SINAR HARAPAN Rabu 13. of April 2011 13:30
OLEH: HARJOKO SANGGANAGARA
Pemerintah sedang berusaha mengambil hati rakyat dengan berbagai rencana pembangunan infrastruktur yang bisa langsung dinikmati rakyat kecil.
Rencana itu antara lain dengan pernyataan pemerintah yang akan menyediakan rumah yang harganya sangat murah.
Apakah rencana pemerintah tersebut realistis atau hanya pepesan kosong? Mengingat fakta di lapangan menunjukkan betapa sulitnya rakyat memperoleh rumah yang harganya murah. Apalagi, pada saat ini telah terjadi komplikasi regulasi dengan pelaksanaan pembangunan perumahan untuk rakyat. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini nuansanya justru memihak pembangunan rumah mewah dan pro pengembangan kawasan elite. Sementara itu, pembangunan perumahan rakyat kecil masih jauh dari harapan.
Kondisinya semakin menyedihkan karena substansi UU Perumahan dan Permukiman yang baru disahkan kurang memihak kepentingan rakyat kecil. UU Perumahan dan Permukiman yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 1992 itu dirasakan tidak membumi alias kurang berpihak pada rakyat untuk mendapatkan rumah murah.
Substansi RUU di atas juga kurang sistemik, karena belum mengatur secara tegas sistem kelembagaan pelaksana pembangunan perumahan. Akibatnya, posisi lembaga pembangun perumahan seperti Perumnas masih lemah. Selain itu, substansi RUU juga belum bisa dijadikan fondasi untuk mengatasi defisit pengadaan rumah rakyat.
Dengan adanya komplikasi seperti itu, lalu dengan sistem seperti apa pemerintah bisa mewujudkan rumah murah dengan jumlah yang signifikan.
Skema yang dilontarkan oleh Menteri Perumahan Rakyat terkait hal di atas adalah dengan cara menurunkan suku bunga KPR dengan cara menyuntikkan dana APBN kepada perbankan. Skema tersebut sebenarnya bukan hal baru dan faktanya selama ini kurang efektif di lapangan. Kondisi di lapangan sangat ruwet dan di sana-sini terjadi biaya ekonomi tinggi bagi pelaksana pembangunan rumah murah.
Perumnas
Berbicara tentang rumah murah, di dalam benak rakyat tidak bisa lepas dari eksistensi Perumnas. Ironisnya, kondisi lembaga Perumnas sendiri seperti hidup segan mati tak mau. Aset dan proyek-proyek PT Perumnas terlihat stagnan dan terbengkalai. Kawasan-kawasan perumahan rakyat yang telah dibangun PT Perumnas kondisi infrastrukturnya banyak yang rusak.
Kerusakan infrastruktur itu semakin parah dan tidak ada pihak yang berusaha memperbaikinya, seperti contohnya kompleks perumahan Bumi Rancaekek Kencana. Kompleks tersebut merupakan salah satu contoh yang menyedihkan terkait terdegradasinya peran lembaga Perumnas.
Tak bisa dimungkiri lagi, pada saat ini telah terjadi degradasi kawasan yang telah dibangun oleh Perumnas. Selain itu, juga masih banyak aset dan produk Perumnas yang masih menganggur dan terbengkalai lepas dari kontrol manajemen pusat. Pengelola Perumnas belum mampu menciptakan kawasan pertumbuhan kota yang nyaman dan sarat nilai tambah ekonomi. Masih banyak aset Perumnas yang masih menganggur dan cukup banyak yang disalahgunakan pihak lain.
Terkait masalah tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan audit investigasi guna mengetahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah aset Perumnas yang masih menganggur serta jumlah aset yang mengalami penyimpangan. Setelah itu baru menggerakkan usaha yang arahnya ke efisiensi lahan.
Sayangnya, langkah manajemen Perumnas untuk meningkatkan kinerja korporasi di segala lini dengan menetapkan visi baru sebagai pelaku utama dalam penyediaan perumahan rakyat masih gontai dan terlihat mengalami disorientasi.
Mestinya pemerintah serius mengarahkan PT Perumnas menjadi semacam National Urban Development Corporation (NUDC) yang tangguh. Namun, kondisinya sekarang sangat ironis, karena sudah lebih dari 12 tahun PT Perumnas tidak mendapatkan alokasi kebijakan yang bersumber dari APBN seperti dalam bentuk skema PSO (Public Service Obligation ) maupun dalam bentuk insentif atau stimulus lainnya.
Kalau sudah demikian ceritanya, lantas dengan skema dan instrumen apa pemerintah sekarang ini bisa mewujudkan rumah yang murah untuk rakyat kecil? Retorika rumah murah yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa menjadi bumerang sosial.
Langkah pembangunan perumahan rakyat pada saat ini juga terkendala aspek otonomi daerah yang berbentuk perda. Hal ini terasa memberatkan rakyat dan pihak yang terkait pembangunan perumahan. Pemerintah daerah banyak yang belum sadar bahwa masalah perumahan rakyat merupakan unsur penting dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) agar peringkat bisa naik. Mestinya kompleksitas persoalan perumahan rakyat diatasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada PT Perumnas dengan membentuk postur manajemen baru yang lebih bersih dan kredibel. Hal tersebut juga untuk mengatasi masalah gentrifikasi kota dengan pendekatan yang terpadu antar eselon yang terkait dengan masalah infrastruktur serta pihak pemerintah daerah. Apalagi ada disparitas yang lebar dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah untuk kalangan atas dengan rakyat kecil.
Pada saat ini pembangunan kompleks perumahan mewah sangat pesat hingga melahirkan fenomena gentrifikasi. Pembangunan perumahan mewah itu memang searah dengan filosofi kota modern yang memadukan kebutuhan hidup warganya selama 24 jam. Implikasinya, terwujudlah pusat-pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan rumah mewah. Lalu terjadilah penumpukan orang kaya di pusat kota. Terjadilah fenomena gentrifikasi (gentrification), yakni fenomena ketika warga miskin atau mereka yang lemah “terlempar” ke luar kota tanpa ada kepastian untuk mendapatkan sarana perumahan yang layak.
Ada baiknya kita simak teori pakar perencanaan kota Neil Smith yang mengingatkan kita bahwa gentrifikasi bisa dianalogikan sebagai dua mata sisi pedang. Di satu sisi bersifat optimalisasi ruang kota. Tetapi, di sisi lain bisa memicu ketimpangan sosial yang bisa menjadi bom waktu. Oleh sebab itu, proses gentrifikasi harus segera ditangani dengan program pembangunan rumah rakyat yang benar-benar murah. Bukan sekadar retorika atau isapan jempol belaka.
Penulis adalah dosen STIA Bagasasi Bandung.
Sabtu, 16 April 2011
Kamis, 24 Februari 2011
Nilai-nilai Kepahlawanan Inggit Garnasih
Oleh : Harjoko Sangganagara *)
Sebuah pesan pendek datang sebagai undangan untuk menghadiri syukuran pembuatan film tentang kisah hidup Ibu Inggit Garnasih bertempat di Gedung Indonesia Menggugat. Ini adalah sebuah upaya untuk menggalang dukungan bagi istri pertama presiden pertama Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Ibu Inggit yang diusulkan masyarakat Jawa Barat menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya sebuah seminar nasional menyimpulkan bahwa Ibu Inggit besar jasanya bagi Negara ini mengingat pengabdiannya mendampingi Bung Karno dalam perjuangan merebut kemerdekaan sehingga layak dijadikan sebagai pahlawan nasional.
Jauh-jauh hari sebelumnya Ramadhan K.H. membuat sebuah autobiografi Ibu Inggit berjudul Kuantar ke Gerbang Kisah Cinta Inggit dengan Sukarno, yang ditulis dalam bentuk roman. Poeradisastra dalam sekapur sirih roman tersebut menulis amat provokatif : “separuh daripada semua prestasi Sukarno dapat didepositokan atas rekening Inggit Garnasih dalam ‘Bank Jasa Nasional Indonesia’. Pernyataan Poeradisastra tersebut mungkin ada benarnya karena Ibu Inggit berperan mendampingi Bung Karno sejak masih berstatus mahasiswa di THS (sekarang menjadi ITB), hingga dipenjara di Sukamiskin dan Banceuy yang berlanjut ke pembuangan di Ende dan Bengkulu. Ketika saat Indonesia merdeka tiba dan Bung Karno menjadi presiden pertama, Ibu Inggit tidak lagi berada di samping orang yang dicintai dan dikaguminya. Perempuan perkasa itu memilih berpisah karena tidak bisa menerima kenyataan cintanya harus dibagi dengan Fatmawati, teman sekolah anak angkatnya.
Indonesia harus memberikan penghargaan yang sepantasnya. Sebuah gelar bernama pahlawan nasional bahkan belum mampu membayar dedikasi dan pengorganan yang diberikan Ibu Inggit bagi Bung Karno dan republik ini. Dedikasi dan pengorbanan Ibu Inggit merupakan nilai-nilai kepahlawanan yang semakin terasa bermakna di tengah kekacauan nilai hidup berbangsa dewasa ini di tengah pusaran arus globalisasi.
Proses globalisasi mempengaruhi pada hampir keseluruhan arena kehidupan manusia terutama meliputi arena ekonomi, politik, dan budaya. Pada arena budaya mempengaruhi dimensi lanskap kepercayaan (sacriscape), lanskap etnik (etnoscape), lanskap ekonomi (econoscape), dan lanskap persantaian (leisurescape).Pandangan Marxian menganggap arena ekonomiah yang menentukan, sedangkan pandangan Parsonian menganggap arena budaya yang menentukan, sedangkan arena lainnya mengikuti.
Untuk menilai globalisasi, perlu dipertimbangkan norma-norma kultural yang dihasilkan oleh proses globalisasi kontemporer. Masalah globalisasi bukan melulu eksploitasi atau pekerja dunia ketiga atau kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korporasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (chaos).
Globalisasi menghasilkan paradox (Naisbitt), yaitu efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi. Efek diferensiasi terlihat pada runtuhnya negara Uni Soviet akibatnya munculnya sub budaya etnis (etnosentrisme). Negara yang dulunya terdiri dari pelbagai jenis etnis kini terurai ke dalam negara-negara kecil akibat munculnya nilai-nilai budaya etnis. Masalah semacam itu disadari benar oleh para founding fathers negara kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai sub budaya yang dari bangsa Indonesia yang bhinneka (berbeda-beda) namun keseluruhannya diikat oleh satu cita-cita untuk menciptakan budaya nasional yang diterima sebagai puncak budaya etnis. Efek homogenisasi terjadi terutama karena pengaruh komunikasi yang semakin intens. Televisi telah menjadikan dunia terasa sempit dan cita rasa manusia seolah diseragamkan. Tapi pada sisi lain pengaruh komukasi juga menyebabkan negara-bangsa (nation-state) yang homogen berubah ke arah suatu multikulturalisme. Pusat kekuasaan bisa beralih ke pinggiran, sedangkan budaya yang dulunya di pingiran (periphery) bisa berpindah ke pusat.
Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara terebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Kemiskinan menjadi masalah pokok yang harus diatasi oleh dunia.
Globalisasi yang menimbulkan krisis multidimensional telah mampengaruhi perkembangan kepribadian manusia berupa krisis identitas dalam diri individu, kelompok dan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pembinaan kepribadian yang merupakan pemberdayaan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul akibat globalisasi. Bangsa Indonesia harus mempunyai identitas diri yang kuat dan memiliki antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Tokoh Ibu Inggit dengan nilai-nilai kepahlawanannya merupakan karakter yang kuat yang mampu memelihara dan berpegang pada nilai-nilai yang diyakininya benar sehingga pantas dijadikan rujukan nilai bagi bangsa Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan nasionalisme.
Nasionalisme (faham kebangsaan) tidak dapat dilepaskan dari nation (bangsa), yaitu sejumlah orang yang memandang diri mereka sebagai komunitas atau kelompok dan memberikan kesetiaan kepada kelompok di atas kepentingan lainnya. Mereka biasanya memiliki bahasa, budaya, agama, politik dan lembaga-lembaga serta sejarah di mana mereka mengidentifikasikan diri, juga percaya bahwa mereka mengalami persamaan nasib. Mereka biasanya mendiami suatu wilayah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya suatu bangsa adalah bahasa, ras, geografi dan lembaga-lembaga politik. Orang-orang yang membentuk suatu bangsa biasanya mengembangkan nasionalisme. Jika bangsa tersebut mencapai status negara-bangsa (nation-state), mereka mengembangkan suatu kerangka politik yang melindungi penduduk dan membangun lembaga-lembaga negara. Dalam membangun nasionalisme, penduduk mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk disumbangkan bagi kemerdekaan, harga diri, kemakmuran dan kekuatan negara.
Ibu Inggit adalah manusia yang mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Ia tidak ditakdirkan untuk memasuki Istana Merdeka bersama Bung Karno. Ia membela Bung Karno yang dituduh menulis surat bernada minta ampun pada Jendral Verheyen dan mengatakan “itu mah pamali, itu mah mustahil”. Ia memaafkan Fatmawati yang dianggapnya sebagai anak. Ia setia menjalani hari tuanya dengan berjualan bedak buatan sendiri. Ia memaafkan Bung Karno yang ketika masih sebagai mahasiswa disapanya dengan panggilan Kusno.
Sebuah pesan pendek datang sebagai undangan untuk menghadiri syukuran pembuatan film tentang kisah hidup Ibu Inggit Garnasih bertempat di Gedung Indonesia Menggugat. Ini adalah sebuah upaya untuk menggalang dukungan bagi istri pertama presiden pertama Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Ibu Inggit yang diusulkan masyarakat Jawa Barat menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya sebuah seminar nasional menyimpulkan bahwa Ibu Inggit besar jasanya bagi Negara ini mengingat pengabdiannya mendampingi Bung Karno dalam perjuangan merebut kemerdekaan sehingga layak dijadikan sebagai pahlawan nasional.
Jauh-jauh hari sebelumnya Ramadhan K.H. membuat sebuah autobiografi Ibu Inggit berjudul Kuantar ke Gerbang Kisah Cinta Inggit dengan Sukarno, yang ditulis dalam bentuk roman. Poeradisastra dalam sekapur sirih roman tersebut menulis amat provokatif : “separuh daripada semua prestasi Sukarno dapat didepositokan atas rekening Inggit Garnasih dalam ‘Bank Jasa Nasional Indonesia’. Pernyataan Poeradisastra tersebut mungkin ada benarnya karena Ibu Inggit berperan mendampingi Bung Karno sejak masih berstatus mahasiswa di THS (sekarang menjadi ITB), hingga dipenjara di Sukamiskin dan Banceuy yang berlanjut ke pembuangan di Ende dan Bengkulu. Ketika saat Indonesia merdeka tiba dan Bung Karno menjadi presiden pertama, Ibu Inggit tidak lagi berada di samping orang yang dicintai dan dikaguminya. Perempuan perkasa itu memilih berpisah karena tidak bisa menerima kenyataan cintanya harus dibagi dengan Fatmawati, teman sekolah anak angkatnya.
Indonesia harus memberikan penghargaan yang sepantasnya. Sebuah gelar bernama pahlawan nasional bahkan belum mampu membayar dedikasi dan pengorganan yang diberikan Ibu Inggit bagi Bung Karno dan republik ini. Dedikasi dan pengorbanan Ibu Inggit merupakan nilai-nilai kepahlawanan yang semakin terasa bermakna di tengah kekacauan nilai hidup berbangsa dewasa ini di tengah pusaran arus globalisasi.
Proses globalisasi mempengaruhi pada hampir keseluruhan arena kehidupan manusia terutama meliputi arena ekonomi, politik, dan budaya. Pada arena budaya mempengaruhi dimensi lanskap kepercayaan (sacriscape), lanskap etnik (etnoscape), lanskap ekonomi (econoscape), dan lanskap persantaian (leisurescape).Pandangan Marxian menganggap arena ekonomiah yang menentukan, sedangkan pandangan Parsonian menganggap arena budaya yang menentukan, sedangkan arena lainnya mengikuti.
Untuk menilai globalisasi, perlu dipertimbangkan norma-norma kultural yang dihasilkan oleh proses globalisasi kontemporer. Masalah globalisasi bukan melulu eksploitasi atau pekerja dunia ketiga atau kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korporasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (chaos).
Globalisasi menghasilkan paradox (Naisbitt), yaitu efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi. Efek diferensiasi terlihat pada runtuhnya negara Uni Soviet akibatnya munculnya sub budaya etnis (etnosentrisme). Negara yang dulunya terdiri dari pelbagai jenis etnis kini terurai ke dalam negara-negara kecil akibat munculnya nilai-nilai budaya etnis. Masalah semacam itu disadari benar oleh para founding fathers negara kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai sub budaya yang dari bangsa Indonesia yang bhinneka (berbeda-beda) namun keseluruhannya diikat oleh satu cita-cita untuk menciptakan budaya nasional yang diterima sebagai puncak budaya etnis. Efek homogenisasi terjadi terutama karena pengaruh komunikasi yang semakin intens. Televisi telah menjadikan dunia terasa sempit dan cita rasa manusia seolah diseragamkan. Tapi pada sisi lain pengaruh komukasi juga menyebabkan negara-bangsa (nation-state) yang homogen berubah ke arah suatu multikulturalisme. Pusat kekuasaan bisa beralih ke pinggiran, sedangkan budaya yang dulunya di pingiran (periphery) bisa berpindah ke pusat.
Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara terebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Kemiskinan menjadi masalah pokok yang harus diatasi oleh dunia.
Globalisasi yang menimbulkan krisis multidimensional telah mampengaruhi perkembangan kepribadian manusia berupa krisis identitas dalam diri individu, kelompok dan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pembinaan kepribadian yang merupakan pemberdayaan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul akibat globalisasi. Bangsa Indonesia harus mempunyai identitas diri yang kuat dan memiliki antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Tokoh Ibu Inggit dengan nilai-nilai kepahlawanannya merupakan karakter yang kuat yang mampu memelihara dan berpegang pada nilai-nilai yang diyakininya benar sehingga pantas dijadikan rujukan nilai bagi bangsa Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan nasionalisme.
Nasionalisme (faham kebangsaan) tidak dapat dilepaskan dari nation (bangsa), yaitu sejumlah orang yang memandang diri mereka sebagai komunitas atau kelompok dan memberikan kesetiaan kepada kelompok di atas kepentingan lainnya. Mereka biasanya memiliki bahasa, budaya, agama, politik dan lembaga-lembaga serta sejarah di mana mereka mengidentifikasikan diri, juga percaya bahwa mereka mengalami persamaan nasib. Mereka biasanya mendiami suatu wilayah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya suatu bangsa adalah bahasa, ras, geografi dan lembaga-lembaga politik. Orang-orang yang membentuk suatu bangsa biasanya mengembangkan nasionalisme. Jika bangsa tersebut mencapai status negara-bangsa (nation-state), mereka mengembangkan suatu kerangka politik yang melindungi penduduk dan membangun lembaga-lembaga negara. Dalam membangun nasionalisme, penduduk mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk disumbangkan bagi kemerdekaan, harga diri, kemakmuran dan kekuatan negara.
Ibu Inggit adalah manusia yang mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Ia tidak ditakdirkan untuk memasuki Istana Merdeka bersama Bung Karno. Ia membela Bung Karno yang dituduh menulis surat bernada minta ampun pada Jendral Verheyen dan mengatakan “itu mah pamali, itu mah mustahil”. Ia memaafkan Fatmawati yang dianggapnya sebagai anak. Ia setia menjalani hari tuanya dengan berjualan bedak buatan sendiri. Ia memaafkan Bung Karno yang ketika masih sebagai mahasiswa disapanya dengan panggilan Kusno.
Rabu, 09 Februari 2011
Reflection
"Follow effective action with quiet reflection. From the quiet reflection will come even more effective action." - Peter Drucker
Senin, 07 Februari 2011
Kahira
padang gurun, sinar rembulan, lampu temaram
dan bayangan masa lalu
aku datang
garda keamanan menenteng senjata laras panjang berpeluru
di sudut-sudut kota bahkan dekat kamarku
yang menggigil hingga pagi tiba
"dengan ruh"
"dengan darah"
yel-yel hamas di masjid al azhar usai khutbah jumat
seperti menyadarkan eksistensiku
sang musafir
yang terlena suara omi khaltoum
di kedai kopi dekat kepala ahlul bait dikuburkan
dan ditangisi sepanjang abad
piramida penderitaan manusia
sphinx teronggok di giza
pharaoh tergeletak tak berdaya
buku-buku naguib
masjid bermenara yang menggapai langit bening
melemparku ke perang salib
dan jubah merah
salahudin al ayubi
senin, 25 januari 2010
dan bayangan masa lalu
aku datang
garda keamanan menenteng senjata laras panjang berpeluru
di sudut-sudut kota bahkan dekat kamarku
yang menggigil hingga pagi tiba
"dengan ruh"
"dengan darah"
yel-yel hamas di masjid al azhar usai khutbah jumat
seperti menyadarkan eksistensiku
sang musafir
yang terlena suara omi khaltoum
di kedai kopi dekat kepala ahlul bait dikuburkan
dan ditangisi sepanjang abad
piramida penderitaan manusia
sphinx teronggok di giza
pharaoh tergeletak tak berdaya
buku-buku naguib
masjid bermenara yang menggapai langit bening
melemparku ke perang salib
dan jubah merah
salahudin al ayubi
senin, 25 januari 2010
Senin, 17 Januari 2011
Perlunya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS
Jumlah kasus AIDS di Jabar termasuk terbanyak di Indonesia, mencapai 4.520 orang yang meliputi 2.682 pengidap AIDS dan 1.838 pengidap HIV positif. Pengidap HIV/AIDS di Kota Bandung terbanyak di Indonesia, yakni 1.763 orang, disusul kota Bekasi 589 kasus dan Kota Bogor 217 kasus. Sementara di kota-kota kecil kasus AIDS juga banyak ditemukan, di Kota Sukabumi 392 kasus, Subang 135 kasus dan Karawang 125 kasus. Selain tingginya kasus, indikator lain adalah banyaknya penduduk usia produktif yang mengidap HIV/AIDS, pengidap yang berumur 15-49 tahun mencapai 3.838 orang. Tidak seperti yang banyak diperkirakan, ternyata kasus ibu rumah tangga yang terinfeksi AIDS lebih tinggi ketimbang pekerja seks. Kasus ibu rumah tangga yang terinfeksi AIDS sebanyak 429 orang, jauh lebih besar dari penularan pada pekerja seks, yaitu 259 orang.
Masalah penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat tersebut mengingatkan akan arti penting Kongres IX HIV/AIDS Asia Pasifik di Bali (ICAAP IX) yang bertema Empowering People, Strengthening Networks ( memberdayakan masyarakat dan memperkuat jaringan) beberapa waktu yang lalu. Kongres membahas empat agenda besar yaitu memahamai epidemi dan memperkuat upaya-upaya pencegahan; memperkuat kemitraan untuk penanganan, pengobatan dan dukungan; memahami dan membahas determinasi politik, ekonomi dan sosio-kultural; serta kepemimpinan dan perluasan respon.
Agenda pertama berfokus pada dinamika wabah AIDS di Asia Pasifik dan upaya pencegahan penularan HIV dengan perhatian khusus pada strategi pemberdayaan dan kemitraan. Strategi yang dijalankan antara lain adalah perubahan perilaku yang mencakup komunikasi melalui media, sirkumsisi (khitan), perilaku seks yang aman, penggunaan alat kontrasepsi, pendidikan life-skill, pemberdayaan dan pendidikan komunitas. Tidak lupa dibahas pula mengenai hambatan-hambatan terhadap perubahan sikap. Sedangkan yang yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan, dibahas bagaimana komunikasi interpersonal yang efektif dan innovative serta Informasi Edukasi dan Komunikasi (IEK).
Agenda kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas penanganan, perhatian dan dukungan melalui perluasan riset klinis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan system kesehatan, identifikasi yang tepat dan peningkatan kualitas pengobatan. Penemuan terbaru di bidang bio-molekuler dan klinis mendapat perhatian khusus dalam pembahasan. Beberapa isu yang dibahas adalah mengenai isu ethico-legal, akses terhadap pengobatan yang terjangkau , penanganan oleh tenaga bidan dan banyak lagi.
Agenda ketiga berfokus pada konteks HIV/AIDS dengan masalah sosio-kultural, politik dan ekonomi. Pembahasan berkaitan dengan manifestasi wabah pada seting khusus, dampak serta bagaimana determinasi struktural mempengaruhi respon terhadap HIV/AIDS. Isu-isu yang dibahas mulai dari globalisasi, liberalisasi pasar, migrasi, perubahan iklim, meningkatnya harga BBM hingga masalah kekurangan pangan yang dialami kelompok miskin serta keragaman ethnik yang kesemuanya mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi HIV, morbiditas dan mortalitas termasuk juga mempengaruhi strategi pencegahan,penanganan dan perhatian. Beberapa hal yang mengemuka adalah berkenaan dengan kelas sosial, konflik dan kekerasan, budaya, bencana, etnisitas, agama dan keyakinan, gender, sistem politik, kemiskinan, struktur kekuasaan, pengaruh dan respon struktur lembaga-lembaga pemerintahan.
Agenda keempat mencoba mengangkat contoh-contoh (best practices) kebijakan dan program pada tingkat lokal, nasional, bilateral dan multilateral yang menunjukkan komitmen para pemimpin politik, serta mitranya pada private sector dan komunitas. Fokusnya adalah pada kebijakan dan program yang membawa peningkatan pada kualitas pelayanan penanganan dan perawatan terhadap seluruh komunitas dengan menghilangkan hambatan geografis dan budaya. Setiap investasi pada infrastruktur, mekanisme, dukungan legislatif dan langkah-langkah yang mendobrak isolasi menjadi pembahasan yang penting. Meskipun agenda ditujukan pada contoh-contoh kebijakan dan program lokal dan nasional, namun kolaborasi trans-nasional juga menjadi pembahasan.Diskusi membahas kepemimpinan bagi program HIVdan AIDS seperti pentingnya jejaring antar aktor yang berbeda, hubungan dan harmonisasi antara agen donor internasional dengan organisasi nasional dan mekanisme untuk memperkuat kapasitas organisasi lokal baik pemerintah maupun ornop.
Nampaknya belum banyak perkembangan yang berarti dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian upaya pemerintah provinsi untuk menanggulangi HIV/AIDS bukannya tidak ada. Sektor kesehatan yang mendapat dana 4,5 % dari APBD yang mencapai Rp. 8,6 triliun dan hampir setengahnya diperuntukkan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Global Fund juga memberikan bantuan sebesar Rp 17 miliar hingga Juli 2011 yang akan dibagikan ke Kota Bandung, Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. Namun upaya tersebut kurang bermakna jika tidak diertai dengan melakukan empowering people, strengthening networks ( memberdayakan masyarakat dan memperkuat jaringan).
Artikel untuk Tribun Jabar
Masalah penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat tersebut mengingatkan akan arti penting Kongres IX HIV/AIDS Asia Pasifik di Bali (ICAAP IX) yang bertema Empowering People, Strengthening Networks ( memberdayakan masyarakat dan memperkuat jaringan) beberapa waktu yang lalu. Kongres membahas empat agenda besar yaitu memahamai epidemi dan memperkuat upaya-upaya pencegahan; memperkuat kemitraan untuk penanganan, pengobatan dan dukungan; memahami dan membahas determinasi politik, ekonomi dan sosio-kultural; serta kepemimpinan dan perluasan respon.
Agenda pertama berfokus pada dinamika wabah AIDS di Asia Pasifik dan upaya pencegahan penularan HIV dengan perhatian khusus pada strategi pemberdayaan dan kemitraan. Strategi yang dijalankan antara lain adalah perubahan perilaku yang mencakup komunikasi melalui media, sirkumsisi (khitan), perilaku seks yang aman, penggunaan alat kontrasepsi, pendidikan life-skill, pemberdayaan dan pendidikan komunitas. Tidak lupa dibahas pula mengenai hambatan-hambatan terhadap perubahan sikap. Sedangkan yang yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan, dibahas bagaimana komunikasi interpersonal yang efektif dan innovative serta Informasi Edukasi dan Komunikasi (IEK).
Agenda kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas penanganan, perhatian dan dukungan melalui perluasan riset klinis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan system kesehatan, identifikasi yang tepat dan peningkatan kualitas pengobatan. Penemuan terbaru di bidang bio-molekuler dan klinis mendapat perhatian khusus dalam pembahasan. Beberapa isu yang dibahas adalah mengenai isu ethico-legal, akses terhadap pengobatan yang terjangkau , penanganan oleh tenaga bidan dan banyak lagi.
Agenda ketiga berfokus pada konteks HIV/AIDS dengan masalah sosio-kultural, politik dan ekonomi. Pembahasan berkaitan dengan manifestasi wabah pada seting khusus, dampak serta bagaimana determinasi struktural mempengaruhi respon terhadap HIV/AIDS. Isu-isu yang dibahas mulai dari globalisasi, liberalisasi pasar, migrasi, perubahan iklim, meningkatnya harga BBM hingga masalah kekurangan pangan yang dialami kelompok miskin serta keragaman ethnik yang kesemuanya mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi HIV, morbiditas dan mortalitas termasuk juga mempengaruhi strategi pencegahan,penanganan dan perhatian. Beberapa hal yang mengemuka adalah berkenaan dengan kelas sosial, konflik dan kekerasan, budaya, bencana, etnisitas, agama dan keyakinan, gender, sistem politik, kemiskinan, struktur kekuasaan, pengaruh dan respon struktur lembaga-lembaga pemerintahan.
Agenda keempat mencoba mengangkat contoh-contoh (best practices) kebijakan dan program pada tingkat lokal, nasional, bilateral dan multilateral yang menunjukkan komitmen para pemimpin politik, serta mitranya pada private sector dan komunitas. Fokusnya adalah pada kebijakan dan program yang membawa peningkatan pada kualitas pelayanan penanganan dan perawatan terhadap seluruh komunitas dengan menghilangkan hambatan geografis dan budaya. Setiap investasi pada infrastruktur, mekanisme, dukungan legislatif dan langkah-langkah yang mendobrak isolasi menjadi pembahasan yang penting. Meskipun agenda ditujukan pada contoh-contoh kebijakan dan program lokal dan nasional, namun kolaborasi trans-nasional juga menjadi pembahasan.Diskusi membahas kepemimpinan bagi program HIVdan AIDS seperti pentingnya jejaring antar aktor yang berbeda, hubungan dan harmonisasi antara agen donor internasional dengan organisasi nasional dan mekanisme untuk memperkuat kapasitas organisasi lokal baik pemerintah maupun ornop.
Nampaknya belum banyak perkembangan yang berarti dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian upaya pemerintah provinsi untuk menanggulangi HIV/AIDS bukannya tidak ada. Sektor kesehatan yang mendapat dana 4,5 % dari APBD yang mencapai Rp. 8,6 triliun dan hampir setengahnya diperuntukkan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Global Fund juga memberikan bantuan sebesar Rp 17 miliar hingga Juli 2011 yang akan dibagikan ke Kota Bandung, Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. Namun upaya tersebut kurang bermakna jika tidak diertai dengan melakukan empowering people, strengthening networks ( memberdayakan masyarakat dan memperkuat jaringan).
Artikel untuk Tribun Jabar
Senin, 15 November 2010
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA
Hatiku telah mampu berganti rupa jadi semua bentuk
padang rumput bagi rusa-rusa, biara bagi para rahib
Kuil bagi arca-arca, Ka'bah bagi peziarah
Lembaran Taurat, Kitab Alquran
Aku memeluk agama Cinta, dan ke arah manapun
Unta-untanya menuju, Cinta adalah agama dan keyakinanku
(Ibn 'Arabi, Tarjuman al-Asywaq
Sabtu, 06 November 2010
sang merapi
.jpg)
inilah sang merapi yang damai sedang berselimut awan putih. kuambil dari telpon genggam pada tanggal 26 Mei 2008. pengambilan gambar dilakukan dari selo pass yang merupakan jalan antara boyolali ke magelang terletak antara gunung merapi dan merbabu. hujan gerimis ketika sang merapi kuabadikan. damailah sang merapi. damailah
Langganan:
Postingan (Atom)