan infrastruktur publik, sebenarnya sudah ada pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis antara lain dengan menetapkan UU tentang Bangunan Gedung. Namun, hingga kini keberadaan UU tersebut belum efektif untuk menanggulangi musibah kebakaran. Karena kondisi aktual di lapangan masih banyak hal-hal yang menyimpang. Antara lain ketentuan tentang jarak gedung dan jumlah lantai. Misalnya aturan untuk bangunan dua lantai harusnya jarak bangunan dengan pagar minimal empat meter. Jarak gedung dengan pagar untuk setiap penambahan satu lantai jaraknya bertambah setengah meter. Namun, ketentuan diatas banyak yang dilanggar dengan alasan terbatasnya luas tanah. Faktor penting lainnya adalah harus tersedia tangga darurat lengkap dengan petunjuk arahnya di dalam ruangan. Tangga ini harus ada setiap jarak paling jauh 20 meter. Ruangan tangga ini harus lebih tinggi tekanannya daripada di dalam ruangan, agar api tidak menjalar ke ruangan tangga darurat. Ruang tangga ini harus terisolasi oleh pintu tahan api, yang tahan dari jilatan api selama tiga jam. Pintu kebakaran ini akan menutup secara otomatis bila suhu ruangan mencapai 70 derajat Celsius. Pintu darurat ini hanya dapat dibuka dari satu sisi yaitu dari arah dalam. Namun, dalam prakteknya banyak gedung bertingkat yang menggunakan ruang darurat tersebut untuk keperluan yang lain.

Untuk mewujudkan manajemen antisipasi dan penanggulangan kebakaran dibutuhkan infrastruktur dan sistem informasi perkotaan yang mampu menyajikan data-data fisik bangunan kota secara detail dan cepat. Sehingga jika terjadi musibah kebakaran petugas bisa bertindak secara tepat dan cepat karena mengetahui struktur didalamnya. Selain itu pemerintahan kota sebaiknya memiliki rancangan skenario kebakaran untuk fasilitas publik maupun kawasan industri. Rancangan skenario kebakaran itu tentunya berdasarkan rancangan beban kebakaran berdasarkan asumsi: konstruksi dan lay out bangunan, sistem utilitas, fungsi dan tingkat pemakaian bangunan, beban combustible serta pemakai bangunan. Semua asumsi yang mendasari desain bangunan harus didokumentasikan dengan baik dan mudah diakses.

Untuk membuat rancangan skenario kebakaran dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai bangunan dan segala isinya serta informasi tentang penghuni atau pengguna bangunan. Informasi penting mengenai bangunan terkait dengan rancangan skenario kebakaran antara lain sistem konstruksi yang menunjukkan angka resistansi terhadap api, fire cuttoffs, lay-out, dan services bangunan ( listrik, gas, HVAC, komunikasi). Rancangan skenario kebakaran diatas harus bisa menggambarkan fasilitas untuk bahaya kebakaran seakurat mungkin. (*)

Kemerdekaan dan Potret Buram Keadilan Sosial

Daily Investor, 16 Agustus 2012

 

           Pada HUT Kemerdekaan RI yang ke-67 ini pentingnya menggelorakan nilai keadilan sosial. Karena nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila tersebut kini semakin amorfik alias tidak memiliki bentuk. Untuk itulah dibutuhkan kepemimpinan yang memahami konsep dan aksi nyata guna mewujudkan keadilan sosial yang lebih progresif ditengah himpitan liberalisasi. Tak bisa dimungkiri, tipe kepemimpinan nasional kini seperti burung Onta yang suka menyembunyikan realitas dan mengabaikan fakta buruk terkait potret buram keadilan sosial.

       Elite bangsa semakin tidak berdaya mewujudkan keadilan sosial. Padahal, keadilan sosial merupakan faktor yang sangat krusial karena bisa menempatkan Republik Indonesia sebagai negara gagal. Memang, tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan keadilan sosial. Tetapi bangsa ini memiliki dialektika perjuangan untuk menjadi bangsa besar. Karena telah digembleng oleh berbagai situasi dan kegentingan dalam lintasan sejarahnya. Celakanya, jalan untuk mewujudkan kadilan sosial di negeri ini kini telah dirusak oleh praktik korupsi.

            Proses globalisasi telah merubah kehidupan warga dunia. Globalisasi bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri dan korporasi raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan khaos. 

           Berkaitan dengan globalisasi terhadap konsep etnis dan bangsa ada hal yang menarik terjadi dalam proses tersebut, yang oleh Naisbitt disebut sebagai paradoks, yang menimbulkan efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi. Efek diferensiasi terlihat pada runtuhnya negara Uni Soviet akibatnya munculnya sub budaya etnis atau etnosentrisme. Negara yang dulunya terdiri dari pelbagai jenis etnis kini terurai ke dalam negara-negara kecil akibat munculnya nilai-nilai budaya etnis. Masalah semacam itu telah disadari benar oleh para founding fathers negara kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai sub budaya yang dari bangsa Indonesia yang bhinneka (berbeda-beda) namun keseluruhannya diikat oleh satu cita-cita untuk menciptakan budaya nasional yang diterima sebagai puncak budaya etnis. 

         Kini para pemimpin dan elit politik suka menutup mata seolah-olah tidak ada persoalan krusial terkait keadilan sosial. Mereka juga belum memilki konsep yang tepat terkait dengan implementasi keadilan sosial. Pada prisipnya konsep keadilan sosial  didasarkan atas prinsip  hak asasi manusia dan egalitarianisme. Konsep tersebut mestinya bisa dijabarkan lebih konkret lagi di bidang perekonomian misalnya melalui kebijakan pajak progresif, reforma agraria, redistribusi pendapatan, bahkan redistribusi kekayaan.  Kebijakan-kebijakan diatas dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan outcome yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural.

           Menurut Louis Kelso dan Mortimer Adler, dalam konsep keadilan ekonomi terdapat tiga prinsip esensial yang bersifat interdependen, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya membentuk konstruksi keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika satu di antaranya hilang, niscaya konstruksi keadilan sosial menjadi runtuh. Diperlukan peran tegas negara sebagai pengendali, karena distorsi dalam sistem pasar yang bebas akan menciptakan ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Joseph Stieglitz, selalu ada faktor asymetrical information dalam mekanisme kerja pasar bebas. Yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri.

          Konsep dan strategi untuk mewujudkan keadilan sosial secara progresif bisa dilihat pada bangsa Tiongkok. Padahal, bangsa yang jumlah penduduknya mencapai 1,34 miliar jiwa itu memiliki neraca sumber daya alam dibawah Indonesia. Kini, seluruh dunia mengakui bahwa keadilan sosial bagi bangsa Tiongkok hampir terwujud. Hal itu ditandai dengan dinamika kelas menengah yang luar biasa. Peran signifikan untuk mewujudkan keadilan sosial terletak pada sekitar 300 juta warga kelas menengah disana.

         Padahal, pada tahun 90-an Tiongkok masih tergolong miskin dengan PDB per kapita masih dibawah US$ 1.000. Bahkan masih banyak penduduk yang berpenghasilan di bawah US$ 300. Kini, wajah keadilan sosial bangsa Tiongkok terlihat dalam angka. Salah satu contoh, pada 2011 saja, sekitar 17 juta mobil terjual disana. Sehingga menempatkan negeri itu menjadi pasar terbesar dunia mengalahkan AS.  Hebatnya lagi, rata-rata pembeli Mercedes Benz di Tiongkok berusia 39 tahun, sedangkan di AS sudah berusia 53 tahun. 

      Kini, gaya hidup 1,34 miliar warga Tiongkok telah memengaruhi roda perekonomian dunia. Tak pelak lagi, semua perusahaan multinasional telah menggantungkan produknya kepada pasar Tiongkok.  Jika para pemimpin Tiongkok mampu mewujudkan keadilan sosial bagi  rakyatnya, mestinya pemimpin di negeri ini juga bisa. Dengan catatan berbagai masalah yang menjadi halangan dan rintangan untuk mewujudkan keadilan sosial harus diganyang bersama sebagai musuh bangsa.

       Potret buram keadilan sosial di Indonesia terlihat jelas dalam rasio pendapatan masyarakat. Semakin tinggi jarak antara strata tertinggi dengan strata terendah, struktur masyarakat itu dianggap tidak berkeadilan. Ukuran universal yang dianggap ideal antara pendapatan tertinggi dan terendah dalam rasio 1:7. Analoginya jika buruh misalnya memperoleh pendapatan 100 dolar per bulan, maka idealnya gaji Presiden tidak lebih dari 700 dolar. Faktanya, di Indonesia kini jarak yang berlaku antar pendapatan tertinggi dan terendah justru sangat jauh. Banyak warga yang bekerja dengan pendapatan Rp.500 ribu per bulan, sedangkan pada tingkat elit, ada orang yang berpendapatan hingga Rp. 500 juta per bulan. Artinya, rasionya adalah 1 : 1.000. Dengan begitu potret keadilan sosial semakin kelam dan menjauhi cita-cita kemerdekaan.

Jokowi dan Strategi Leapfrogging

Oleh Harjoko Sangganagara | Investor Daily. Minggu, 15 Juli 2012 | 0:35

Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran pertama Pemilukada DKI Jakarta telah melucuti kredibilitas lembaga survei. Betapa melesetnya analisis dan prediksi lembaga survey terkait dengan hasil Pemilukada DKI.

Tampaknya industri polling dan lembaga survei telah tertampar oleh fenomena tipping point yang kini digenggam oleh Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Jika kita simak buku best seller karangan Malcolm Gladwell yang berjudul The Tipping Point, fenomena itu akan tergambar secara gamblang. Pada prinsipnya fenemona tipping point adalah saat ajaib ketika sebuah ide, perilaku, pesan, atau produk bisa menyebar seperti virus ganas yang mampu menduplikasi dirinya secara deret ukur.

Untuk mengenali tipping point secara mendalam, sebaiknya kita memahami istilah The law of the few (hukum tentang yang sedikit/ kecil), The stickiness (faktor kelekatan), dan The Power of context (kekuatan konteks). Tiga unsure itu akan menular, membesar, dan radikal.

Jokowi memiliki kar ya atau produk yang disasar dengan tepat yang menyebabkan terciptanya tren atau popularitas yang luar biasa. Salah satunya adalah baju kotak- kotak sebagai ikon kampanye. Sepak terjang Jokowi selama ini juga telah menguraikan beberapa fenomena tipping point dalam berbagai bentuk.

Fenomena itu telah mengubah cara berpikir semua pihak di negeri ini tentang bagaimana idealnya menyebarkan sebuah ide dan melakukan marketing politik secara efektif dan berbiaya murah. Mengingat selama ini betapa besarnya ongkos politik bagi peserta pemilukada.

Fenomena Getok Tular

Pasangan Jokowi-Ahok selama kampanye larut di tengah kehidupan rakyat secara apa adanya dengan pemikiran yang sangat generik, sehingga semuanya bisa dicerna oleh rakyat kecil sekalipun. Strategi kampanye Jokowi yang rendah hati dan mengedepankan nilai gotong royong telah melahirkan fenomena word of mouth atau getok tular.

Strategi kampanye Jokowi mengandung sesuatu yang bernama faktor kelekatan dan kekuatan konteks. Faktor kelekatan adalah sejumlah cara tertentu untuk membuat sebuah kesan mudah menular dan terus diingat. Faktor kelekatan menyiratkan perubahan atau aksi langsung dan berulang-ulang untuk memicu epidemik positif. Strategi kampanye dengan fenomena word of mouth atau getok tular itu sesuai dengan teori Gladwell yang mengkaji tren-tren dalam dunia untuk menemukan petunjuk-petunjuk tentang cara membuat sebuah ide menjadi sangat menular.

Hasil Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama juga mengindikasikan bahwa rakyat kini membutuhkan kepemimpinan yang transformatif, yakni kepemimpinan yang tidak sekadar kepemimpinan politik, tapi juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan daya kreativitas. Tampaknya kepemimpinan yang transformatif telah diidam-idamkan oleh warga Ibu Kota. Apalagi masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya.

Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangsungan hidup bangsa. Tentunya, mulai sekarang para pemimpin bangsa mesti berpikir keras dan cerdik. Selain itu, mereka harus memiliki konsep pembangunan yang hebat untuk mengarahkan dan memfasilitasi rakyat untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang menjadi andalan masa depan. Ekonomi kreatif yang berbasis lokalitas akan menjadi mata pencaharian sebagian warga negara. Dengan demikian ekonomi kreatif harus bisa bersaing secara global.

Konsepsi dan langkah inovasi dari Jokowi yang ditumpahkan dalam entitas Solo Technopark telah berlangsung secara sukses. Ini akan menjadi modal kepercayaan rakyat bahwa dirinya merupakan pemimpin yang transformatif. Dukungan Jokowi terhadap mobil Esemka hasil karya anak negeri semakin memperbesar kapasitas kepemimpinan transformatif itu.

Pemikiran dan agenda aksi Jokowi terkait dengan kreativitas dan daya inovasi warga kota sejalan dengan pemikiran Lester Carl Thurow, seorang guru besar dari Massachusets Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat. Dia mengatakan, di masa mendatang peran sumber daya alam sebagai modal dasar untuk keunggulan suatu bangsa akan berkurang bahkan akan habis. Peran itu akan berada di tangan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif.

Strategi Lompatan Katak

Kepemimpinan transformatif Jokowi juga mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah agar sesuai dengan semangat zaman. Bahkan boleh dikatakan strategi pembangunan Jokowi lebih membumi dan lebih rasional dibandingkan dengan strategi pembanguan pemerintah pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Strategi pembangunan Jokowi berhasil mentransformasikan pasar tradisional di Solo menjadi entitas ekonomi yang modern dan berdaya saing. Tak mengherankan jika Jokowi kemudian berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu walikota terbaik di dunia. Sementara itu, strategi MP3EI yang terkesan eksklusif dan texbook thinking itu hingga kini belum menjadi strategi yang ampuh untuk meningkatkan nilai tambah bangsa.

MP3EI masih menjadi barang asing bagi rakyat dan kurang menarik bagi kalangan investor. Kita bisa analogikan strategi pembangunan Jokowi yang progresif dan transformatif di atas dengan istilah leapfrogging atau lompatan katak. Menurut Murphy, istilah leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri.

Dalam konteks lompatan katak di atas, jika Jokowi nantinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, ada baiknya ia harus membebaskan dirinya dari beban dan jeratan partai politik. Ini penting, agar dia bisa memperbaiki strategi sebelumnya, untuk selanjutnya mampu melakukan lompatan besar demi kemajuan DKI Jakarta.

Eupsychian Management dalam BUMN

Oleh Harjoko Sangganagara |Daily Investor.  Kamis, 14 Juni 2012 | 10:31

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, hanya 30% badan usaha milik negara (BUMN) mendapatkan proyek dengan cara jujur. Selebihnya, para pengelola BUMN itu kongkalikong alias menyuap calon mitra kerja untuk mendapatkan proyek.

Kondisi BUMN yang rawan suap dan intervensi politik itu disebabkan oleh pola rekrutmen direksi dan komisaris yang mengabaikan aspek moralitas, kejiwaan, dan gaya hidupnya. Padahal, betapa pentingnya aspek moralitas dan kejiwaan dari pengelola BUMN.

Arti penting kejiwaan dan moralitas seorang eksekutif juga sangat relevan dengan kondisi korporasi global saat ini. Para eksekutif perusahaan multinasional akhir-akhir ini memang sering dituding culas dan tidak peka terhadap kondisi yang tengah mendera perekonomian global.

Tak kurang dari Presiden Amerika  Serikat Barack Obama sering mengecam sikap para eksekutif perusahaan yang suka bancakan bonus, padahal perusahaannya minta bailout. Publik di sana juga berang melihat gaya hidup supermewah para chief excecutiv officer (CEO) yang notabene adalah pengemis dana talangan.

Jangan Hanya Kulitnya

Moralitas dan kejiwaan para eksekutif BUMN di negeri ini harus segera dibenahi. Searah dengan tren global, pentingnya pengelola BUMN yang memiliki tingkatan eupsychian management. Istilah eupsychian berasal dari akar kata eu yang berarti baik dan psyche yang berarti jiwa. Eupsychian management menjadikan korporasi bisa survive di tengah krisis dan semakin kompetitif dalam persaingan global.

Beberapa korporasi yang boleh dikatakan kebal krisis adalah korporasi yang para CEO-nya memiliki tingkatan eupsychian management yang sudah teruji. Mereka antara lain Google, Apple, dan IBM. Jiwa korporasi Google tercermin dalam slogan “Don’t be evil”, yang mengokohkan dirinya dalam tren ekonomi dunia ke knowledge based economy.

Selama ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan kerap mencuri perhatian public dengan pernyataannya yang khas. Sebaiknya gaya manajemen Dahlan Iskan untuk membenahi BUMN jangan hanya menyentuh kulit-kulitnya saja. Perihal praktik suap yang banyak dilakukan oleh pengelola BUMN, proses hukum sebaiknya diterapkan secara keras kepada mereka.

Lebih dari itu, proses perekrutan dan mekanisme seleksi pengelola BUMN harus dilakukan secara fair dan kredibel. Cara Dahlan Iskan yang suka main tunjuk pengelola BUMN dengan alasan masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang tinggal sebentar lagi memang tidak bisa diterima akal sehat. Kinerja BUMN hingga kini masih belum membaik secara signifikan, tak sebanding dengan total aset seluruh BUMN. Kontribusi melalui dividen yang mencapai Rp 29,9 triliun, pajak Rp 100,7 triliun, dan privatisasi Rp 2,1 triliun perlu diteliti lebih lanjut.

Tak bisa dimungkiri lagi bahwa kondisi BUMN di negeri ini sedang diwarnai oleh perilaku direksi dan komisaris yang gemar menyembunyikan realitas dan mengabaikan fakta buruk yang harus dihadapi. Pada era globalisasi sekarang ini sebetulnya sebuah BUMN tidak perlu dikelola oleh sosok yang kuat atau populer. Yang lebih dibutuhkan adalah pengelola BUMN yang tidak banyak bicara, tidak terlibat politik praktis, tidak suka mengeluh dan berani mendobrak birokrasi yang eksistensinya membelit jalannya korporasi.

Bahkan dalam postulat bisnisnya yang saat ini menjadi referensi utama para CEO kaliber dunia, Jack Welch secara tegas menyerukan agar para eksekutif harus bisa membebaskan diri dari belenggu birokrasi. Celakanya, pada era sekarang ini birokrasi BUMN justru menjadi semakin tambun. Birokrasi yang tambun itu, selain tidak efektif, juga bisa membangkrutkan keuangan perusahaan.

Kredo kepemimpin BUMN yang efektif adalah yang kuat mengonsumsi fakta dalam menjalankan tugasnya, bukan yang lihai merekayasa citra dirinya dengan hal-hal klise. Banyak pengelola BUMN saat iniyang menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya. Filosofi “Menyelamatkan pasien Cito” yang dulu merupakan visi dan misi Dahlan Iskan untuk membenahi ketenagalistrikan nasional masih relevan dijalankan. Istilah pasien Cito tersebut mengibaratkan BUMN seperti pasien yang harus segera dirawat secara intensif.

Jauhi Konflik Kepentingan

Konsepsi dan kebijakan tentang postur jabatan pengelola BUMN sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jumlah komisaris dan direksi BUMN pada saat ini masih terlalu banyak. Ironisnya, BUMN yang tergolong tidak sehat karena sepanjang waktu tidak bisa mencetak keuntungan juga dijejali oleh sederet komisaris dengan gaji tinggi.

Proses penjaringan komisaris BUMN pada saat ini juga seperti “arisan” bagi para mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para tim sukses pemilu presiden. Proses itu jauh dari sifat transparansi dan tanpa ukuran yang jelas. Kinerja para komisaris BUMN jadinya sulit diukur. Apalagi mereka tidak bekerja secara teratur. Kedudukan dan fungsi komisaris di BUMN dinilai oleh banyak pihak justru sering menjadi ganjalan.

Masih relevan survei terhadap ratusan perusahaan multinasional yang dilakukan oleh majalah Fortune. Hasil survei itu menyatakan bahwa 40% dewan pengawas atau komisaris di perusahaan multinasional hanya berfungsi sebagai tukang stempel. Memang ada langkah reformasi BUMN, namun semuanya masih berjalan di tempat karena terbelit oleh persoalan conflict of interest dari pengelola.

Penerapan praktik good corporate governance tidak bisa berjalan dengan baik dan hanya sekadar menjadi hiasan. Kinerja komisaris BUMN terlihat mandul karena kurang memiliki kompetensi bisnis dalam mengelola perusahaan. Kondisinya sangat kontradiktif dengan definisi corporate governance yang dirumuskan Thomas L Wheelen & J David Hunger, yakni bagaimana pihak-pihak inti yang berkepentingan dengan perusahaan saling berinteraksi dan bersinergi secara cepat. Pihak-pihak itu adalah pemegang saham (shareholders), pengelola (top management), dewan pengawas atau komisaris (board of directors).

Model komisaris yang ideal bagi BUMN adalah model Catalyst, yakni model yang pro-aktif dalam melakukan kontrol dan evaluasi kinerja korporasi. Cara yang efektif untuk mendapatkan komisaris model Catalyst adalah dengan merekrut mereka yang berasal dari luar birokrasi atau di luar sistem kekuasaan.