Oleh Harjoko Sangganagara
| Dimuat Investor Daily Kamis, 3 November 2011 | 8:55
Dunia mulai diadang oleh krisis pangan. Sayangnya, belum ada kebijakan luar biasa untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan. Mestinya ada terobosan yang esensial, yakni membagikan berbagai macam benih tanaman pangan kepada rakyat secara gratis.
Hal lain yang perlu dilakukan yakni mendayagunakan pekarangan rakyat yang masih kosong dan lahan-lahan tidur yang tidak produktif. Selain itu, pentingnya inovasi daerah tentang teknologi tepat guna, yakni mesin penepung. Ini akan sangat membantu peningkatan produksi tepung yang berbasis tanaman lokal, seperti singkong, ubi jalar, garut, dan sebagainya.
Dengan demikian ketergantungan terhadap tepung gandum bisa berkurang. Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) mestinya juga menyangkut kebijakan untuk membagikan benih secara gratis kepada masyarakat. Apalagi, dana yang terkumpul dari GP3K cukup besar.
BUMN saja bersedia mengucurkan hingga Rp 1,5 triliun pada 2011. Ketersediaan dana tersebut mestinya sebagian bisa dipakai untuk membangun infrastruktur untuk memproduksi benih yang bermutu.
Untuk mengatasi krisis pangan, negeri ini jangan terlalu menggantungkan diri kepada megaproyek yang membutuhkan dana yang sangat besar, seperti halnya rencana mendirikan BUMN pangan dan membuat food estate. Pembangunan megaproyek tersebut perlu waktu yang cukup lama dan belum tentu sukses. Sementara kebutuhan perut rakyat tidak bisa menunggu. Apalagi pembangunan megaproyek tersebut, jika tanpa penataan corporate farming yang baik, hal itu justru akan mengakibatkan kegagalan.
Pemuliaan Benih Tanaman
Dalam mengantisipasi krisis pangan ada faktor penting yang tidak boleh diabaikan, yakni budaya dan usaha pemuliaan benih tanaman. Sayangnya, budaya dan usaha itu kini semakin tergilas oleh kebijakan impor benih tanaman pangan dari luar negeri. Usaha pemuliaan dan produksi benih mestinya harus digenjot, mengingat banyak lahan kritis dan terbengkalai serta pekarangan rumah rakyat di Pulau Jawa yang belum tergarap secara baik. Pekarangan rakyat mestinya bisa menjadi lumbung pangan yang luar biasa jika kondisinya berkecukupan benih.
Sekadar gambaran, di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk terbanyak di negeri ini, masih ada sekitar 400 ribu hektare lahan kritis yang potensial untuk ditanami tanaman pangan. Kemudian juga masih banyak pekarangan rakyat yang dibiarkan kosong. Masalahnya tinggal bagaimana pemerintah menyediakan benih unggul dan mendorong budaya pemuliaan benih.
Sebagai negara agraris Indonesia sudah seharusnya memiliki kemajuan dalam rekayasa perbenihan. Kemajuan itu ditandai dengan kemampuan pemerintah menyediakan secara gratis benih unggul apa saja kepada rakyat luas. Atau setidak-tidaknya dengan harga yang murah.
Dengan langkah itu maka program ketahanan pangan keluarga akan terwujud. Sayangnya, hingga kini masalah benih belum menjadi prioritas utama. Buktinya, hingga kini Indonesia masih sangat tergantung pada impor benih, seperti misalnya padi hibrida dari Tiongkok. Sudah waktunya pemerintah daerah menggalakkan program optimalisasi atau pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan gizi serta memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Masih banyak pekarangan rumah rakyat yang dibiarkan kosong melompong karena kesulitan mendapatkan benih tanaman pangan. Dengan tersedianya aneka benih yang dibagikan secara gratis kepada rakyat maka setiap jengkal pekarangan rakyat akan menjadi produktif.
Pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perkara pemuliaan benih sebenarnya bukan hanya urusan lembaga riset pemerintah atau perguruan tinggi saja, masyarakat harus pula dilibatkan secara aktif. Sejarah telah mencatat bahwa rakyat biasa pun mampu melakukan pemuliaan benih. Seperti contohnya, Pak Mukibat yang berhasil menemukan benih singkong unggul. Apalagi nenek moyang kita juga mewariskan budaya pemuliaan benih.
Tata kelola dan program pemuliaan benih hingga saat ini masih memprihatinkan. Akibatnya, ketersediaan benih unggul tanaman secara nasional maupun daerah sering kedodoran pada musim tanam. Kondisinya semakin runyam karena kini banyak balai benih milik pemerintah yang tidak berfungsi secara normal karena salah urus.
Mestinya beberapa balai benih yang tersebar di beberapa daerah, seperti Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura milik daerah bisa menjadi solusi pengadaan benih unggul. Hasil pemuliaannya bisa disebarkan kepada masyarakat. Namun kenyataannya balai semacam itu kini kondisinya kurang produktif dan SDM-nya hanya duduk di belakang meja.
Bentuk Corporate Farming
Fakta menunjukkan, sebagian besar kebutuhan benih, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, tidak bisa terpenuhi dengan baik. Mestinya ada insentif dan injeksi permodalan untuk investasi di industri perbenihan. Brasil adalah contoh negera yang sukses dalam program seperti itu.
Di Brasil dari hulu hingga hilir industri benih diberi insentif yang cukup besar secara kontinu. Apalagi kemajuan teknologi pemuliaan benih dengan teknologi transgenik pada saat ini perkembangannya sangat pesat. Sementara usaha benih secara konvensional berjalan lambat akibat biaya produksi yang cukup tinggi.
Bangsa Indonesia hendaknya serius menghadapi masalah benih. Apalagi data menunjukkan setiap tahun petani padi hanya menggunakan sekitar 40% benih bersertifikat dari kebutuhan total nasional.
Melihat kondisi di atas mestinya fokus sektor usaha pertanian dari pemerintah pusat hingga daerah adalah membentuk corporate farming yang dilandasi oleh usaha pemuliaan benih secara efektif. Pemerintah daerah sebaiknya membuat terobosan dan membenahi tempat atau balai-balai perbenihan. Budaya pemuliaan benih juga harus dibangkitkan kembali di tengah masyarakat.
Penulis adalah dosen STIA Bagasasi Bandung
Minggu, 20 November 2011
Sabtu, 15 Oktober 2011
Seni Menghadapi Krisis
Oleh Harjoko Sangganagara | Investor Daily. Minggu, 9 Oktober 2011 | 22:35
Dalam situasi dunia yang masih dibayangbayangi resesi ekonomi, tertawa berkualitas menjadi urusan penting. Budaya tertawa berkualitas atau tertawa tulus ternyata semakin penting bagi sektor korporasi, birokrasi, dan edukasi publik pada saat seperti ini. Bahkan, menurut hasil riset kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh konsultan internasional Hay Group, tipe kepemimpinan atau manajemen yang paling efektif pada era sekarang ini adalah yang sarat humoris dan bukan eksentrik.
Sekadar catatan, pada saat depresi ekonomi dunia tahun 30-an Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt begitu getolnya menumbuhkan budaya tertawa tulus di tengah bangsanya. Roosevelt juga memberikan peran yang luas kepada para seniman dan budayawan untuk menghibur sekaligus menumbuhkan optimisme rakyat.
Aktor besar Charlie Chaplin adalah sosok yang sangat berperan dalam menghalau hantu malaise dan membentang cakrawala baru. Begitupun Presiden Barack Obama juga selalu terlihat canda dan tertawa tulus menghadapi beban berat yang dipikulnya.
Masih hangat dalam ingatan kita, pada 70-an begitu populernya lagu Ayo Ngguyu (Ayo Tertawa) yang dinyanyikan oleh biduan legendaris Waldjinah. Lagu itu telah menjadi spirit bagi masyarakat, utamanya kaum tani untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan atau beras. Lagu Ayo Ngguyu yang tak henti-hentinya berkumandang di perdesaan dan perkotaan itu telah mendorong berkembangnya budaya tertawa tulus dan pada gilirannya telah mewujudkan rasa tenteram, toleransi, dan percaya diri.
Positif untuk Korporasi
Kondisinya memang sangat berbeda dengan saat ini, di mana para petani terus didera gundah gulana akibat sederet persoalan, seperti kekeringan, merosotnya daya beli, hingga bencana alam. Orang di desa pun telah kehilangan budaya tertawa tulus. Selain menghadapi krisis dengan instrument keuangan dan inovasi produk, perusahaan multinasional sekarang ini juga telah menggencarkan budaya tertawa tulus. Terapi tertawa, senam tertawa, dan eksploitasi humor telah menjadi tren di perusahaan multinasional.
Dalam konteks tersebut terlihat adanya transformasi budaya kerja dari yang serba kaku dan terburu waktu, menjadi ruang atau situasi kerja yang mampu berbagi emosi. Salah satu fenomena di atas terlihat di industri otomotif Ford’s River Rouge.
Sebelumnya, tindakan tertawa, termasuk bersenandung, bersiul, dan tersenyum, yang dilakukan oleh karyawan merupakan sebuah kesalahan atau indisipliner yang harus diberi sanksi. Cukup banyak karyawan Ford yang dipecat garagara kepergok sedang tertawa bersama kawan-kawannya. Disiplin manajerial yang kaku itu adalah refleksi dari gaya manajemen Henry Ford. Namun, pada era sekarang ini, di mana industri otomotif sedang terancam kebangkrutan, ternyata terapi tertawa diperlukan untuk memelihara produktivitas dan stamina beban kerja.
Budaya tertawa tulus bagi kemajuan korporasi hasilnya sangat positif. Salah satu contohnya adalah perusahaan penerbangan Southwest Airlines yang sudah cukup lama mendorong budaya tertawa dalam mengelola SDM. Para pilot, pramugari, hingga teknisi yang sehari-harinya didera beban kerja dengan dampak yang sangat tinggi mampu bersinergi secara baik dengan terapi tertawa sebelum menjalankan tugas. Hasilnya, perusahaan itu sekarang masih bisa survive dan berkinerja sangat baik. Di lain pihak, para pesaingnya banyak yang di tepi jurang kebangkrutan.
Terapi tertawa juga sangat berguna bagi profesi kedokteran. Para dokter banyak yang belajar terapi tertawa dan terus menambah perbendaharaan humornya untuk menghadapi pasiennya. Apalagi fakta menunjukkan banyak pasien yang sembuh lebih cepat ketika mereka sering tertawa dengan tulus. Saat ini, tertawa mendapat porsi yang sangat berarti dalam penyelidikan pikiran atau otak manusia. Bahkan perguruan tinggi terkemuka di dunia, seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT) sedang gencar melakukan riset mengenai budaya tertawa.
Untuk mendorong budaya tertawa para pemimpin korporasi mempunyai tanggung jawab tertawa tiga kali lebih banyak. Secara ilmiah tertawa tulus sangat berbeda efek dan maknanya dengan tertawa palsu. Tertawa tulus sangat berguna untuk memompa motivasi diri, terapi penyembuhan jasmani dan rohani, serta obat pengusir stress atau depresi yang paling ampuh. Tertawa tulus bisa dideteksi secara ilmiah, begitu pula dengan tertawa palsu. Tertawa tulus atau senyuman sejati oleh pakar psikologi Ekman disebut dengan istilah tertawa Duchenne. Istilah tersebut diambil dari nama seorang neurologis asal Prancis Duchenne de Boulogne, yang melakukan riset pertama dalam bidang tersebut pada 1980-an.
Ampuh dan Murah
Menurut teori, senyuman yang tulus melibatkan secara simultan dua otot wajah, yakni pertama, otot zygomatic major, yang memanjang dari tulang pipi dan mengangkat sudut-sudut mulut. Kedua, bagian luar dari otot obicuralis oculi, yang mengelilingi mata, dan terlibat dalam “menarik ke bawah alis mata dan kulit di bawah alis mata, dan menarik ke atas kulit di bawah mata, dan mengangkat pipi-pipinya”.
Tertawa atau senyuman yang artificial alias palsu hanya melibatkan otot zygomatic major. Tesis menyatakan, kita dapat mengontrol otot itu, namun kita tidak dapat mengontrol bagian yang relevan dari otot obicuralis oculi. Karena otot itu berkontraksi secara spontan alias tidak bisa dimanipulasi, dan hanya ketika kita benar- benar mengalami “kesenangan” otot itu akan bergerak. Duchenne menyimpulkan, emosi dari kesenangan yang jelas diekspresikan pada wajah oleh kontraksi gabungan antara otot zygomatic major dan obicuralis oculi. Yang pertama mematuhi keinginan kita, dan yang kedua hanya dimainkan oleh emosi-emosi yang manis oleh misteri jiwa.
Tertawa tulus merupakan obat yang ampuh dan murah dalam menghadapi krisis ekonomi. Oleh sebab itu, perlunya epidemi tertawa tulus yang bisa menjaga kesehatan, bahkan tidak mustahil bisa menciptakan ketenteraman umum. Ayo tertawa tulus, harapan masih membentang luas.
Penulis dosen STIA Bagasasi Bandung
Dalam situasi dunia yang masih dibayangbayangi resesi ekonomi, tertawa berkualitas menjadi urusan penting. Budaya tertawa berkualitas atau tertawa tulus ternyata semakin penting bagi sektor korporasi, birokrasi, dan edukasi publik pada saat seperti ini. Bahkan, menurut hasil riset kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh konsultan internasional Hay Group, tipe kepemimpinan atau manajemen yang paling efektif pada era sekarang ini adalah yang sarat humoris dan bukan eksentrik.
Sekadar catatan, pada saat depresi ekonomi dunia tahun 30-an Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt begitu getolnya menumbuhkan budaya tertawa tulus di tengah bangsanya. Roosevelt juga memberikan peran yang luas kepada para seniman dan budayawan untuk menghibur sekaligus menumbuhkan optimisme rakyat.
Aktor besar Charlie Chaplin adalah sosok yang sangat berperan dalam menghalau hantu malaise dan membentang cakrawala baru. Begitupun Presiden Barack Obama juga selalu terlihat canda dan tertawa tulus menghadapi beban berat yang dipikulnya.
Masih hangat dalam ingatan kita, pada 70-an begitu populernya lagu Ayo Ngguyu (Ayo Tertawa) yang dinyanyikan oleh biduan legendaris Waldjinah. Lagu itu telah menjadi spirit bagi masyarakat, utamanya kaum tani untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan atau beras. Lagu Ayo Ngguyu yang tak henti-hentinya berkumandang di perdesaan dan perkotaan itu telah mendorong berkembangnya budaya tertawa tulus dan pada gilirannya telah mewujudkan rasa tenteram, toleransi, dan percaya diri.
Positif untuk Korporasi
Kondisinya memang sangat berbeda dengan saat ini, di mana para petani terus didera gundah gulana akibat sederet persoalan, seperti kekeringan, merosotnya daya beli, hingga bencana alam. Orang di desa pun telah kehilangan budaya tertawa tulus. Selain menghadapi krisis dengan instrument keuangan dan inovasi produk, perusahaan multinasional sekarang ini juga telah menggencarkan budaya tertawa tulus. Terapi tertawa, senam tertawa, dan eksploitasi humor telah menjadi tren di perusahaan multinasional.
Dalam konteks tersebut terlihat adanya transformasi budaya kerja dari yang serba kaku dan terburu waktu, menjadi ruang atau situasi kerja yang mampu berbagi emosi. Salah satu fenomena di atas terlihat di industri otomotif Ford’s River Rouge.
Sebelumnya, tindakan tertawa, termasuk bersenandung, bersiul, dan tersenyum, yang dilakukan oleh karyawan merupakan sebuah kesalahan atau indisipliner yang harus diberi sanksi. Cukup banyak karyawan Ford yang dipecat garagara kepergok sedang tertawa bersama kawan-kawannya. Disiplin manajerial yang kaku itu adalah refleksi dari gaya manajemen Henry Ford. Namun, pada era sekarang ini, di mana industri otomotif sedang terancam kebangkrutan, ternyata terapi tertawa diperlukan untuk memelihara produktivitas dan stamina beban kerja.
Budaya tertawa tulus bagi kemajuan korporasi hasilnya sangat positif. Salah satu contohnya adalah perusahaan penerbangan Southwest Airlines yang sudah cukup lama mendorong budaya tertawa dalam mengelola SDM. Para pilot, pramugari, hingga teknisi yang sehari-harinya didera beban kerja dengan dampak yang sangat tinggi mampu bersinergi secara baik dengan terapi tertawa sebelum menjalankan tugas. Hasilnya, perusahaan itu sekarang masih bisa survive dan berkinerja sangat baik. Di lain pihak, para pesaingnya banyak yang di tepi jurang kebangkrutan.
Terapi tertawa juga sangat berguna bagi profesi kedokteran. Para dokter banyak yang belajar terapi tertawa dan terus menambah perbendaharaan humornya untuk menghadapi pasiennya. Apalagi fakta menunjukkan banyak pasien yang sembuh lebih cepat ketika mereka sering tertawa dengan tulus. Saat ini, tertawa mendapat porsi yang sangat berarti dalam penyelidikan pikiran atau otak manusia. Bahkan perguruan tinggi terkemuka di dunia, seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT) sedang gencar melakukan riset mengenai budaya tertawa.
Untuk mendorong budaya tertawa para pemimpin korporasi mempunyai tanggung jawab tertawa tiga kali lebih banyak. Secara ilmiah tertawa tulus sangat berbeda efek dan maknanya dengan tertawa palsu. Tertawa tulus sangat berguna untuk memompa motivasi diri, terapi penyembuhan jasmani dan rohani, serta obat pengusir stress atau depresi yang paling ampuh. Tertawa tulus bisa dideteksi secara ilmiah, begitu pula dengan tertawa palsu. Tertawa tulus atau senyuman sejati oleh pakar psikologi Ekman disebut dengan istilah tertawa Duchenne. Istilah tersebut diambil dari nama seorang neurologis asal Prancis Duchenne de Boulogne, yang melakukan riset pertama dalam bidang tersebut pada 1980-an.
Ampuh dan Murah
Menurut teori, senyuman yang tulus melibatkan secara simultan dua otot wajah, yakni pertama, otot zygomatic major, yang memanjang dari tulang pipi dan mengangkat sudut-sudut mulut. Kedua, bagian luar dari otot obicuralis oculi, yang mengelilingi mata, dan terlibat dalam “menarik ke bawah alis mata dan kulit di bawah alis mata, dan menarik ke atas kulit di bawah mata, dan mengangkat pipi-pipinya”.
Tertawa atau senyuman yang artificial alias palsu hanya melibatkan otot zygomatic major. Tesis menyatakan, kita dapat mengontrol otot itu, namun kita tidak dapat mengontrol bagian yang relevan dari otot obicuralis oculi. Karena otot itu berkontraksi secara spontan alias tidak bisa dimanipulasi, dan hanya ketika kita benar- benar mengalami “kesenangan” otot itu akan bergerak. Duchenne menyimpulkan, emosi dari kesenangan yang jelas diekspresikan pada wajah oleh kontraksi gabungan antara otot zygomatic major dan obicuralis oculi. Yang pertama mematuhi keinginan kita, dan yang kedua hanya dimainkan oleh emosi-emosi yang manis oleh misteri jiwa.
Tertawa tulus merupakan obat yang ampuh dan murah dalam menghadapi krisis ekonomi. Oleh sebab itu, perlunya epidemi tertawa tulus yang bisa menjaga kesehatan, bahkan tidak mustahil bisa menciptakan ketenteraman umum. Ayo tertawa tulus, harapan masih membentang luas.
Penulis dosen STIA Bagasasi Bandung
Rabu, 14 September 2011
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN
ABSTRAK
Harjoko Sangganagara B. Sugiatmo. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN. (Studi Alokasi Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Provinsi Jawa Barat).
Pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat hanya memperoleh alokasi anggaran kurang dari 10% dari total anggaran pendidikan. Dengan demikian masalah pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana anggaran yang relatif kecil dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagaimana secara normatif tercantum pada dokumen perencanaan daerah. Untuk itu diperlukan implementasi kebijakan yang memungkinkan pendidikan dasar Sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan bermutu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan atau metode post policy analysis, sedangkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, focus group discussion wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, efisiensi dan akuntabilitas namun belum sesuai dengan prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dilakukan dengan mengkaitkan kinerja dengan indikator yang harus dicapai yang ditentukan dalam RPJMD yang menunjukkan bahwa indikator-indikator nampaknya tidak dapat dicapai sepenuhnya oleh eksekutif.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat nampaknya belum menerapkan mutu dalam konsep absolut yang menerapkan pencapaian standar tertinggi dalam pekerjaan, produk maupun layanan, maupun mutu menurut pelanggan yang merupakan sesuatu yang memuaskan pelanggan (masyarakat, orang tua murid, dunia usaha). Mutu masih dianggap sebagai konsep relatif yang masih perlu ditingkatkan terus menerus.
Harjoko Sangganagara B. Sugiatmo. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN. (Studi Alokasi Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Provinsi Jawa Barat).
Pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat hanya memperoleh alokasi anggaran kurang dari 10% dari total anggaran pendidikan. Dengan demikian masalah pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana anggaran yang relatif kecil dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagaimana secara normatif tercantum pada dokumen perencanaan daerah. Untuk itu diperlukan implementasi kebijakan yang memungkinkan pendidikan dasar Sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan bermutu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan atau metode post policy analysis, sedangkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, focus group discussion wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, efisiensi dan akuntabilitas namun belum sesuai dengan prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dilakukan dengan mengkaitkan kinerja dengan indikator yang harus dicapai yang ditentukan dalam RPJMD yang menunjukkan bahwa indikator-indikator nampaknya tidak dapat dicapai sepenuhnya oleh eksekutif.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat nampaknya belum menerapkan mutu dalam konsep absolut yang menerapkan pencapaian standar tertinggi dalam pekerjaan, produk maupun layanan, maupun mutu menurut pelanggan yang merupakan sesuatu yang memuaskan pelanggan (masyarakat, orang tua murid, dunia usaha). Mutu masih dianggap sebagai konsep relatif yang masih perlu ditingkatkan terus menerus.
Sabtu, 16 April 2011
Menyoal Retorika Rumah Murah
SINAR HARAPAN Rabu 13. of April 2011 13:30
OLEH: HARJOKO SANGGANAGARA
Pemerintah sedang berusaha mengambil hati rakyat dengan berbagai rencana pembangunan infrastruktur yang bisa langsung dinikmati rakyat kecil.
Rencana itu antara lain dengan pernyataan pemerintah yang akan menyediakan rumah yang harganya sangat murah.
Apakah rencana pemerintah tersebut realistis atau hanya pepesan kosong? Mengingat fakta di lapangan menunjukkan betapa sulitnya rakyat memperoleh rumah yang harganya murah. Apalagi, pada saat ini telah terjadi komplikasi regulasi dengan pelaksanaan pembangunan perumahan untuk rakyat. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini nuansanya justru memihak pembangunan rumah mewah dan pro pengembangan kawasan elite. Sementara itu, pembangunan perumahan rakyat kecil masih jauh dari harapan.
Kondisinya semakin menyedihkan karena substansi UU Perumahan dan Permukiman yang baru disahkan kurang memihak kepentingan rakyat kecil. UU Perumahan dan Permukiman yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 1992 itu dirasakan tidak membumi alias kurang berpihak pada rakyat untuk mendapatkan rumah murah.
Substansi RUU di atas juga kurang sistemik, karena belum mengatur secara tegas sistem kelembagaan pelaksana pembangunan perumahan. Akibatnya, posisi lembaga pembangun perumahan seperti Perumnas masih lemah. Selain itu, substansi RUU juga belum bisa dijadikan fondasi untuk mengatasi defisit pengadaan rumah rakyat.
Dengan adanya komplikasi seperti itu, lalu dengan sistem seperti apa pemerintah bisa mewujudkan rumah murah dengan jumlah yang signifikan.
Skema yang dilontarkan oleh Menteri Perumahan Rakyat terkait hal di atas adalah dengan cara menurunkan suku bunga KPR dengan cara menyuntikkan dana APBN kepada perbankan. Skema tersebut sebenarnya bukan hal baru dan faktanya selama ini kurang efektif di lapangan. Kondisi di lapangan sangat ruwet dan di sana-sini terjadi biaya ekonomi tinggi bagi pelaksana pembangunan rumah murah.
Perumnas
Berbicara tentang rumah murah, di dalam benak rakyat tidak bisa lepas dari eksistensi Perumnas. Ironisnya, kondisi lembaga Perumnas sendiri seperti hidup segan mati tak mau. Aset dan proyek-proyek PT Perumnas terlihat stagnan dan terbengkalai. Kawasan-kawasan perumahan rakyat yang telah dibangun PT Perumnas kondisi infrastrukturnya banyak yang rusak.
Kerusakan infrastruktur itu semakin parah dan tidak ada pihak yang berusaha memperbaikinya, seperti contohnya kompleks perumahan Bumi Rancaekek Kencana. Kompleks tersebut merupakan salah satu contoh yang menyedihkan terkait terdegradasinya peran lembaga Perumnas.
Tak bisa dimungkiri lagi, pada saat ini telah terjadi degradasi kawasan yang telah dibangun oleh Perumnas. Selain itu, juga masih banyak aset dan produk Perumnas yang masih menganggur dan terbengkalai lepas dari kontrol manajemen pusat. Pengelola Perumnas belum mampu menciptakan kawasan pertumbuhan kota yang nyaman dan sarat nilai tambah ekonomi. Masih banyak aset Perumnas yang masih menganggur dan cukup banyak yang disalahgunakan pihak lain.
Terkait masalah tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan audit investigasi guna mengetahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah aset Perumnas yang masih menganggur serta jumlah aset yang mengalami penyimpangan. Setelah itu baru menggerakkan usaha yang arahnya ke efisiensi lahan.
Sayangnya, langkah manajemen Perumnas untuk meningkatkan kinerja korporasi di segala lini dengan menetapkan visi baru sebagai pelaku utama dalam penyediaan perumahan rakyat masih gontai dan terlihat mengalami disorientasi.
Mestinya pemerintah serius mengarahkan PT Perumnas menjadi semacam National Urban Development Corporation (NUDC) yang tangguh. Namun, kondisinya sekarang sangat ironis, karena sudah lebih dari 12 tahun PT Perumnas tidak mendapatkan alokasi kebijakan yang bersumber dari APBN seperti dalam bentuk skema PSO (Public Service Obligation ) maupun dalam bentuk insentif atau stimulus lainnya.
Kalau sudah demikian ceritanya, lantas dengan skema dan instrumen apa pemerintah sekarang ini bisa mewujudkan rumah yang murah untuk rakyat kecil? Retorika rumah murah yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa menjadi bumerang sosial.
Langkah pembangunan perumahan rakyat pada saat ini juga terkendala aspek otonomi daerah yang berbentuk perda. Hal ini terasa memberatkan rakyat dan pihak yang terkait pembangunan perumahan. Pemerintah daerah banyak yang belum sadar bahwa masalah perumahan rakyat merupakan unsur penting dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) agar peringkat bisa naik. Mestinya kompleksitas persoalan perumahan rakyat diatasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada PT Perumnas dengan membentuk postur manajemen baru yang lebih bersih dan kredibel. Hal tersebut juga untuk mengatasi masalah gentrifikasi kota dengan pendekatan yang terpadu antar eselon yang terkait dengan masalah infrastruktur serta pihak pemerintah daerah. Apalagi ada disparitas yang lebar dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah untuk kalangan atas dengan rakyat kecil.
Pada saat ini pembangunan kompleks perumahan mewah sangat pesat hingga melahirkan fenomena gentrifikasi. Pembangunan perumahan mewah itu memang searah dengan filosofi kota modern yang memadukan kebutuhan hidup warganya selama 24 jam. Implikasinya, terwujudlah pusat-pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan rumah mewah. Lalu terjadilah penumpukan orang kaya di pusat kota. Terjadilah fenomena gentrifikasi (gentrification), yakni fenomena ketika warga miskin atau mereka yang lemah “terlempar” ke luar kota tanpa ada kepastian untuk mendapatkan sarana perumahan yang layak.
Ada baiknya kita simak teori pakar perencanaan kota Neil Smith yang mengingatkan kita bahwa gentrifikasi bisa dianalogikan sebagai dua mata sisi pedang. Di satu sisi bersifat optimalisasi ruang kota. Tetapi, di sisi lain bisa memicu ketimpangan sosial yang bisa menjadi bom waktu. Oleh sebab itu, proses gentrifikasi harus segera ditangani dengan program pembangunan rumah rakyat yang benar-benar murah. Bukan sekadar retorika atau isapan jempol belaka.
Penulis adalah dosen STIA Bagasasi Bandung.
OLEH: HARJOKO SANGGANAGARA
Pemerintah sedang berusaha mengambil hati rakyat dengan berbagai rencana pembangunan infrastruktur yang bisa langsung dinikmati rakyat kecil.
Rencana itu antara lain dengan pernyataan pemerintah yang akan menyediakan rumah yang harganya sangat murah.
Apakah rencana pemerintah tersebut realistis atau hanya pepesan kosong? Mengingat fakta di lapangan menunjukkan betapa sulitnya rakyat memperoleh rumah yang harganya murah. Apalagi, pada saat ini telah terjadi komplikasi regulasi dengan pelaksanaan pembangunan perumahan untuk rakyat. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini nuansanya justru memihak pembangunan rumah mewah dan pro pengembangan kawasan elite. Sementara itu, pembangunan perumahan rakyat kecil masih jauh dari harapan.
Kondisinya semakin menyedihkan karena substansi UU Perumahan dan Permukiman yang baru disahkan kurang memihak kepentingan rakyat kecil. UU Perumahan dan Permukiman yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 1992 itu dirasakan tidak membumi alias kurang berpihak pada rakyat untuk mendapatkan rumah murah.
Substansi RUU di atas juga kurang sistemik, karena belum mengatur secara tegas sistem kelembagaan pelaksana pembangunan perumahan. Akibatnya, posisi lembaga pembangun perumahan seperti Perumnas masih lemah. Selain itu, substansi RUU juga belum bisa dijadikan fondasi untuk mengatasi defisit pengadaan rumah rakyat.
Dengan adanya komplikasi seperti itu, lalu dengan sistem seperti apa pemerintah bisa mewujudkan rumah murah dengan jumlah yang signifikan.
Skema yang dilontarkan oleh Menteri Perumahan Rakyat terkait hal di atas adalah dengan cara menurunkan suku bunga KPR dengan cara menyuntikkan dana APBN kepada perbankan. Skema tersebut sebenarnya bukan hal baru dan faktanya selama ini kurang efektif di lapangan. Kondisi di lapangan sangat ruwet dan di sana-sini terjadi biaya ekonomi tinggi bagi pelaksana pembangunan rumah murah.
Perumnas
Berbicara tentang rumah murah, di dalam benak rakyat tidak bisa lepas dari eksistensi Perumnas. Ironisnya, kondisi lembaga Perumnas sendiri seperti hidup segan mati tak mau. Aset dan proyek-proyek PT Perumnas terlihat stagnan dan terbengkalai. Kawasan-kawasan perumahan rakyat yang telah dibangun PT Perumnas kondisi infrastrukturnya banyak yang rusak.
Kerusakan infrastruktur itu semakin parah dan tidak ada pihak yang berusaha memperbaikinya, seperti contohnya kompleks perumahan Bumi Rancaekek Kencana. Kompleks tersebut merupakan salah satu contoh yang menyedihkan terkait terdegradasinya peran lembaga Perumnas.
Tak bisa dimungkiri lagi, pada saat ini telah terjadi degradasi kawasan yang telah dibangun oleh Perumnas. Selain itu, juga masih banyak aset dan produk Perumnas yang masih menganggur dan terbengkalai lepas dari kontrol manajemen pusat. Pengelola Perumnas belum mampu menciptakan kawasan pertumbuhan kota yang nyaman dan sarat nilai tambah ekonomi. Masih banyak aset Perumnas yang masih menganggur dan cukup banyak yang disalahgunakan pihak lain.
Terkait masalah tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan audit investigasi guna mengetahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah aset Perumnas yang masih menganggur serta jumlah aset yang mengalami penyimpangan. Setelah itu baru menggerakkan usaha yang arahnya ke efisiensi lahan.
Sayangnya, langkah manajemen Perumnas untuk meningkatkan kinerja korporasi di segala lini dengan menetapkan visi baru sebagai pelaku utama dalam penyediaan perumahan rakyat masih gontai dan terlihat mengalami disorientasi.
Mestinya pemerintah serius mengarahkan PT Perumnas menjadi semacam National Urban Development Corporation (NUDC) yang tangguh. Namun, kondisinya sekarang sangat ironis, karena sudah lebih dari 12 tahun PT Perumnas tidak mendapatkan alokasi kebijakan yang bersumber dari APBN seperti dalam bentuk skema PSO (Public Service Obligation ) maupun dalam bentuk insentif atau stimulus lainnya.
Kalau sudah demikian ceritanya, lantas dengan skema dan instrumen apa pemerintah sekarang ini bisa mewujudkan rumah yang murah untuk rakyat kecil? Retorika rumah murah yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa menjadi bumerang sosial.
Langkah pembangunan perumahan rakyat pada saat ini juga terkendala aspek otonomi daerah yang berbentuk perda. Hal ini terasa memberatkan rakyat dan pihak yang terkait pembangunan perumahan. Pemerintah daerah banyak yang belum sadar bahwa masalah perumahan rakyat merupakan unsur penting dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) agar peringkat bisa naik. Mestinya kompleksitas persoalan perumahan rakyat diatasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada PT Perumnas dengan membentuk postur manajemen baru yang lebih bersih dan kredibel. Hal tersebut juga untuk mengatasi masalah gentrifikasi kota dengan pendekatan yang terpadu antar eselon yang terkait dengan masalah infrastruktur serta pihak pemerintah daerah. Apalagi ada disparitas yang lebar dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah untuk kalangan atas dengan rakyat kecil.
Pada saat ini pembangunan kompleks perumahan mewah sangat pesat hingga melahirkan fenomena gentrifikasi. Pembangunan perumahan mewah itu memang searah dengan filosofi kota modern yang memadukan kebutuhan hidup warganya selama 24 jam. Implikasinya, terwujudlah pusat-pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan rumah mewah. Lalu terjadilah penumpukan orang kaya di pusat kota. Terjadilah fenomena gentrifikasi (gentrification), yakni fenomena ketika warga miskin atau mereka yang lemah “terlempar” ke luar kota tanpa ada kepastian untuk mendapatkan sarana perumahan yang layak.
Ada baiknya kita simak teori pakar perencanaan kota Neil Smith yang mengingatkan kita bahwa gentrifikasi bisa dianalogikan sebagai dua mata sisi pedang. Di satu sisi bersifat optimalisasi ruang kota. Tetapi, di sisi lain bisa memicu ketimpangan sosial yang bisa menjadi bom waktu. Oleh sebab itu, proses gentrifikasi harus segera ditangani dengan program pembangunan rumah rakyat yang benar-benar murah. Bukan sekadar retorika atau isapan jempol belaka.
Penulis adalah dosen STIA Bagasasi Bandung.
Kamis, 24 Februari 2011
Nilai-nilai Kepahlawanan Inggit Garnasih
Oleh : Harjoko Sangganagara *)
Sebuah pesan pendek datang sebagai undangan untuk menghadiri syukuran pembuatan film tentang kisah hidup Ibu Inggit Garnasih bertempat di Gedung Indonesia Menggugat. Ini adalah sebuah upaya untuk menggalang dukungan bagi istri pertama presiden pertama Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Ibu Inggit yang diusulkan masyarakat Jawa Barat menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya sebuah seminar nasional menyimpulkan bahwa Ibu Inggit besar jasanya bagi Negara ini mengingat pengabdiannya mendampingi Bung Karno dalam perjuangan merebut kemerdekaan sehingga layak dijadikan sebagai pahlawan nasional.
Jauh-jauh hari sebelumnya Ramadhan K.H. membuat sebuah autobiografi Ibu Inggit berjudul Kuantar ke Gerbang Kisah Cinta Inggit dengan Sukarno, yang ditulis dalam bentuk roman. Poeradisastra dalam sekapur sirih roman tersebut menulis amat provokatif : “separuh daripada semua prestasi Sukarno dapat didepositokan atas rekening Inggit Garnasih dalam ‘Bank Jasa Nasional Indonesia’. Pernyataan Poeradisastra tersebut mungkin ada benarnya karena Ibu Inggit berperan mendampingi Bung Karno sejak masih berstatus mahasiswa di THS (sekarang menjadi ITB), hingga dipenjara di Sukamiskin dan Banceuy yang berlanjut ke pembuangan di Ende dan Bengkulu. Ketika saat Indonesia merdeka tiba dan Bung Karno menjadi presiden pertama, Ibu Inggit tidak lagi berada di samping orang yang dicintai dan dikaguminya. Perempuan perkasa itu memilih berpisah karena tidak bisa menerima kenyataan cintanya harus dibagi dengan Fatmawati, teman sekolah anak angkatnya.
Indonesia harus memberikan penghargaan yang sepantasnya. Sebuah gelar bernama pahlawan nasional bahkan belum mampu membayar dedikasi dan pengorganan yang diberikan Ibu Inggit bagi Bung Karno dan republik ini. Dedikasi dan pengorbanan Ibu Inggit merupakan nilai-nilai kepahlawanan yang semakin terasa bermakna di tengah kekacauan nilai hidup berbangsa dewasa ini di tengah pusaran arus globalisasi.
Proses globalisasi mempengaruhi pada hampir keseluruhan arena kehidupan manusia terutama meliputi arena ekonomi, politik, dan budaya. Pada arena budaya mempengaruhi dimensi lanskap kepercayaan (sacriscape), lanskap etnik (etnoscape), lanskap ekonomi (econoscape), dan lanskap persantaian (leisurescape).Pandangan Marxian menganggap arena ekonomiah yang menentukan, sedangkan pandangan Parsonian menganggap arena budaya yang menentukan, sedangkan arena lainnya mengikuti.
Untuk menilai globalisasi, perlu dipertimbangkan norma-norma kultural yang dihasilkan oleh proses globalisasi kontemporer. Masalah globalisasi bukan melulu eksploitasi atau pekerja dunia ketiga atau kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korporasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (chaos).
Globalisasi menghasilkan paradox (Naisbitt), yaitu efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi. Efek diferensiasi terlihat pada runtuhnya negara Uni Soviet akibatnya munculnya sub budaya etnis (etnosentrisme). Negara yang dulunya terdiri dari pelbagai jenis etnis kini terurai ke dalam negara-negara kecil akibat munculnya nilai-nilai budaya etnis. Masalah semacam itu disadari benar oleh para founding fathers negara kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai sub budaya yang dari bangsa Indonesia yang bhinneka (berbeda-beda) namun keseluruhannya diikat oleh satu cita-cita untuk menciptakan budaya nasional yang diterima sebagai puncak budaya etnis. Efek homogenisasi terjadi terutama karena pengaruh komunikasi yang semakin intens. Televisi telah menjadikan dunia terasa sempit dan cita rasa manusia seolah diseragamkan. Tapi pada sisi lain pengaruh komukasi juga menyebabkan negara-bangsa (nation-state) yang homogen berubah ke arah suatu multikulturalisme. Pusat kekuasaan bisa beralih ke pinggiran, sedangkan budaya yang dulunya di pingiran (periphery) bisa berpindah ke pusat.
Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara terebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Kemiskinan menjadi masalah pokok yang harus diatasi oleh dunia.
Globalisasi yang menimbulkan krisis multidimensional telah mampengaruhi perkembangan kepribadian manusia berupa krisis identitas dalam diri individu, kelompok dan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pembinaan kepribadian yang merupakan pemberdayaan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul akibat globalisasi. Bangsa Indonesia harus mempunyai identitas diri yang kuat dan memiliki antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Tokoh Ibu Inggit dengan nilai-nilai kepahlawanannya merupakan karakter yang kuat yang mampu memelihara dan berpegang pada nilai-nilai yang diyakininya benar sehingga pantas dijadikan rujukan nilai bagi bangsa Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan nasionalisme.
Nasionalisme (faham kebangsaan) tidak dapat dilepaskan dari nation (bangsa), yaitu sejumlah orang yang memandang diri mereka sebagai komunitas atau kelompok dan memberikan kesetiaan kepada kelompok di atas kepentingan lainnya. Mereka biasanya memiliki bahasa, budaya, agama, politik dan lembaga-lembaga serta sejarah di mana mereka mengidentifikasikan diri, juga percaya bahwa mereka mengalami persamaan nasib. Mereka biasanya mendiami suatu wilayah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya suatu bangsa adalah bahasa, ras, geografi dan lembaga-lembaga politik. Orang-orang yang membentuk suatu bangsa biasanya mengembangkan nasionalisme. Jika bangsa tersebut mencapai status negara-bangsa (nation-state), mereka mengembangkan suatu kerangka politik yang melindungi penduduk dan membangun lembaga-lembaga negara. Dalam membangun nasionalisme, penduduk mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk disumbangkan bagi kemerdekaan, harga diri, kemakmuran dan kekuatan negara.
Ibu Inggit adalah manusia yang mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Ia tidak ditakdirkan untuk memasuki Istana Merdeka bersama Bung Karno. Ia membela Bung Karno yang dituduh menulis surat bernada minta ampun pada Jendral Verheyen dan mengatakan “itu mah pamali, itu mah mustahil”. Ia memaafkan Fatmawati yang dianggapnya sebagai anak. Ia setia menjalani hari tuanya dengan berjualan bedak buatan sendiri. Ia memaafkan Bung Karno yang ketika masih sebagai mahasiswa disapanya dengan panggilan Kusno.
Sebuah pesan pendek datang sebagai undangan untuk menghadiri syukuran pembuatan film tentang kisah hidup Ibu Inggit Garnasih bertempat di Gedung Indonesia Menggugat. Ini adalah sebuah upaya untuk menggalang dukungan bagi istri pertama presiden pertama Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Ibu Inggit yang diusulkan masyarakat Jawa Barat menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya sebuah seminar nasional menyimpulkan bahwa Ibu Inggit besar jasanya bagi Negara ini mengingat pengabdiannya mendampingi Bung Karno dalam perjuangan merebut kemerdekaan sehingga layak dijadikan sebagai pahlawan nasional.
Jauh-jauh hari sebelumnya Ramadhan K.H. membuat sebuah autobiografi Ibu Inggit berjudul Kuantar ke Gerbang Kisah Cinta Inggit dengan Sukarno, yang ditulis dalam bentuk roman. Poeradisastra dalam sekapur sirih roman tersebut menulis amat provokatif : “separuh daripada semua prestasi Sukarno dapat didepositokan atas rekening Inggit Garnasih dalam ‘Bank Jasa Nasional Indonesia’. Pernyataan Poeradisastra tersebut mungkin ada benarnya karena Ibu Inggit berperan mendampingi Bung Karno sejak masih berstatus mahasiswa di THS (sekarang menjadi ITB), hingga dipenjara di Sukamiskin dan Banceuy yang berlanjut ke pembuangan di Ende dan Bengkulu. Ketika saat Indonesia merdeka tiba dan Bung Karno menjadi presiden pertama, Ibu Inggit tidak lagi berada di samping orang yang dicintai dan dikaguminya. Perempuan perkasa itu memilih berpisah karena tidak bisa menerima kenyataan cintanya harus dibagi dengan Fatmawati, teman sekolah anak angkatnya.
Indonesia harus memberikan penghargaan yang sepantasnya. Sebuah gelar bernama pahlawan nasional bahkan belum mampu membayar dedikasi dan pengorganan yang diberikan Ibu Inggit bagi Bung Karno dan republik ini. Dedikasi dan pengorbanan Ibu Inggit merupakan nilai-nilai kepahlawanan yang semakin terasa bermakna di tengah kekacauan nilai hidup berbangsa dewasa ini di tengah pusaran arus globalisasi.
Proses globalisasi mempengaruhi pada hampir keseluruhan arena kehidupan manusia terutama meliputi arena ekonomi, politik, dan budaya. Pada arena budaya mempengaruhi dimensi lanskap kepercayaan (sacriscape), lanskap etnik (etnoscape), lanskap ekonomi (econoscape), dan lanskap persantaian (leisurescape).Pandangan Marxian menganggap arena ekonomiah yang menentukan, sedangkan pandangan Parsonian menganggap arena budaya yang menentukan, sedangkan arena lainnya mengikuti.
Untuk menilai globalisasi, perlu dipertimbangkan norma-norma kultural yang dihasilkan oleh proses globalisasi kontemporer. Masalah globalisasi bukan melulu eksploitasi atau pekerja dunia ketiga atau kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korporasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (chaos).
Globalisasi menghasilkan paradox (Naisbitt), yaitu efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi. Efek diferensiasi terlihat pada runtuhnya negara Uni Soviet akibatnya munculnya sub budaya etnis (etnosentrisme). Negara yang dulunya terdiri dari pelbagai jenis etnis kini terurai ke dalam negara-negara kecil akibat munculnya nilai-nilai budaya etnis. Masalah semacam itu disadari benar oleh para founding fathers negara kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai sub budaya yang dari bangsa Indonesia yang bhinneka (berbeda-beda) namun keseluruhannya diikat oleh satu cita-cita untuk menciptakan budaya nasional yang diterima sebagai puncak budaya etnis. Efek homogenisasi terjadi terutama karena pengaruh komunikasi yang semakin intens. Televisi telah menjadikan dunia terasa sempit dan cita rasa manusia seolah diseragamkan. Tapi pada sisi lain pengaruh komukasi juga menyebabkan negara-bangsa (nation-state) yang homogen berubah ke arah suatu multikulturalisme. Pusat kekuasaan bisa beralih ke pinggiran, sedangkan budaya yang dulunya di pingiran (periphery) bisa berpindah ke pusat.
Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara terebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Kemiskinan menjadi masalah pokok yang harus diatasi oleh dunia.
Globalisasi yang menimbulkan krisis multidimensional telah mampengaruhi perkembangan kepribadian manusia berupa krisis identitas dalam diri individu, kelompok dan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pembinaan kepribadian yang merupakan pemberdayaan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul akibat globalisasi. Bangsa Indonesia harus mempunyai identitas diri yang kuat dan memiliki antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Tokoh Ibu Inggit dengan nilai-nilai kepahlawanannya merupakan karakter yang kuat yang mampu memelihara dan berpegang pada nilai-nilai yang diyakininya benar sehingga pantas dijadikan rujukan nilai bagi bangsa Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan nasionalisme.
Nasionalisme (faham kebangsaan) tidak dapat dilepaskan dari nation (bangsa), yaitu sejumlah orang yang memandang diri mereka sebagai komunitas atau kelompok dan memberikan kesetiaan kepada kelompok di atas kepentingan lainnya. Mereka biasanya memiliki bahasa, budaya, agama, politik dan lembaga-lembaga serta sejarah di mana mereka mengidentifikasikan diri, juga percaya bahwa mereka mengalami persamaan nasib. Mereka biasanya mendiami suatu wilayah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya suatu bangsa adalah bahasa, ras, geografi dan lembaga-lembaga politik. Orang-orang yang membentuk suatu bangsa biasanya mengembangkan nasionalisme. Jika bangsa tersebut mencapai status negara-bangsa (nation-state), mereka mengembangkan suatu kerangka politik yang melindungi penduduk dan membangun lembaga-lembaga negara. Dalam membangun nasionalisme, penduduk mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk disumbangkan bagi kemerdekaan, harga diri, kemakmuran dan kekuatan negara.
Ibu Inggit adalah manusia yang mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Ia tidak ditakdirkan untuk memasuki Istana Merdeka bersama Bung Karno. Ia membela Bung Karno yang dituduh menulis surat bernada minta ampun pada Jendral Verheyen dan mengatakan “itu mah pamali, itu mah mustahil”. Ia memaafkan Fatmawati yang dianggapnya sebagai anak. Ia setia menjalani hari tuanya dengan berjualan bedak buatan sendiri. Ia memaafkan Bung Karno yang ketika masih sebagai mahasiswa disapanya dengan panggilan Kusno.
Rabu, 09 Februari 2011
Reflection
"Follow effective action with quiet reflection. From the quiet reflection will come even more effective action." - Peter Drucker
Senin, 07 Februari 2011
Kahira
padang gurun, sinar rembulan, lampu temaram
dan bayangan masa lalu
aku datang
garda keamanan menenteng senjata laras panjang berpeluru
di sudut-sudut kota bahkan dekat kamarku
yang menggigil hingga pagi tiba
"dengan ruh"
"dengan darah"
yel-yel hamas di masjid al azhar usai khutbah jumat
seperti menyadarkan eksistensiku
sang musafir
yang terlena suara omi khaltoum
di kedai kopi dekat kepala ahlul bait dikuburkan
dan ditangisi sepanjang abad
piramida penderitaan manusia
sphinx teronggok di giza
pharaoh tergeletak tak berdaya
buku-buku naguib
masjid bermenara yang menggapai langit bening
melemparku ke perang salib
dan jubah merah
salahudin al ayubi
senin, 25 januari 2010
dan bayangan masa lalu
aku datang
garda keamanan menenteng senjata laras panjang berpeluru
di sudut-sudut kota bahkan dekat kamarku
yang menggigil hingga pagi tiba
"dengan ruh"
"dengan darah"
yel-yel hamas di masjid al azhar usai khutbah jumat
seperti menyadarkan eksistensiku
sang musafir
yang terlena suara omi khaltoum
di kedai kopi dekat kepala ahlul bait dikuburkan
dan ditangisi sepanjang abad
piramida penderitaan manusia
sphinx teronggok di giza
pharaoh tergeletak tak berdaya
buku-buku naguib
masjid bermenara yang menggapai langit bening
melemparku ke perang salib
dan jubah merah
salahudin al ayubi
senin, 25 januari 2010
Langganan:
Postingan (Atom)