Industri Batik dan Ancaman Produk Impor

Kontan Harian Bisnis dan Investasi | Selasa 19 Agustus 2014

Oleh : Harjoko Sangganagara *)

 Hari raya keagamaan merupakan peluang emas bagi industri atau pengrajin batik dan produk turunannya. Selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri permintaan produk batik meningkat pesat. Sayangnya, momentum ini terancam dan tergerus oleh serbuan batik impor yang jauh hari sudah menduduki pasar domestik. Pentingnya insentif bagi pengrajin batik, terutama batik tulis di sentra kerajinan batik yang ada di negeri ini. Agar entitas tersebut bisa meningkatkan produknya untuk menambah stok guna menghadapi lebaran 2014. Apalagi pada saat itu banyak wisatawan nusantara yang berkunjung ke sentra kerajinan batik tulis. Para perajin saat memasuki bulan puasa sudah mulai meningkatkan produksinya untuk kepentingan stok menghadapi kunjungan wisatawan lebaran tahun ini. Namun begitu, volumenya kurang memadai bila dibandingkan dengan volume batik impor. Kondisinya semakin memprihatinkan karena volume produk batik selundupan dari luar negeri juga cukup signifikan.

Data yang dilansir Badan Pusat Statisik (BPS ) menyebutkan bahwa setiap tahunnya impor batik cap mencapai 677,4 ton senilai 23,3 juta dolar AS. Dan kain tenun yang dicetak dengan proses batik berjumlah 199,2 ton, senilai 1,8 juta dolar AS. Volume impor yang cukup besar itu juga disertai dengan harga yang lebih murah dibanding batik lokal. Kondisi tersebut jelas menggerus keuntungan usaha dan mengancam usaha batik lokal. Pemerintah hendaknya jangan terlena dan menghibur diri dengan asumsi bahwa batik Tiongkok bukanlah batik, melainkan kain bermotif batik. Asumsi itu bisa berakibat fatal. Pasalnya selain harganya murah, batik Tiongkok juga memiliki bermacam motif yang menarik dan desainnya terus berkembang. Tak pelak lagi, batik Tiongkok telah menguasai sekitar 30 % pangsa pasar domestik. Dan diprediksi akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Ironisnya, pemerintah belum melakukan langkah yang berarti menghadapi kondisi diatas.

 Pentingnya pragmatisasi sistem usaha dan produksi batik lokal lewat berbagai inovasi dan perbaikan proses kreatif. Bangsa Indonesia kurang bisa mempertahankan momentum tahun keemasan produk batik Indonesia pada 2009. Saat United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO mendeklarasikan Batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Momentum tersebut juga kurang berhasil dimanfaatkan untuk meningkatkan harkat hidup para pengrajin dan buruh batik tradisional. Mestinya, selain menjadi warisan budaya yang termashur batik juga harus bisa menjadi leverage ekonomi kerakyatan. Apalagi banyak daerah yang mulai mengembangkan industri batik dengan motif khas daerahnya. Dari aspek budaya, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi batik adalah asli Indonesia . Teknologi pembuatan batik di Indonesia pada prinsipnya berdasarkan resist dyes technique atau teknik celup rintang. Untuk membuat motif batik umumnya dilakukan dengan cara tulis tangan dengan canting tulis (batik tulis atau batik painting), menggunakan cap dari tembaga disebut (batik cap), dengan jalan dibuat motif pada mesin printing (batik printing), dengan cara dibordir disebut batik bordir, serta dibuat dengan kombinasi.

Dimasa mendatang perlunya eksplorasi motif-motif unik untuk meningkatkan daya saing global. Motif unik itu bisa mengambil bentuk-bentuk bangunan bersejarah, flora, fauna dan keindahan alam di Indonesia . Pemerintah dan pengusaha batik seringkali kurang menghargai para pembatiknya. Status pembatik belum dikategorikan sebagai profesi formal ataupun seniman. Mereka adalah pekerja informal yang mudah dicampakkan karena tidak tersentuh peraturan ketenagakerjaan. Masih banyak diantara mereka yang upahnya masih dibawah UMR. Upah atau imbalan buruh industri batik masih dibawah buruh industri TPT. Timpangnya besaran upah karena sistem kerja dan sistem pengupahan yang berdasarkan borongan. Selama ini jaringan bisnis perajin batik merupakan jaringan tradisional yang sangat rentan. Jaringan itu mulai pengadaan bahan baku hingga pemasaran. Sampai saat ini masih jarang lembaga sejenis koperasi yang dapat membantu perajin batik mengatasi masalah penyediaan bahan baku dan bahan pendukung serta mekanisme pemasaran.

 Pemerintah pusat dan daerah mestinya memberikan insentif berupa bantuan konkrit kepada industri batik tradisional. Bantuan itu antara lain memberikan pelatihan yang berkaitan desain produk. Memberikan perlindungan hak paten pada motif batik khas daerah. Membantu penerapan standardisasi mutu produk melalui pelatihan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah juga harus ikut berperan memperluas pemasaran yaitu melalui terobosan pasar dan pameran lokal dan internasional. Industri batik tradisional merupakan usaha home industry yang mengandung nilai ketahanan budaya yang strategis dilihat dari sudut integrasi antar etnis. Masalah serius yang menghadang industri batik tradisional antara lain adalah yang menyangkut desain produk yang monoton alias kurang kreatif. Demikian juga dalam penggunaan bahan baku dan pewarna belum banyak variasi. Kurangnya kreativitas yang stagnasi produk disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor usia pengusaha yang relatif sudah tua, faktor minimnya pengetahuan tentang disain, dan takut rugi bila membuat produk kreasi baru.

Pemerintah harus mampu mendorong dan menyegarkan motif dan selera estetik para pengrajin batik tradisional. Juga Memperkenalkan tenik pengerjaan yang lebih efisien dan efektif serta penggunaan alat bantu produksi yang mampu meminimalisir cacat produksi. Pentingnya meningkatkan diversifikasi produk batik dalam berbagai fungsi sehingga tidak monoton sambil mempertimbangkan kebutuhan pasar. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah bekerja sama dengan pengrajin bordir, pengrajin tas dompet kulit, pengrajin kayu, dan lain-lain. Untuk memanfaatkan sisa kain sebagai bahan pendukung pembuatan souvenir yang memiliki ciri khas daerah maupun membatik dengan medium non kain.

*) Budayawan, Dosen STIA Bagasasi Bandung

Kemerdekaan dan Kabinet Power of Glance - Jokowi

 Daily Investor | 16 Agustus 2014




Tema Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, tanggal 17 Agustus 2014 adalah tentang suksesi kepemimpinan nasional hasil Pemilu 2014. Tema tersebut menyambut Presiden terpilih Joko Widodo yang akan mengendalikan pemerintahan lima tahun kedepan. Tak kurang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan menyampaikan pidato kenegaraan yang terakhir dengan konten yang istimewa. 
Terkait dengan suksesi kepemimpinan nasional yang diharapkan bisa mulus dan bisa langsung tangkas melanjutkan program-program pembangunan yang telah dilakukan selama pemerintahannya. Tak bisa dimungkiri, bahwa suksesi kepemimpinan nasional selalu diwarnai oleh masalah klasik, yakni terjadinya kasak-kusuk pemilihan kabinet dan masalah berat membenahi kondisi birokrasi pusat dan daerah. Mestinya semua pihak memberi apresiasi kepada presiden terpilih dalam menyusun kabinetnya. Apalagi. pada saat ini jabatan menteri bisa dianalogikan dengan kursi panas. Karena seribu satu masalah langsung menghadang begitu sang menteri dilantik. 
Pemerintahan Jokowi-JK membutuhkan sosok menteri yang memiliki karakter blink factor dalam mengelola portofolionya. Tidak peduli sosok menteri itu berlatar belakang partai politik, kalangan professional, akademisi, bahkan dari kalangan jurnalis sekalipun. Semuanya dituntut memiliki karakter diatas. Blink factor menggambarkan sosok yang pandai mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Publik berharap agar Presiden terpilih Joko Widodo membentuk kabinet kerja. Yakni kerja detail untuk rakyat dan tidak menduakan tugasnya dengan urusan partai politik atau organisasi lainnya. 
Banyaknya persoalan krusial yang menyangkut portofolionya hanya bisa diselesaikan oleh sosok menteri yang memiliki power of glance, yakni kemampuan melihat dan memahami secara detail medan penugasannya. Serta mampu membuat keputusan sekejap atau snap judgment dan pemahaman yang cepat atau rapid cognition terhadap persoalan bangsa yang aktual dan mendesak dalam situasi yang serba sulit dan sumber daya yang sangat terbatas. Jika semua sosok menteri yang membantu 
Pemerintahan Jokowi-JK memiliki kemampuan diatas, maka bisa disebut Kabinet Power of Glance. Gaya kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo yang merakyat dan menekankan aspek gerak cepat membutuhkan menteri dan postur birokrasi dibawahnya yang andal dan suka melayani. Sayangnya, kondisi postur birokrasi saat ini tampak kedodoran menghadapi gaya kepemimpinan diatas. Pentingnya treatmen revolusi mental bagi birokrasi yang didahului dengan cara menerapkan reward dan punishment secara tegas dan ketat. Birokrasi yang notabene adalah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) itu juga harus dihadapkan sangsi yang keras dan tanpa pandang bulu jika kinerjanya buruk. Dengan demikian tindakan mutasi hingga sanksi pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat dimungkinkan bagi birokrasi. 
Moralitas dan kejiwaan para birokrasi pusat dan daerah harus segera dibenahi. Searah dengan tren global bahwa korporasi dan birokrasi harus memiliki tingkatan eupsychian management. Istilah eupsychian berasal dari akar kata “eu” yang berarti baik dan “psyche” yang berarti jiwa. Eupsychian management menjadikan pemerintahan dan korporasi bisa survive ditengah krisis dan semakin kompetitif dalam persaingan global. Dari sudut etos kerja dan situasi bangsa Indonesia yang masih terpuruk dalam berbagai bidang sekarang ini, mestinya birokrasi lebih bekerja keras dengan waktu kerja yang ketat. 
 Pemerintah Jokowi-JK jangan lagi memanjakan birokrasi dengan seringnya memberi hari libur. Seharusnya pemerintah mengoptimalkan beban kerja PNS serta memperpanjang jam kerja dengan merevisi Keppres No 68 Tahun 1995. Jam kerja PNS yang cuma 37,5 jam per minggu adalah paling rendah di Asia Tenggara. Apalagi, dengan pengawasan yang amat buruk jelas tidak mungkin bisa menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif. Idealnya jam kerja PNS di Indonesia minimal 45 jam per minggu dengan deskripsi beban kerja yang lebih jelas dan terukur. Kajian domain psikologi menyatakan bahwa birokrat di Indonesia kebanyakan tidak bisa mencintai pekerjaanya setulus hati alias memiliki integritas yang rendah. Mereka sehari-harinya terkena sindrom "5-ng" yakni ngeluh, ngedumel, ngegosip, ngomel, dan ngeyel. Masih relevan tesis dari M.A.W Brouwer penulis buku “Indonesia Negara Pegawai”. Yang intinya menyatakan bahwa masih banyak PNS pemalas, tidak inovatif, gila hormat, konsumtif, sering melakukan pungli, dan suka korupsi. Tesis Brouwer diperkuat oleh Fernando De Soto seperti dalam bukunya “The Mystery of The Capital” yang secara gamblang menyingkap mental birokrasi dunia ketiga yang pemalas, pemeras, dan suka korupsi. Hal itu menjadi kendala utama pembangunan di dunia ketiga. 
 Para birokrat atau PNS sebaiknya menyadari bahwa esensi kepemimpinan Jokowi-JK pada hakekatnya adalah new deal atau tawaran baru yang lebih konkrit, realistis dan egaliter kepada rakyat. New deal itu bukanlah slogan atau janji politik biasa. Tetapi merupakan revolusi mental dengan mengedepankan langkah terobosan yang cerdas dan progresif guna mengatasi krisis. Dan secara terus menerus dikomunikasikan dengan segenap rakyat. Sistem komunikasi tersebut akan dilengkapi dengan perangkat e-Blus atau sistem informasi blusukan berbasis internet yang akan dikelola oleh kantor kepresidenan. 
Begitu menduduki kursi kepresidenan RI, Joko Widodo akan langsung menghadapi dampak turbulensi perekonomian global yang masih terasa dampaknya hingga saat ini. Turbulensi tersebut telah memorakporandakan teori-teori di bidang ekonomi keuangan. Ada buku menarik berjudul “Stabilizing the unstable economy” karya Herman P Minsky yang bisa dijadikan referensi untuk menghadapi turbulensi perekonomian. Selama ini para akademisi dan praktisi ekonomi mengenal istilah Minsky Moment untuk menggambarkan ekonomi yang berada dalam kondisi turbulensi. Kini istilah tersebut menjadi relevan kembali setelah sekian lama tertimbun oleh keangkuhan neoliberalisme. 
 Selama ini pasar telah berjalan di jalur bebas hambatan. Hampir semua rejim pemerintahan di muka bumi ini menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja dengan sempurna, termasuk di antaranya membuat undang-undang yang memuluskan pergerakan barang, jasa, dan keuangan, pembentukan lembaga-lembaga pendukung, serta mencegah segala rupa gangguan yang datang dari individu atau kelompok terhadap bekerjanya mekanisme pasar tersebut. Intinya, dalam rejim neoliberal, peran negara adalah tut wuri handayani alias mendorong dari belakang. Setelah sekian lama, apa yang terjadi ? ternyata daya dan upaya diatas justru mengakibatkan turbulensi yang tiada henti. 
Dengan kondisi diatas, ada pemikiran yang merekomendasikan inversi atau membalik situasi yang menyebabkan turbulensi tersebut. Yakni memberlakukan kebijakan dimana sebaiknya pasar tidak lagi dilepas sebebas-bebasnya.

Skema Pembiayaan Mahasiswa

Koran Jakarta |Gagasan |  Rabu, 06 Agustus 2014  02:20:24

Skema Pembiayaan Mahasiswa

Pemerintah meluncurkan program beasiswa jenjang pascasarjana ke luar negeri, The Indonesian Presidential Scholarship (IPS). Mestinya program ini diperluas agar semakin banyak mahasiswa Indonesia yang dapat melanjutkan kuliah di luar negeri. Banyak mahasiswa kesulitan biaya kuliah, sementara beasiswa seperti Bidikmisi masih terbatas. Maka, perlu dikenalkan skema kredit mahasiswa yang bisa diakses secara mudah. Bank dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi (PT) agar merekomendasikan mahasiswa yang pantas menerima kredit.

Program beasiswa IPS dibuka untuk umum. Saat ini sudah mencapai seleksi gelombang kedua. Program ini memberi beasiswa pendidikan untuk studi strata dua (S2) dan S3 di 50 universitas terkemuka di luar negeri. Program beasiswa dirancang untuk menyiapkan pemimpin masa depan, baik pemerintahan maupun korporasi, yang autentik dan mumpuni dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.

Program pemberian kredit mahasiswa saat ini sangat relevan yang tidak sekadar untuk membayar biaya kuliah, tetapi juga buat star up atau memulai kegiatan usaha sesuai dengan kompetensi dan bakat. Tak bisa dimungkiri, biaya kuliah banyak memberatkan orang tua. Kredit mahasiswa akan membantu buat biaya kuliah, masuk perguruan tinggi, SPP semester, dan hidup sehari-hari mahasiswa. Kelak setelah berpenghasilan mahasiswa akan melunasi kredit tersebut. Perlu juga skema kredit untuk mencetak young entrepreneurs atau pengusaha muda agar para mahasiswa dapat memulai usaha.

Kredit mahasiswa di negeri ini memiliki arti yang strategis karena akan membentuk sejak dini lapisan entrepreneur yang mampu berbisnis secara sehat. Bank sentral Amerika Serikat juga mengalokasikan dana hingga 300 miliar dollar AS kepada pemegang surat berharga yang ditopang berbagai jenis pinjaman, termasuk kredit mahasiswa. Kebijakan bank sentral tersebut telah membantu para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan baik lalu menjadi pengusaha tangguh.

 Skema pembiayaan pendidikan dengan cara komersial, termasuk peluang PT untuk menerbitkan surat obligasi guna menutup biaya operasional, pengembangan infrastruktur, hingga beasiswa, dan skema kredit mahasiswa telah menjadi agenda penting negara maju. Bahkan, publik Amerika Serikat menilai risiko obligasi terbitan PT terbilang kecil. Sukses PT Amerika dalam meraup dana obligasi diperlihatkan Princeton University, Cornell University, University of Notre Dame, dan lain-lainnya. Princeton telah sukses melepas obligasi senilai 1 miliar dollar AS.

Di Indonesia sudah banyak usulan bahwa ijazah yang berhasil diraih mahasiswa mestinya bisa menjadi jaminan mendapat Kredit Usaha Rakyat. Namun, mekanismenya masih belum berjalan secara baik. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit dan pelaksanaannya masih angin-anginan.

Perbankan nasional juga belum serius dalam mengucurkan pinjaman untuk pembayaran uang kuliah per semester. Ada bank yang telah mencoba menyalurkan, tapi sayang waktunya sangat mepet, prosedurnya bertele-tele, serta belum sinkron dengan kalender akademis.



 Setiap tahun pengangguran intelektual Indonesia meningkat 20 persen. Masalah itu diperparah lagi mereka tidak memiliki soft skill atau keterampilan di luar kompetensi utama para sarjana. Indonesia setiap tahun mencetak sekitar 300 ribu sarjana dari 2.900 PT negeri dan swasta. Ironisnya, pemerintah belum memiliki program tepat guna untuk mengatasi kondisi tersebut.

Pakar ekonomi, David Mike Dallen, menyatakan suatu negara akan menjadi makmur bila jumlah pengusaha mencapai sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk. Dalam konteks tersebut, lulusan PT sebetulnya merupakan segmen ideal untuk diarahkan menjadi pengusaha.

Sebagai gambaran, jumlah pengusaha Singapura telah mencapai 7,2 persen, sedangkan Indonesia, menurut hasil riset pada 2010, baru mencapai 0,19 persen. Dengan demikian, untuk mencapai negara makmur, perlu meningkatkan sepuluh kali lipat atau mencetak sekitar 5 juta pengusaha lagi.

Amerika

Pemerintah semestinya bertindak cepat mengatasi pengangguran intelektual agar tidak memperburuk daya saing bangsa. Diperlukan kerja sama antara PT, lembaga keuangan, dan pengusaha untuk mengembangkan semacam young entrepreneurs society di setiap PT. Pada saat ini berlaku prinsip ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) dan sebuah masyarakat berpengetahuan (knowledge society).

Dalam konteks ini ekonomi pengetahuan bertumbuh karena adanya kreativitas dan kemampuan mencipta yang memungkinkan pemecahan masalah secara praktis. Apalagi tren teknologi informasi dan komunikasi diwarnai dengan optimasi penggunaan teknologi cloud computing. Teknologi tersebut secara optimal dapat menumbuhkan digitalpreneur di daerah-daerah.

Berbagai produk dan jasa yang dihasilkan daerah bisa dipasarkan secara global secara murah dan efektif. Selain itu, manfaat pasti teknologi cloud computing bagi entitas industri daerah sebagai Enterprise Application Integration (EAI) framework dengan kemampuan mengelaborasi integrasi aplikasi pada industri proses.

Di Amerika Serikat, hampir seluruh PT memunyai suatu program khusus dalam mempelajari bidang kewirausahaan sehingga melahirkan pengusaha muda andal. Pada prinsipnya, program khusus tersebut mengidentifikasi dan mempersiapkan civitas akademika sebagai calon entrepreneur. Mereka juga mempersiapkan pembuatan business plan untuk usaha baru dan perilaku pengambilan risiko.

Menurut data statistik, 30 persen wirausaha Amerika Serikat berusia sekitar 30 tahun. Mereka dikategorikan sebagai kaum muda. Jadi, sesungguhnya peran PT sangat siginifikan untuk mengarahkan mahasiswa menjadi wirausahawan. Pendidikan wirausaha di Amerika mulai dikenalkan tahun 1960-an.

 Pada era ekonomi kreatif sekarang ini langkah tepat untuk mendorong kelahiran pengusaha muda atara lain dengan memperbanyak workshop usaha dan ruang kreativitas di sekitar kampus. Ini akan memperbaiki daya inovasi para mahasiswa, yang pada gilirannya akan melahirkan jenis-jenis usaha baru. Workshop memiliki nilai lebih strategis bila dikaitkan dengan produk lokal yang tengah ditingkatkan standarnya.

Metode pendidikan wirausaha sangat bervariasi dan tidak mudah dibakukan karena menyangkut aspek kreativitas sehingga tidak ada satu metode yang cocok untuk semua. Namun demikian, pendidikan wirausaha PT sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi dengan bidang studi bersangkutan. Entrepreneurship sebagai instrumen pendidikan hendaknya direncanakan secara berbeda, tergantung pada tujuan dan kompetensi mahasiswa.

Dr H Harjoko Sangganagara MPd

Penulis mengajar di STIA Bagasasi, Bandung

http://www.koran-jakarta.com/?17494-skema+pembiayaan+mahasiswa
Koran Jakarta - Skema Pembiayaan Mahasiswa
www.koran-jakarta.com

Reinventing GBHN

Daily Investor | Kamis, 20 Februari 2014 | 2:46

Sejumlah kalangan Merekomendasikan agar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali. Namun begitu, GBHN yang akan dihidupkan atau dirumuskan tersebut harus sesuai dengan semangat zaman.

Pada era globalisasi sekarang ini, GBHN jangan lagi menjadi dokumen yang bombastis dalam merumuskan realitas dan meneropong masa depan bangsa. Haluan negara sebaiknya mengandung semangat yang analoginya bisa berpacu dalam konteks persaingan global.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, wacana untuk reinventing GBHN menguat di kalangan MPR dan entitas perguruan tinggi ser ta para politikus. Ketiadaan GBHN diakui telah menyebabkan semacam proses simplifikasi dan pendangkalan dalam menghadapi problem bangsa yang sebenarnya spektrumnya sangat besar. Mestinya nasib bangsa yang wilayahnya sangat luas ini jangan hanya diserahkan pada visi dan misi calon presiden yang disampaikan pada masa kampanye pemilu.

Begitu pula langkah menghidupkan kembali GBHN sebaiknya tidak sekadar menyusun naskah atau dokumen pembangunan, tetapi juga termasuk menyusun metode untuk mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan yang efektif dan bersih. Karena rumusan GBHN sebagus apa pun, akan percuma jika sistem kekuasaan yang tidak efektif. 

Selama ini masyarakat berpendapat bahwa problematika bangsa bukan pada membuat dokumen pembangunan, tapi bagaimana mewujudkan perilaku kekuasaan yang jujur, bersih dan konsisten dengan dokumen-dokumen yang telah dibuat serta perlunya sinergi yang baik diantara penyelenggara negara.

Pepesan Kosong RPJM
Sebelum menghidupkan kembali GBHN ada baiknya kita mengevaluasi dan mencari faktor penyebab kegagalan atau kemandulan sistem yang ada selama ini, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Evaluasi tersebut juga termasuk eksistensi Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menengah Daerah. Selama ini, rakyat menilai RPJMD dan RPJPD seperti pepesan kosong, kurang realistis, bahkan bombastis.

Jika GBHN dihidupkan kembali, maka dokumen itu harus memilki faktor pemacu kecepatan sehingga bisa menyamai lajunya gazela (sejenis binatang kijang) dan faktor keteguhan layaknya seekor singa. Dokumen GBHN tidak boleh ada lagi kalimat klise yang meninabobokan rakyat seperti era kekuasaan Orde Baru yang lalu. Fakta kini menunjukkan bahwa persaingan usaha semakin sengit dan dalam tempo yang sangat cepat. Kondisi persaingan di era globalisasi bisa dianalogikan bahwa kita sedang berlomba lari dengan gazela.

Tantangan mencari devisa juga sangat berat karena kita harus berhadapan dengan “singa” yang sedang beraksi di lapangan ekonomi. Faktor gazela dan singa juga merupakan filosofi dari dromokrasi yang berarti sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi sebenarnya terletak pada faktor kecepatan.

Istilah dromokrasi berasal dari kata dromo – dalam bahasa Latin berarti berpacu atau cepat – serta kata kratos yang berarti pemerintahan. Pada era globalisasi, kecepatan menjadi tuntutan utama terhadap pemerintahan. Jika kita cermati ada sederet kelemahan yang mendasar dalam Perda RPJPD dan RPJMD yang dibuat oleh hampir semua pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

Lihat saja isi Perda RPJPD dan RPJMD yang belum menekankan secara tegas pentingnya faktor kecepatan. Milestones pembangunan belum tampak secara sistematik. Hal itu disebabkan oleh belum adanya dukungan expert systems sebagai alat yang andal untuk menyusun rencana pembangunan, membuat keputusan, dan mengendalikan pembangunan. Sebagai catatan, expert systems yang banyak dipakai negara-negara maju biasanya dibuat atas kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi yang sudah dianalisasis secara valid dan terstandarisasi.

Eksistensi UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa dalam Perda RPJPD harus tertuang rumusan visi untuk merancang masa depan pembangunan daerah. Namun, rumusan RPJPD kebanyakan hanya berisi kompilasi data-data yang sumir dan tidak aspiratif. Padahal, RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang mengandung unsur kebijakan publik.

Selanjutnya, sebuah kebijakan publik tidak hanya menjadi barang pajangan tetapi harus diimplementasikan. Arti lebih lanjut dari hal di atas adalah bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata atau tangible dengan dokumen RPJMD. Setidaknya harus ada indikator dan korelasi positif terhadap sasaran lima tahunan. Kekuatan RPJPD sebagai satu dokumen perencanaan akan terwujud jika ada kejelasan mengenai faktor-faktor yang akan dikembangkan sebagai pendukung pencapaian visi dalam kurun 20 tahun ke depan yang terdistribusi bebannya secara baik dalam lima tahunan.

Kreativitas dan Inovasi 
Menurut Profesor Thurow dari Massachusets Institute of Technology (MIT), ada dua hal yang menjadi kunci untuk pembangunan masa depan. Keduanya memberikan gambaran langsung tentang tantangan yang akan membentuk masa depan. Kunci pertama adalah semakin berkurangnya arti dan peran sumber daya alam (SDA) dan buruh berupah murah sebagai modal dasar pembangunan. Kunci kedua yakni semakin meningkatnya peran dari kreativitas dan daya inovasi warga bangsa sebagai faktor utama dalam menentukan kemajuan bangsa. Di sisi lain, isi RPJPD kebanyakan justru menempatkan sumber daya alam dan melimpahnya buruh sebagai modal dasar pembangunan daerah. 

Mestinya RPJPD juga memberikan perhatian terhadap pertumbuhan lapangan kerja dengan cara mendorong sektor pertanian multiaktivitas. Sayangnya, sektor pertanian multiaktivitas belum terdefinisi secara jelas, masih bersifat amorfik atau bentuknya masih berubah-ubah. Itulah yang membuat produksi dan pengadaan pangan rakyat menjadi masalah yang tak pernah dituntaskan seperti sekarang ini.

Dalam hal ketenagakerjaan, RPJPD harus mampu mentransformasikan profesi atau jenis pekerjaan rakyat yang tidak lagi memiliki prospek masa depan. Pada saat bersamaan perlulah mengambil langkah reinventing atau menemukan kembali masa depan industri budaya atau industri kreatif dengan langkahlangkah yang lebih progresif dan sistemik. Sebagai catatan, hingga kini lapangan pekerjaan utama rakyat masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan, disusul sektor industri dan jasa. 

Melihat postur pekerjaan utama penduduk Indonesia dalam kondisi rapuh, ditambah semakin meningkatnya jumlah pengangguran intelektual lulusan perguruan tinggi, maka sangat diperlukan terobosan dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama yang berbasis industri kreatif atau industri budaya.

Pada akhirnya, GBHN adalah sebuah visi pembangunan bangsa. Isinya harus mengandung data-data statistik yang jujur (bebas rekayasa politik) serta kumpulan deskripsi tentang langkah-langkah strategis pembangunan ke depan.

Langkah tersebut harus ada ukuran dan standarnya. Hal itu harus selaras dengan isu global terkait dengan gross national happiness (GNH), terkait dengan strategi pertumbuhan bangsa yang berfokus pada upaya memperbaiki pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup rakyat. Haruslah disadari bahwa dalam perspektif global, kini produk domestik bruto (PDB) bukan lagi segalanya bagi pembangunan bangsa

- Reinventing GBHN, Investor Daily, 20 Pebruari 2014 http://www.investor.co.id/home/reinventing-gbhn/78442

Polemik Subsidi Perikanan dan Nasib Nelayan Kecil

Koran Jakarta ,  15 Desember 2013

Masalah subsidi perikanan telah menjadi polemik hebat di tingkat global. Negara-negara maju tak henti-hentinya menuntut dihapuskannya subsidi perikanan dalam berbagai forum. Ada baiknya menepis tuntutan diatas, termasuk dalam forum KTM WTO di Bali. Indonesia jangan sampai terjerumus dalam polemik subsidi perikanan sehingga usaha untu memperbaiki nasib nelayan kecil terganggu. Selama ini definisi tentang nelayan kecil di forum internasional masih bias. Begitupun di dalam negeri juga masih terjadi perbedaan pendapat terkait definisi nelayan kecil. Padahal definisi baku tersebut perlu segera ditentukan karena terkait dengan esensi Peraturan Pemerintah tentang Pembudidaya Kecil dan Nelayan Kecil. Selama ini jumlah subsidi yang diberikan pemerintah untuk usaha perikanan tidak kecil dan pada saat ini negara-negara maju cenderung beranggapan bahwa subsidi perikanan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menimbulkan dampak serius terhadap cadangan ikan. Saat Deklarasi Paracas di Peru yang merupakan forum menteri kelautan dan perikanan kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam forum Asia Pacific Economie Co-operation (APEC), pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap memberikan subsidi perikanan bagi nelayan berskala kecil meskipun hal tersebut mendapat pertentangan dari negara-negara maju. Akar persoalan subsidi perikanan tidak sama bagi negara maju dengan negara berkembang. Sehingga sulit dicari titik temu. Namun demikian Indonesia juga harus memperhatikan kaidah di dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) yang terdapat dalam dokumen WTO yang terbit 1999. 

Ada masalah yang terkait dengan pemberian subsidi perikanan yang tidak tepat sasaran. Yang menerima justru bukan nelayan kecil yang sebenarnya, tetapi jatuh kepada cukong besar. Seperti kasus subsidi BBM kepada nelayan yang justru dimangsa oleh pengusaha besar atau para penyelundup. Juga subsidi pengadaan kapal nelayan yang tidak cocok spesifikasinya sehingga kapal tersebut tidak terpakai dan sia-sia padahal sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Dalam ketentuan ASCM, definisi subsidi perikanan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama, subsidi yang dilarang karena dapat meningkatkan kapasitas tangkap dan mendistorsi perekonomian negara lain (prohibited subsidies). Kedua, subsidi yang diperbolehkan selama tidak ada negara lain yang dirugikan karena kebijakan itu (actionable subsidies). Dan ketiga subsidi yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut (nonactionable subsidies). Di Indonesia pemerintah menyatakan subsidi kepada pelaku pada sektor ini tidak ada hubungannya dengan kelebihan kapasitas tangkap. Namun demikian, pencurian ikan oleh pihak luar dalam skala besar dan jika dibiarkan begitu saja oleh otoritas keamanan laut Indonesia, maka hal itu bisa dianggap sebagai prohibited subsidies khususnya meningkatkan kapasitas tangkap. Apalagi kapal-kapal pencuri ikan tersebut memakai BBM bersubsidi secara ilegal lalu membanjiri pasar domestik dengan ikan hasil tangkapannya. 

Selama ini dinas Kelautan dan Perikanan di daerah belum inovatif dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa besarnya itu belum terkekola dengan baik akibat rintangan teknologi dan infrastruktur. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebaiknya mencakup program relokasi bagi nelayan. Kehidupan nelayan di negeri ini didera sederet persoalan krusial. Berupa serbuan ikan impor dari negara lain yang membanjiri pasar domestik. Juga masalah persediaan BBM untuk melaut. Profesi nelayan kini masih terpuruk karena insentif dan program pemberdayaan nelayan kurang menjangkau secara luas. Para nelayan sering tidak bisa memenuhi biaya operasional. Akibatnya, waktu menganggur nelayan semakin panjang. Program alih profesi bagi nelayan tangkap ke arah budidaya ternyata juga kurang efektif dan justru menyebabkan stagnasi produksi dan semakin tingginya intensitas pencurian ikan oleh pihak asing. Semua itu sebenarnya takkan bertambah parah jika para nelayan tangkap jauh-jauh hari sudah diberdayakan dengan menekankan aspek inovasi teknologi dan insentif BBM untuk melaut. Jika program pemberdayaan nelayan bisa dilakukan secara efektif, target Indonesia menjadi eksportir perikanan terbesar di dunia dengan produksi mencapai 65 juta ton per tahun akan bisa cepat terwujud. Apalagi hal tersebut sangat didukung oleh luas perairan laut yang mencapai 580 juta hektare. 

Sayangnya, fakta berbicara lain. Ada paradoks yang menyesakkan dada. Sebagai negeri maritim, Indonesia harus impor ikan dalam jumlah besar untuk kelangsungan hidup industri perikanan. Impor ikan setiap tahunnya meningkat 35 persen. Tahun 2012, impor ikan sekitar 650.000 ton atau naik dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 450.000 ton. Membanjirnya ikan impor baik yang legal maupun ilegal akibat industri pemindangan dan pengalengan dalam negeri kekurangan bahan baku. Betapa ironisnya ketika kita dihadapkan data dimana dengan luas lautan Indonesia yang sekitar 5,8 juta kilometer persegi, produksi perikanan tangkap baru sekitar 5 juta ton per tahun. Jumlah itu jauh lebih rendah dari negara Tiongkok yang menghasilkan ikan 16 juta ton per tahun meskipun perairannya lebih sempit. Kondisi di atas sulit berubah karena SDM kelautan negeri ini masih terbelit masalah keterbatasan alat tangkap dan kompetensi teknologi tentang kelautan dan perikanan. Langkah Kementerian Perikanan dan Kelautan tentang pengadaan kapal tangkap untuk nelayan banyak yang salah sasaran. Begitu juga pengadaan itu belum ditunjang dengan pembangunan gudang ikan yang memadai. Gudang ikan kapasitas 30 ton atau seukuran kontainer 40 feet saja memerlukan listrik 40 ribu watt. Sementara pasokan listrik sebesar itu masih sulit tersedia di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Idealnya, gudang penyimpanan ikan dilengkapi freezer selain cold storage. Mesin freezer akan membekukan ikan hingga minus 40 derajat untuk mempertahankan kualitas ikan dan mencegah berkembang-biaknya bakteri. Proses pembekuan ini mutlak dibutuhkan sebelum ikan dipindahkan ke cold storage dengan suhu minus 18 derajat sambil menunggu untuk dikapalkan lebih lanjut.

 Dinamika budaya dan sosial ekonomi masyarakat nelayan baik yang akan direlokasi maupun yang akan menjadi tujuan relokasi sebaiknya dipahami dengan baik untuk menghindari kemungkinan distorsi dari tujuan relokasi seperti potensi terjadinya konflik. Relokasi nelayan dapat dilakukan dengan prinsip mengefektifkan biaya operasi. Pentingnya kebijakan transformasi nelayan yang bertujuan untuk merubah mata pencaharian nelayan baik secara vertikal, misalnya dari nelayan menjadi pembudidaya ikan, pedagang perikanan atau pengolah ikan. Atau bisa juga dilakukan secara horisontal yaitu mengalihkan profesi nelayan menjadi kegiatan lain di luar sistem perikanan. Kebijakan tersebut merupakan adopsi dari salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang ditekankan oleh FAO melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries. Yaitu bentuk Regional Fisheries Management Organization. Yang pada prinsipnya kebijakan tersebut menitikberatkan pada kerjasama regional atau level negara dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan lintas batas.

Pahlawan Bersenjata Negosiasi dan Diplomasi

Investor Daily, 9 November 2013

 Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November bisa dijadikan momentum bagi generasi kini untuk mengenal lebih dalam tentang sisi kepribadian dan daya juang para pahlawan bangsa. Kata pahlawan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yakni Pahla dan Wan. Pahla mengandung makna buah, sedang Wan untuk sebutan orangnya (yang bersangkutan). Pengertian secara luas dari pahlawan (baca: pahlawan nasional) adalah seseorang yang menghasilkan daya upaya atau karya besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Juga seorang pejuang gagah berani yang mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsanya. 

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini ditandai dengan acara rutin berupa pemberian gelar pahlawan kepada ahli waris. Peringatan Hari Pahlawan 2013 ini, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada tiga tokoh yaitu Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wediodiningrat, Lambertus Nicodemus Palar dan TB Simatupang. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tiga sosok diatas memberikan pelajaran berharga kepada generasi kini bahwa negeri ini juga memiliki pahlawan yang bersenjata negosiasi dan diplomasi. Sosok Radjiman, Palar dan Simatupang merupakan orang yang sangat piawai dalam bernegosiasi dan berdiplomasi pada era pra kemerdekaan hingga perang kemerdekaan. Mereka memiliki intelektualitas yang hebat, berkepribadian kokoh serta sikap hidup yang sederhana. Sehingga sangat disegani dan dihormati oleh kawan maupun lawan. 

Pentingnya meneladani dan reinventing nilai kepahlawanan dari tiga sosok pahlawan nasional diatas. Hal itu penting mengingat saat ini Indonesia sangat membutuhkan upaya negosiasi dan diplomasi, utamanya untuk urusan perekonomian global yang makin kompleks dan penuh dengan aspek negosiasi. Benturan kepentingan ekonomi antar bangsa membutuhkan sosok yang piawai bernegosiasi dan berdiplomasi, yang setara dengan LN Palar waktu era kemerdekaan dahulu. Dalam perjalanan ke depan negeri ini membutuhkan pahlawan bersenjata negosiasi dan diplomasi ekonomi, khsusunya perdagangan dan investasi guna memenangkan persaingan global dan mengatasi gonjang-ganjing”The Great Disruption” yang kini tengah melanda dunia. 

Dialektika para pahlawan bangsa untuk kemajuan bangsanya juga telah diperlihatkan oleh Dokter KRT Radjiman Wediodiningrat sejak usia belia. Pada usia 20 tahun, Radjiman sudah lulus menjadi dokter dari STOVIA Batavia dengan prestasi tinggi, sehingga langsung diangkat sebagai dokter Gubernemen Belanda. Radjiman adalah tokoh pergerakan Indonesia Merdeka yang berwawasan luas dan memiliki kepribadian yang matang sehingga dipercaya menjadi Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) dan kemudian menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ). Dalam kiprahnya di BPUPKI maupun PPKI Radjiman merupakan sosok yang piawai dalam bernegosiasi sehingga persiapan kemerdekaan RI bisa lancar dan berbagai macam silang pendapat dan perbedaan visi bisa diatasi. Didalam memimpin BPUPKI, Radjiman pada saat itu bisa dibilang sangat inovatif dan berwibawa dalam memimpin sidang-sidang yang sangat penting bagi terwujudnya NKRI. Terbukti sidang-sidang BPUPKI tidak pernah deadlock dan bisa mengalir jernih seperti sungai-sungai yang bermata air dari Gunung Lawu. Perjuangan panjang Radjiman menuju Indonesia Merdeka pada hakekatnya adalah mewujudkan kemajuan bangsanya ditengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia, hingga dirinya menghembuskan nafas terakhir di lereng Gunung Lawu di desa Walikukun Kabupaten Ngawi 20 September 1952. 

Kepiawaian bernegosiasi dan berdiplomasi juga dimiliki oleh LN Palar. Pada 1930, Palar sudah menjadi anggota Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) dengan pemikirannya yang sangat kritis. Palar menjabat sebagai sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) mulai Oktober 1933. Dia juga adalah direktur Persbureau Indonesia (Persindo) yang ditugaskan untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrast dari Belanda ke pers di Hindia Belanda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Palar menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia Merdeka secara intens serta menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pihak di luar negeri. Palar sangat gigih mencari jalan keluar untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan. Tetapi pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda memulai agresi militer di Indonesia. Sejak itu Palar bergabung dengan tim yang berjuang untuk pengakuan internasional tentang kemerdekaan Indonesia dengan menjadi wakil Indonesia di PBB pada 1947. Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953. Pada masa jabatannya peristiwa-peristiwa penting terjadi, seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Palar juga memiliki peran yang luar biasa dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Palar pensiun dari tugas diplomatiknya pada 1968. Setelah berjuang dan melayani bangsanya, Lambertus Nicodemus Palar meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1980. 

Sosok ketiga penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2013 adalah Tahi Bonar Simatupang atau yang lebih dikenal dengan nama T.B. Simatupang. Dia lahir di Sidikalang, Sumatera Utara, 28 Januari 1920. Simatupang adalah sosok militer yang juga piawai dalam bernegosiasi dan berdiplomasi secara cerdas. Hal itu tergambar dalam buku hasil karyanya yang berjudul “Laporan dari Banaran” yang menceritakan berbagai hal penting tentang perang kemerdekaan. Dia memulai pengabdian setelah menamatkan Koninklije Militaire Academie (KMA), yakni akademi untuk anggota KNIL, di Bandung pada 1942. Pada saat agresi militer Belanda Simatupang bahu membahu dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang saat itu melakukan perang gerilya dengan ditandu melintasi gunung dan rimba. Setelah Jenderal Soedirman wafat, TB Simatupang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi para kepala staf angkatan. Simatupang yang memiliki tradisi intelektual yang sangat kental itu, dialektika hidup dan perjuangannya banyak terinspirasi oleh tiga Karl, yaitu Carl von Clausewitz, seorang ahli strategi kemiliteran, Karl Marx, seorang flisuf besar dari Prusia dan pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan yang mengarang buku Das Kapital. Dan yang ketiga adalah Karl Barth, teolog Protestan terkemuka abad ke-20. Seluruh kehidupan Simatupang mencerminkan peranan ketiga pemikir besar itu. Setelah melepaskan tugas aktifnya sebagai militer, Simatupang terjun ke pelayanan gereja dan aktif menyumbangkan pemikirannya yang sangat strategis melalui lembaga pendidikan. Pada saat ini dan masa yang akan datang, bangsa Indonesia sangat membutuhkan pahlawan ekonomi dan investasi yang mampu melakukan negosiasi dan diplomasi serta membuat terobosan untuk menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan rakyat luas. Untuk itu patut kiranya meneladani dan napak tilas pemikiran dari tiga sosok pahlawan nasional diatas.

Langkah Erick Thohir dan Industri Olahraga

Daily Investor 19 Oktober 2013

 Selain untuk membangun karakter bangsa, kini olahraga sudah menjadi entitas industri dengan nilai tambah sangat signifikan. Langkah pengusaha nasional Erick Thohir yang telah mengakuisisi 70 % saham Inter Milan, klub papan atas Seri A Italia sangat mencengangkan publik. Kini Erick telah resmi memiliki mayoritas kepemilikan Nerazzurri dengan menggelontorkan dana sekitar Rp 5,2 triliun. Langkah Erick semakin meneguhkan pentingnya mengembangkan industri olahraga nasional. Tren global menunjukkan bahwa industri olahraga semakin berpotensi untuk menambah devisa negara. Sayangnya, pengembangan industri olahraga nasional kini sedang stagnan. Belum ada terobosan kebijakan dan inisiatif model bisnis luar biasa terkait dengan industri olahraga di negeri ini. Sudah ada landasan yuridis terkait dengan pengembangan industri olahraga, yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Namun, undang-undang tersebut kurang diimplementasikan secara baik dan masih miskin inisiatif dan sepi inovasi. Meskipun akhir-akhir ini ada beberapa klub sepak bola dunia yang tersohor datang ke Indonesia, namun hal itu hanya sekedar angin lalu dan kurang berdampak signifikan bagi industri olahraga nasional. 

Dalam UU SKN dijelaskan bahwa industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa. Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat. Industri olahraga juga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi; kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional, promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan. Tak bisa dimungkiri lagi bahwa industri olahraga selain bisa memberikan nilai tambah berarti juga telah memperluas lapangan kerja dan menambah ragam profesi. Sehingga portofolio ketenagakerjaan di suatu negara spektrumnya semakin luas. Sebagai gambaran di Korea Selatan, profesi yang terkait olahraga semakin menjanjikan. Bahkan Institut Sport Science Korea sangat serius dan fokus untuk mengembangkan job description terkait dengan industri keolahragaan seperti event manager, equipment manajer, record data based manager, ticket manager, sport law expert, sport publisher, sport insurance expert, sport nutritions, sport researcher, sponsorship and advertising expert, sport licensing expert, sport goods distributor, dan lain-lain. 

Tiongkok juga merupakan negara yang sangat progresif dalam mengembangkan industri olahraga. Industri olahraga di Tiongkok mulai dikembangkan secara sistemik sejak 1978. Dan terus digenjot setelah negara itu menjadi tuan rumah Olimpiade 2002. Tiongkok membagi industri olahraganya kedalam dua sektor, yakni sport service industry (layanan industri olahraga) dan sport good industry (peralatan industri olahraga). Sejak 2005 industri olahraga di Tiongkok setiap tahunnya menghasilkan devisa rata-rata 30 milyar dolar. Bandingkan dengan perputaran ekonomi dari sektor industri olahraga di Amerika Serikat yang mencapai 154 milyar dolar setiap tahunnya. Keberhasilan Tiongkok dalam melakukan ekspor peralatan olahraga ke Amerika dan Eropa juga patut dicontoh. Nilai ekspor tersebut tumbuh hinggga dua digit selama lima tahun terakhir. Selain itu industri peralatan olahraga Tiongkok mampu melakukan strategi diferensiasi untuk bersaing dengan industri yang sudah memiliki nama besar. Jenis peralatan olahraga yang diekspor dari Tiongkok antara lain peralatan golf, raket, sepatu roda dan skateboard, bola, olahraga musim dingin, perlengkapan olah raga air, perahu karet dan lain-lainnya. Struktur industri peralatan olahraga Tiongkok sekitar 70 % dipasok dari provinsi Guangdong, Zhejiang dan Jiangsu. Pemerintah Tiongkok berupaya keras agar desain dan produk peralatan olahraga seperti raket, bola, dan perlengkapan lain sesuai dengan standar Olimpiade. Entitas industri di negeri itu terus didorong untuk memproduksi peralatan olahraga dengan mempergunakan hasil riset tentang ilmu bahan atau material khusus.

 Meskipun prestasi olahraga belum menggembirakan, namun Indonesia harus segera membenahi industri olahraga nasional karena industri peralatan olahraga dalam negeri utamanya yang tergolong UMKM mulai terpuruk menghadapi serbuan produk murah dari Tiongkok. Untuk memperkuat struktur industri peralatan olahraga domestik dibutuhkan berbagai inovasi teknologi. Struktur industri kecil dan menengah yang selama ini memproduksi peralatan olahraga harus segera dibenahi dengan memberi insentif atau bantuan permodalan, penerapan teknologi dan inisiatif model bisnis yang lebih efektif. Perkembangan industri peralatan olahraga sangat pesat. Searah dengan perubahan dalam ilmu olahraga yang berlangsung secara cepat pula. Selain itu teknologi terus menyempurnakan tingkat kepuasan penonton didalam stadion. Bahkan, stadion Olimpiade di beberapa negara maju telah di rancang dengan teknologi yang memungkinkan penonton melakukan wisata virtual tiga dimensi di dalam stadion secara real time. Dengan menggunakan teknologi Virtools. Produk industri manufaktur penting lainnya terkait dengan industri olahraga adalah rumput buatan untuk stadion olahraga. Produk rumput buatan sangat membantu penyelenggaraan event olahraga. Teknologi rumput buatan dirancang memiliki sifat-sifat fisik seperti aslinya. Bahkan biaya perawatan bisa lebih murah daripada rumput alam. Dan sangat tepat untuk menghadapi jadwal kompetisi olahraga yang sangat padat. Riset tentang rumput buatan terus dilakukan hingga tercapainya standar Olimpiade yang mengharuskan adanya sifat-sifat seperti rumput asli. Produsen rumbut buatan juga harus bisa menunjukkan standardisasi dan berbagai persyaratan uji. Seperti pengujian geser, redaman, energi restitusi, dan sebagainya dengan menggunakan alat khusus untuk mengukur karakteristik di lapangan. 

Kini pemerintah pusat dan daerah di negeri ini sedang berlomba-lomba membangun infrastruktur olahraga yang megah. Sayangnya, pembangunan sarana itu mengandung masalah dan modus korupsi. Juga kurang terkait dengan infrastruktur publik yang lain. Aspek lain yang menyedihkan adalah setelah infrastruktur olahraga selesai dibangun, timbul persoalan utilitas dan biaya operasional yang cukup besar dan tidak sebanding dengan pemasukan. Infrastruktur olahraga yang megah akhirnya menjadi beban rutin pemerintah daerah. Sudah begitu, prosedur penganggarannya juga sarat penyelewengan. Perlu diwujudkan beberapa alternatif pembiayaan infrastruktur olahraga yang lebih efektif dan menguntungkan di negeri ini. Serta lebih terintegrasi dengan entitas industri peralatan olahraga. Alternatif diatas bisa dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta dengan skema joint ventures maupun build operate and transfer (BOT). Kelemahan pembiayaan proyek infrastuktur olahraga di negeri ini adalah minimnya sumber pembiayaan awal yang berasal dari pihak swasta. Melihat pembangunan infrastruktur olahraga yang kini menjadi ajang korupsi, alangkah baiknya kita menengok sejarah dimana pada 1962 bangsa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam pesta olahraga terbesar di benua Asia, yakni Asian Games. Selain sukses sebagai tuan rumah dan sukses membangun infrastruktur olahraga, juga sukses dalam hal prestasi. Saat itu Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-dua setelah Jepang.