Pendidikan nonformal bisa tingkatkan indeks inovasi bangsa Indonesia yang sedang terpuruk

Pendidikan Nonformal dan Difusi Inovasi

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA

Penyelenggaraan pendidikan nonformal kini dalam kondisi lesu darah dan kurang diminati rakyat. Lembaga pendidikan nonformal perlu transformasi agar lebih bernilai tambah untuk rakyat. Lembaga ditingkat kecamatan yakni PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) ditingkat kabupaten/kota sebaiknya segera ditransformasikan menjadi wahana difusi inovasi. Dalam teori sosiologi, difusi inovasi sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Sedang inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial itu pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Pakar sosiologi Rogers dan Shoemaker menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.
Pada prinsipnya difusi inovasi diartikan sebagai suatu proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran komunikasi tertentu, pada suatu kurun waktu tertentu, kepada anggota suatu sistem sosial. Munculnya Teori Difusi Inovasi dimulai pada awal abad ke-20. Ketika seorang sosiolog Perancis Gabriel Tarde, memperkenalkan kurva difusi berbentuk S (S-shaped diffusion curve). Kurva itu pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekolompok orang dilihat dari dimensi waktu. Anggota sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter (penerima inovasi) sesuai dengan tingkat keinovatifannya (kecepatan dalam menerima inovasi). Berbicara masalah inovasi tidak harus diasosiasikan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga iptek pemerintah ataupun perguruan tinggi. Sebetulnya kegiatan inovatif dapat dilakukan oleh masyarakat luas dalam bentuk yang bervariasi. Pada prinsipnya sumber inovasi, baik itu produk atau proses merupakan proses belajar (learning). Dalam konteks ekonomi makro, learning itu sebagai salah satu komoditas ekonomi yang penting sementara prosesnya dapat terjadi melalui berbagai mekanisme baik secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Agar rakyat mampu melakukan kegiatan inovatif maka harus ada upaya meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologinya yaitu dengan memperkuat kapasitas learning-nya. Jadi, aliran informasi dan knowledge dari sumber-sumber ilmu dan teknologi ke masyarakat perlu terus menerus difasilitasi lewat wahana yang berupa pendidikan non-formal. Wahana tersebut dimaksudkan untuk membentuk dinamika belajar melalui belajar sambil bekerja (learning by doing), belajar sambil memakai (learning by using), dan belajar sambil saling berhubungan (learning by interacting). Kesemuanya itu merupakan jalur cepat untuk meningkatkan produktivitas ke arah standar yang lebih tinggi.
The International Council for Educational Development (ICED) menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal yang berkualitas sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Lembaga itu mengelompokkan pendidikan non-formal ke dalam empat kategori yakni; (1) Pendekatan pendidikan perluasan (extension approach), (2) Pendekatan pelatihan (training approach), (3) Pendekatan pengembangan swadaya masyarakat ( the co-operative self- help approach), dan (4) Pendekatan pembangunan terpadu (integrated development approach). Sementara, pendidikan non-formal yang selama ini berlangsung di Jawa Barat baru sebatas extension approach. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki SKB yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Sayangnya, hampir semua SKB program kerjanya sangat minimalis, ketinggalan jaman dan ala kadarnya. Padahal, prasarana SKB kebanyakan sudah cukup memadai. Begitupula para pamong atau pengajar yang berstatus PNS setiap tahun terus ditambah.
Transformasi pendidikan nonformal di Jabar menjadi wahana difusi inovasi sebaiknya dimulai dengan penyadaran dan pembelajaran yang berhubungan dengan motivasi, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari. Selanjutnya diberikan pencerahan tentang hakekat inovasi yang bisa memberi keuntungan ekonomi. Pencerahan itu sesuai dengan pemikiran Rogers yang membagi proses difusi inovasi dalam empat elemen pokok, yaitu : pertama, inovasi untuk hal-hal yang dianggap baru oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep “baru” dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Kedua, saluran komunikasi; yakni alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, perlu memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima. Ketiga, jangka waktu proses inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima. Dimensi waktu terlihat dalam kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Keempat, sistem sosial; yakni kumpulan unit yang berbeda secara fungsional namun terlibat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Difusi inovasi akan mendorong semangat dan kemampuan kewirausahaan masyarakat. Dan lebih efektif jika berbasis sumber daya lokal yang menjadi potensi daerah yang harus dikembangkan. Sebagai contoh difusi untuk pengrajin batu alam agar produknya tidak stagnan. Kita sering melihat dari masa ke masa pengrajin batu alam di suatu desa hanya membuat produk sederhana seperti cobek dan alat penumbuk makanan. Padahal, dengan adanya inovasi mesin pemotong dan pengasah batu, mereka bisa menghasilkan poduk yang lebih variatif dengan volume produksi yang lebih besar. Untuk menuju kondisi itu para pengrajin batu alam perlu pendidikan non-formal sebagai proses pembelajaran bersama yang dibangun di atas komunikasi yang efektif. Yang pada gilirannya mampu menciptakan inovasi yang dapat memberinya daya untuk bangkit dari keterpurukan.

*) Dimuat harian KOMPAS, 14 Januari 2010

Program relokasi nelayan harus dilakukan dengan prinsip cost effectiveness

Memperkuat Program Relokasi Nelayan dan Sistem Informasi Pulau Kecil

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA *)

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di negeri ini masih jauh dari harapan. Departemen Kelautan dan Perikanan belum mampu mengimplementasikan Undang-Undang No.27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efektif dan cerdas. Konteks pengelolaan diatas menyangkut perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerin daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki 92 pulau kecil yang strategis secara posisi maupun potensi ekonomi. Namun, sifat strategis tersebut belum didayagunakan secara optimal. Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah mestinya bertindak kreatif dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan bantuan teknologi. Seperti membuat sistem informasi dengan teknologi terkini. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga harus mencakup program relokasi bagi nelayan.
Hingga saat ini akses terhadap informasi, terutama menyangkut posisi dan potensi pulau-pulau kecil tersebut kurang meamadai. Akibatnya pembangunan dan pengusahaan sulit dilakukan. Pendekatan geospasial yaitu dengan data dan informasi yang bereferensi bumi merupakan langkah yang efektif dalam pengelolaan. Mestinya, seluruh Dinas Kelautan dan Pesisir harus mampu membuat Sistem Informasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan menggunakan aplikasi yang murah/gratis. Seperti penggunaan Google Maps API (Application Programming Interface). Sistem ini menggunakan data dari domain publik yang gratis, legal, dan bersifat open source. Serta dapat didiseminasikan dengan mudah. Kreatifitas aparatur DKP di daerah perlu diwujudkan untuk menciptakan sistem informasi yang mudah diakses.
Google Maps API yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi berisi informasi tentang citra seluruh bumi yang salah satu informasinya ditampilkan dalam bentuk citra foto satelit. Dari citra tersebut kemudian dapat ditambahkan informasi-infomrasi lain dengan menambahkan fitur-fitur yang diinginkan. Google menyediakan layanan API untuk menampilkan peta pada halaman website. Aplikasi ini bernama Google Maps API (GMaps API). Peta yang ditampilkan diambil dari layanan Google Maps. Ada tiga jenis tampilan yang bisa dipilih dari Google Maps, yaitu: Map, Sattelite, dan Hybrid. Map menampilkan peta dalam bentuk peta garis, Sattelite menampilkan peta dalam bentuk citra/foto satelit dan Hybrid merupakan gabungan dari Map dan Sattelite. Dengan Google Maps API bisa dirancang sistem informasi berbasis internet untuk menampilkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap obyek bisa diberi label dan tiap label berisi keterangan tentang nama pulau, koordinat titik terluar, jumlah penduduk, wilayah administrasi dan potensi ekonomi. Dilengkapi juga dengan hyperlink untuk menuju halaman website yang berisi informasi lebih lengkap.
Ada perbedaan tipologi nelayan di negeri ini, baik menyangkut latar belakang budaya, sosial, pendidikan, dan tingkat kohesitas dalam komunitas mikro (antar nelayan dalam satu grup) atau dalam komunitas makro (nelayan dengan anggota masyarakat pesisir lainnya). Tipologi nelayan tersebut dapat digunakan sebagai ukuran bagi penentuan program relokasi nelayan di sebelas wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Dinamika budaya dan sosial ekonomi masyarakat nelayan baik yang akan direlokasi maupun yang akan menjadi tujuan relokasi harus diketahui dengan baik untuk menghindari kemungkinan distorsi dari tujuan relokasi seperti potensi terjadinya konflik. Relokasi nelayan dapat dilakukan dengan prinsip cost effectiveness. Sebagai contoh, kelebihan nelayan di WPP 5 (Laut Jawa ) mungkin akan lebih tepat apabila dialihkan ke WPP 2 (Laut China Selatan) yang notabene masih relatif dekat dan secara sosial tidak terlalu berbeda. Selain itu, pentingnya kebijakan transformasi nelayan. Kebijakan ini pada intinya bertujuan untuk memindahkan (transform) mata pencaharian nelayan baik secara vertikal misalnya dari nelayan menjadi pembudidaya ikan, pedagang perikanan atau pengolah ikan, jadi masih tetap dalam koridor sistem perikanan, atau dilakukan secara horisontal yaitu mengalihkan profesi nelayan menjadi kegiatan lain di luar sistem perikanan. Kebijakan tersebut merupakan adopsi dari salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang ditekankan oleh FAO melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries. Yaitu bentuk Regional Fisheries Management Organization (RFMO). Yang pada prinsipnya kebijakan tersebut menitikberatkan pada kerjasama regional (level negara) dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan lintas batas.
Tingginya tingkat degradasi lingkungan dan kemiskinan di wilayah pesisir merupakan isu utama pembangunan wilayah pesisir. Kondisi tersebut disebabkan karena belum jelasnya sistem perencanaan wilayah pesisir dan tidak sinkronnya pembangunan antar sektor. Tantangan dan rintangan bidang pengawasan dan pengendalian (wasdal) sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dijawab dengan strategi yang bisa mentransformasikan program dan kegiatan wasdal. Sehingga amanat pokok kegiatan wasdal yang mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan bisa terlaksana dengan baik. Apalagi, pada saat ini eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan intensitasnya sangat tinggi di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Antara lain seperti minyak bumi dan gas, perikanan, ekowisata bahari, industri kelautan, bangunan kelautan, angkutan laut, serta jasa kelautan lainnya, termasuk eksploitasi harta karun/ barang berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT). Eksploitasi yang berlebih berdampak pada rusaknya lingkungan. Pentingnya penguatan sistem VMS (Vesel Monitoring System) mengingat kapabilitas armada di DKP Provinsi rata-rata baru berukuran dibawah 30 GT. Juga perlunya standar kapal patroli untuk pengawasan keamanan laut. Sistem VMS juga harus mampu mencakup masalah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Selama ini sistem informasi HP-3 masih pincang, sehingga menimbulkan masalah tentang hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

*) Pemerhati Budaya Masyarakat Pesisir, Peserta Program S-3 Sekolah Pascasarjana UPI Bandung
**) Dimuat Harian KONTAN, 24 Desember 2009

The importance of education outside the school in accordance with the spirit of the times

Movement Anti-Unemployment and the Role of Non-Formal Education

By : HARJOKO SANGGANAGARA
(Cultural, Participant S-3 Program Graduate School of UPI Bandung)

Step Ministry of Manpower and Transmigration (Depnakertrans) which launched the movement of unemployment reduction (GPP) should not be limited to programs that only excessive distributing the money a la Santa. GPP program that made the early breakthrough Muhaimin Iskandar minister look less systemically so that the impact is less widespread. Can not be denied, the movement that proclaimed anti-unemployment Muhaimin minister for the new limited-ceremonial for money in the form of deconcentration funds and ketransmigrasian manpower and funds perbantuan task.
Unemployment anti conditions should be based on objective and qualifications of the unemployed today. Data Central Statistical Agency (BPS) shows that the number of unemployed in Indonesia in February 2009 reached 9,259,000 people. Of that amount, qualified graduate unemployment reached 626,600 people, 486,400 of those diplomas, high school vocational 1,337,600 people, 2,133,600 of the general high school, junior 2,054,700 people, 2,143,700 people elementary school, and did not complete primary school 450,000. Qualifications of the most critical and complex issue is the junior secondary school graduates to not complete primary school. They had not received a scheme and a decent employment programs. Their fate and abandoned by the state simply allowed to earn a livelihood if possible. Unemployment should have anti reinventing education begins with the formal charge nor productivity and creativity in accordance with the progress of time. Reinventing the meaning of rediscovering the importance of non-formal education in accordance with the spirit and the progress of time, he will be able to give practical provisions for the unemployed. Unfortunately, non-formal education on hold at the moment looking at random with a charge or outdated content. Non-formal educational organizations in the district called PKBM (community learning center) and at the district / city called SKB (studio learning activities) are not able to adapt to the progress of time. Unfortunately again, the above organizations bound by a chronic disease of bureaucracy. Seeing the above conditions the importance of synergy between Depnakertrans with reinventing the National Education Ministry to conduct non-formal education in this country.
All parties must realize that the root of the problem of unemployment was due to the education crisis. Be worthwhile to look at the history of the world, where in 1967 in Williamsburg, Virginia United States organized an international conference on "The World Educational Crisis". The initiative came from a former primary school teacher who later became President of the United States, the Lyndon B. Johnson. The conference organized by the James A. Perkin, Rector of Cornell University. Based on the working paper of the conference attended by 150 leaders in developed and developing countries, taken several steps and a global agreement. First, the importance of a united couple basic facts of the educational crisis, and make it explicit and to make strategies to deal with it. Second, a systematic search method and does not terkeping-pieces. A fantastic environmental changes caused by a number of world revolution in the field of science, politics, economics, demography and social order. Education system is also growing and changing rapidly, but not able to adapt to changes around it. Consequences arising gap between the education system and its environment, it is the essence of the world educational crisis. Although local conditions lead to different variations of the crisis from one country to another, however, seems the common thread in all nations.
Important recommendations of the conference is the above pendididkan important role in all three environments, known as community or so-called non-formal education. Environmental education through the public or non-formal education has various names, such as adult education (adult education), continuing education (further education), on-the-job training (job training), accelerated (training accelerated), farmer or worker training (training of workers for farmers), and extension service (additional educational services). Humans as social beings become part of various groups in society, either naturally or deliberately. Human itself is part of the family, city, state and religious groups. There is also a group that deliberately entered as sports associations, trade unions, cooperatives, political organizations, arts associations and others. Through these groups of non-formal education can be done. Non-formal education can be a complement of formal education, especially when associated with the limitations resulting from the crisis.
Effectiveness and implementation of non-formal education can be seen the difference in the case of developed countries / industrial and developing countries. In developed countries like Europe and North America non-formal education is seen as further education for one's life. Lifelong education (life long education) is very significant in advancing and changing society for three reasons: (1) to obtain employment; (2) maintain the availability of trained manpower with technology and new knowledge needed to continue productivity; (3) improve the quality of and comfort of individual life through cultural enrichment by utilizing free time (leisure time). In developing countries, non-formal education started at random (minimalist), new limited its role to educate the farmers, workers, small businessmen and others who could not attend school. Another role is to enhance the ability of the people who have low educational qualifications so that they work more effectively. In the current era of globalization non-formal education system in this country must be transformed so that its implementation could approach the developed countries.

Sejarah Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat beribukota di Kota Bandung dan pusat pemerintahannya berada di Gedung Sate, memiliki wilayah seluas 3.709.528,44 hektar yang secara administratif terdiri dari 17 kabupaten, 9 kota, 527 kecamatan, 468 kelurahan dan 5312 desa.
Kabupaten dan kota di Jawa Barat dalah sebagai berikut : (1)Kabupaten Bandung; (2) Kabupaten Bandung Barat; (3) Kabupaten Cianjur; (4) Kabupaten Sukabumi; (5) Kabupaten Bogor; (6) Kabupaten Bekasi; (7) Kabupaten Karawang; (8) Kabupaten Purwakarta; (9) Kabupaten Indramayu; (10) Kabupaten Cirebon; (11) Kabupaten Sumedang; (12) Kabupaten Subang; (13) Kabupaten Majalengka: (14) Kabupaten Kuningan; (15) Kabupaten Ciamis; (16) Kabupaten Garut; (17) Kabupaten Tasikmalaya; (18) Kota Bandung; (19) Kota Cimahi; (20) Kota Sukabumi; (21) Kota Bogor; (22) Kota Depok; (23) Kota Bekasi; (24) Kota Cirebon; (25) Kota Tasikmalaya; (26) Kota Banjar.

Sejarah

Di lihat dari sudut pandang sejarah, Provinsi Jawa Barat sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Berdasarkan “Provincie Ordonantie”, di Jawa dan Madura dibentuk provinsi-provinsi antara lain Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Januari 1926 (Stb. 1925-378), yang merupakan provinsi pertama. Provinsi Jawa Barat membawahi lima Karesidenan, yaitu Banten, Batavia, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. Gubernur Jawa Barat yang pertama bernama W.P. Hilten. Pada zaman pendudukan Jepang, Jawa Barat dipimpin dengan sistem militerisme oleh seorang Gunseikan yang memimpin Gunseibu (setingkat provinsi). Kepala Gunseibu Jawa Barat adalah Kolonel Matsui, dengan wakilnya sebanyak dua orang yaitu Raden Suradiningrat dan Atik Suwardi.
Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih mencoba untuk menguasai Indonesia. Dr H.J. van Mook mencoba memecah Indonesia menjadi Negara federal (serikat) dengan mendirikan Negara Pasundan (1948) yang memilih R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Wali Negara. Namun sebelum itu pada tanggal 4 Mei 1947, Ketua Partai Rakyat Pasundan yang juga sebagai Bupati Garut, R.A.A. Moesa Soeriakartalegawa memproklamasikan berdirinya “Negara Pasundan” dan mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara. Di sisi lain, akibat pro kontra Perjanjian Renville pada Januari 1948, maka dalam Masyumi terjadi perpecahan. Sekar Marijan Kartosuwiryo yang tidak menyetujui perjanjian tersebut memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949.
Dalam perkembangannya lebih lanjut, karesidenan Batavia kemudian menjadi Daerah Khusus Jakarta yang setingkat dengan provinsi. Karesidenan Banten yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang memisahkan diri dari Jawa Barat dan membentuk Provinsi Banten beribukota di Serang. Jabatan residen pun dihapus diganti dengan Kepala Bakorwil (Badan Kordinasi Wilayah), yaitu Bakorwil Bogor, Bakorwil Purwakarta, Bakorwil Priangan yang berkedudukan di Garut dan Bakorwil Cirebon.

Visi dan misi

Provinsi Jawa Barat memiliki visi : “ Dengan iman dan taqwa sebagai Provinsi termaju dan mitra terdepan Ibukota Negara tahun 2010” dengan misi sebagai berikut : (1) Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat; (2) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter tur singer); (3) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih terbuka; (4) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ; (5) Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal; (6) Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat; (7) Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Pola Dasar Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 2003).

Pemerintahan Daerah

Gubernur Jawa Barat masa bakti tahun 2003-2008 adalah Danny Setiawan dan Wakilnya Nu’man Abdul Hakim yang dipilih oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Pada pemilihan gubernur yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, terpilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2008-2023 Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Effendi yang merupakan koalisi yang diusung PKS dan PAN mengalahkan pasangan Agum Gumelar - Nu’man Abdul Hakim yang diusung PDI Perjuangan, PPP, PBB dan PDS; dan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. .Sebelum Danny Setiawan, Gubernur Jawa Barat sejak Indonesia merdeka adalah sebagai berikut: Mas Soetardjo Kartohadikusumo (1945), Mr Datuk Djamin (1946): Mas Sewaka (1946-1952); Ir Ukar Bratakusumah (1948-1949); R Muhammad Sanusi Hardjadinata (1952-1956); R. Ipik Gandamana (1956-1960); H. Mashudi (1960-1970); Solihin Gautama Purwanegara (1970-1975); H Aang Kunaefi (11975-1985); H R Moh. Yogie Suardi Memet (1985-1993) dan R. Nuriana (1993-2003) (Tim Pansus DPRD, 1995 : 51-185).



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2004 berjumlah 100 (seratus) orang dengan komposisi keangggotaan berdasarkan kepartaian adalah sebagai berikut (Profil DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009) : Partai Golongan Karya 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19 orang, Partai Keadilan Sejahtera 14 orang, Partai Persatuan Pembangunan 13 orang, Partai Demokrat 9 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 7 orang, Partai Amanat Nasional 7 orang, Partai Bulan Bintang 1 orang, Partai Kesatuan dan Persatuan Bangsa 1 orang, dan Partai Damai Sejahtera 1 orang.
Keseratus anggota DPRD tersebut berhimpun ke dalam 7 (tujuh) fraksi, yaitu Fraksi Parti Golkar 28 orang, Fraksi PDI Perjuangan 21 orang (termasuk di dalamnya anggota dari PDS dan PKPB), Fraksi PKS 14 orang, Fraksi PPP 13 orang, Fraksi PD 10 orang (termasuk anggota PBB I orang), Fraksi PAN dan Fraksi PKB masing-masing 7 orang.
Melalui pemilihan dalam Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin secara kolektif oleh 4 orang pimpinan : H.A.M. Ruslan (FPG) sebagai Ketua, H. Rudi Harsatanaya (FPDI Perjuangan) sebagai Wakil Ketua, H. Achmad Ru’yat (FPKS) sebagai Wakil Ketua dan H.Amin Suparmin (FPPP) sebagai Wakil Ketua.
Pada Pemilu legislatif 2009, PD memperoleh kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Barat diikuti PG dan PDI Perjuangan, PKS, PPP, PKB,PAN, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Partai Gerindra dan Partai Hanura adalah partai baru yang memperoleh suara secara mencolok secara nasional maupun regional. PD unggul secara nasional di bawah bayang-bayang popularitas SBY yang kemudian maju menjadi capres berpasangan dengan Boediono berhadapan dengan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto. Dalam Pemilihan Presiden 8 Juli 2009, Megawati Prabowo memperoleh suara sekitar 27%, SBY-Boediono 60% dan JK-Wiranto 13% berdasarkan data dari Quick Count dan Exit Poll yang dilakukan pelbagai lembaga survei dan stasiun teve.

Para anggota DPRD memiliki tiga fungsi pokok yaitu membuat peraturan daerah (legislation), membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (budgeting) dan mengawasi jalannya pemerintah daerah (controlling).

Good Governance

Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada terwujudnya good governance yang diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance yaitu : partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.
Agenda good governance versi Partnership for Government Reform adalah anti korupsi, reformasi birokrasi, corporate governance, reformasi hukum dan peradilan, otonomi daerah dan desentralisasi, reformasi pemilihan umum, pemberdayaan parlemen dan penguatan masyarakat madani (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002:10)

gelombang pasang

Inovasi kunci perekonomian di masa depan

Pragmatisasi Inovasi Daerah

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA


Laporan International Innovation Index 2009 menempatkan negeri ini berada di posisi ke-71 dari 108 negara yang diukur. Posisi itupun untuk kawasan Asia Tenggara masih dibawah Malaysia yang berada diposisi 21 dan Thailand diposisi 44. Indeks diatas merupakan kondisi yang sangat ironis. Karena potensi sumber daya alam, ragam kebudayaan dan jumlah penduduk negeri ini sebenarnya memungkinkan negeri ini bisa menjadi lahan subur untuk tumbuhnya proses inovasi. Juga bisa merupakan potensi yang sangat besar untuk berbagai produk inovatif. Sayangnya, kebijakan inovasi daerah yang mestinya menjadi ujung tombak sistem inovasi nasional belum dijalankan secara sungguh-sungguh. Kebijakan inovasi daerah acapkali tidak menginjak bumi alias hanya diawang-awang.
Selama ini kebijakan inovasi daerah masih terlalu teoritis dan kurang pragmatis. Pentingnya arti pragmatisasi sistem inovasi daerah agar semua energi kreatifitas tidak menggumpal di meja birokrasi tetapi bisa mencair menjadi nilai tambah bagi masyarakat luas. Istilah pragmatisasi berasal dari bahasa Yunani yakni ”pragma” yang berarti perbuatan atau tindakan yang bermanfaat. Suatu kebijakan atau langkah bisa dianggap pragmatis apabila membawa hasil konkrit dan dapat diaplikasikan secara luas. Pragmatisasi itu akan terwujud jika kebijakan inovasi daerah itu benar-benar berakar dari nilai-nilai dan budaya lokal. Pragmatisasi inovasi daerah hendaknya terfokus kepada produk inovatif lokal yang berupa kriya unggulan. Bermacam kriya unggulan mestinya jangan hanya menjadi barang pajangan untuk pameran. Tetapi harus mampu menjadi produk yang mampu menerobos pasar global secara kontinu. Untuk menerobos pasar dibutuhkan strategi diferensiasi produk kriya unggulan. Kriya unggulan tidak perlu berorientasi cost leader. Dalam arti mesti diproduksi secara masal dengan bantuan permesinan. Sebaiknya kriya unggulan tetap dikerjakan oleh daya kreatifitas dan tangan-tangan trampil anak bangsa. Hal itu sejalan dengan pendapat pakar manajemen industri Michael Porter, yang menyatakan bila suatu produk tidak bisa menjadi cost leader, maka jadilah differentiator. Dengan demikian, untuk mengelola produk inovatif seperti kriya, maka strategi diferensiasi bisa menjadi daya saing yang sulit untuk ditiru oleh produk dari negara lain. Contoh strategi diferensiasi yang sukses di pasar global adalah produk ukir-ukiran Jepara. Di pasar Amerika Serikat produk ukiran Jepara mampu bertahan dari gempuran produk masal dari RRC yang berorientasi cost leader. Meskipun harga jual lebih tinggi, namun pasar Amerika Serikat tetap memilih produk mebel ukiran dari Jepara karena faktor mutu dan keunikan. Mutu bisa dilihat dari kualitas presisi, pelapisan kayu, kekuatan sambungan serta motif dan alur ukiran yang sangat berbeda sehingga memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan mebel dari RRC.
Strategi diferensiasi terhadap kriya unggulan harus segera dirumuskan. Kriya unggulan atau excellent craft pada prinsipnya merupakan suatu produk yang dihasilkan dari perpaduan antara ketrampilan dan daya kreatifitas manusia, keunikan dalam pemanfaatan/pengolahan material, dan serapan budaya lokal. Strategi diferensiasi yang paling penting dan mendasar adalah aktivitas pelatihan masyarakat untuk membuat kriya unggulan. Pada saat ini semakin langkanya SDM yang bisa menggeluti produksi kriya secara baik. Sudah waktunya pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dengan infrastruktur dan sistem pengajaran yang modern. Jika pelatihan itu dilakukan secara asal-asalan akan sulit mewujudkan produk kerajinan masyarakat yang layak disebut sebagai kriya. Apalagi kriya unggulan yang mampu mewakli identitas maupun aset bangsa. Metode pelatihan yang ideal adalah lewat lembaga pendidikan formal. Sayangnya pada saat ini sangat jarang, bahkan belum ada sekolah kejuruan yang fokus terhadap pengajaran kriya unggulan. Dahulu, ada sekolah kejuruan tentang bangunan atau perabot dari kayu. Sekolah itu telah menghasilkan tukang kayu yang sangat trampil dan mahir. Namun, sekolah kejuruan semacam itu kini sudah tidak ada lagi. Jika pemerintah daerah kesulitan membentuk atau memformalkan pengajaran tentang kriya, bisa saja melalui pendidikan informal tetapi dengan infrastruktur yang modern. Sayangnya, pemerintah daerah belum mampu menyediakan ruang kreatifitas yang memadai untuk warganya. Mestinya pemerintah daerah tidak boleh mati langkah dalam membangun infrastruktur yang bisa menumbuhkan kreatifitas warga dan mengajarkan proses desain yang benar.
Kebijakan Inovasi Daerah hendaknya tidak terjebak dengan hasil riset lembaga formal atau perguruan tinggi yang terlalu teoritis dan kurang membumi. Pragmatisasi inovasi daerah akan berlangsung dengan baik jika ada landasan yang kokoh terhadap stimulus gagasan disain dari masyarakat. Jika stimulus itu bisa dijalankan secara baik maka sederet gagasan disain masyarakat akan berubah menjadi produk yang lebih rinci. Oleh karena itu, sangatlah penting masukan dari pakar desain produk. Agar gagasan disain masyarakat itu layak untuk dikembangkan. Dari kacamata ilmu desain produk, banyak gagasan yang secara sekilas terlihat mencengangkan, namun setelah dicoba untuk direalisasikan, ternyata sangat sulit atau bahkan tidak mungkin direalisasikan menjadi produk yang baik.
Pragmatisasi inovasi daerah dan strategi diferensiasi hendaknya menjadi perhatian utama dari DRD (Dewan Riset Daerah). DRD sebagai lembaga fungsional lokal itu, kiprah dan tanggung jawabnya seperti disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Stigma DRD yang merupakan lembaga yang selalu mengkerutkan kening orang, harus dirubah menjadi lembaga yang mampu mendorong kreatifitas warga serta mengembangkan kriya hingga menghasilkan nilai tambah yang konkrit. Salah satu yang patut dicontoh adalah program DRD Pemkot Surakarta yang telah sukses mewujudkan strategi diferensiasi dan berhasil meningkatkan pangsa pasar kriya unggulan daerah itu. Melalui pembangunan infrastruktur Solo Technopark. Pembangunan infrastruktur itu merupakan sinergi antara Sistem Iptek Daerah (SIPTEKDA), Sistem Industri dan Perdagangan Daerah (SIPD) serta komponen masyarakat kreatif. Hasilnya, Sistem Inovasi Daerah mampu berfungsinya sebagai local incorporated yang tangguh dan berhasil menggenjot pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai tambah yang luar biasa.

*) Artikel dimuat Harian KOMPAS, 24 November 2009