The Method of Cadre Character Development of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in Building the spirit of Nationalism

THE ABSTRACT

Harjoko Sangganagara B. Sugiatmo. The Method of Cadre Character Development of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in Building the spirit of Nationalism in the Globalization Era (The Descriptive Analytic Study to the Cadre Course Participants Held by the Training and Education Board of The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) of the Province of West Java Chapter).
The advent of the program on character building through cadre regeneration at the Indonesian Democratic Party of Struggle for West Java Chapter is regarded as a response toward a disparity between the demand for development and the party’s capability owing to the scarcity of the cadres who have intelligent traditions and statesmanship with ideology concerns; conscience and political understanding; the party awareness; as well as higher social and environmental awareness.
To overcome the problems, it is necessary to make the program of the party’s cadre character building which is materialized by instilling the Indonesia Five Fundamental Principles (Pancasila) ideology in the nation building. The regeneration is conduct at the Training and Education Board of the Indonesian Democaratic Party of Struggle of West Java Chapter in Bandung periodically.
This move was based on the decision of the First Congress of the Party (PDI Perjuangan) held ini Semarang to prepare the Party members to be the cadre through a special training and education. Cadres are those who are posted at the structural party, governance, both executive and legislative, as well as functional tasks.
Such a cadre position is a novel strategy in character development through nation building by recruiting the education participants across the regencies and cities in West Java. Next, they are educated and updated in the hope to improve the human resource which has the national horizons with curricular materials comprising : Pancasila ideology, Indonesian Political Economic Social and Cultural Systems (Trisakti), National History and History of Political Parties in Indonesia, Leadership and Management Organization, Political Communication and a set of Outbound activities.
The study was conducted through : (1) observing the learning process in conjunction with character development at Badiklat PDI Perjuangan of West Java ; (2) observing the training and educations participants; and (3) observing the national development in the use of interview and observation method.
The efforts of character development can be realized to generate the cadre participants. The training and education participants who returned to their districs and hometowns may bring with them some positive effects for the national life and party despite some weaknesses that need further study. Therefore, the character building of the cadres should be improved when necessary.

RPJPD Jawa Barat, "Meraih Kaki Bukit, Bukan Cita-Cita Setinggi Langit"

Gazela dan Singa Dalam Perda RPJPD

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)

Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat tahun 2005-2025 telah disahkan dalam suasana kurang darah dan sepinya respon masyarakat. Kita semua bisa menilai apakah eksistensi Perda itu bersifat realistis, bombastis, atau merupakan dokumen “salah mimpi” karena terbatasnya kemampuan dalam merumuskan realitas dan meneropong masa depan.

Mestinya ada faktor Gazela dan Singa dalam menyusun Perda RPJPD Jabar. Karena fakta menunjukkan bahwa persaingan hidup semakin sengit dan dalam tempo yang sangat cepat. Kondisi persaingan di era globalisasi jilid tiga sekarang ini bisa dianalogikan seperti berlari bersama Gazela ( Kijang ) dan mencari makan berhadapan dengan Singa. Faktor Gazela dan Singa merupakan filosofi dari Dromokrasi yang berarti pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi terletak pada faktor kecepatan. Istilah Dromokrasi berasal dari akar kata dromo yang dalam bahasa Yunani berarti berpacu atau cepat dan kratos berarti pemerintahan. Pada era globalisasi, kecepatan menjadi ciri kemajuan sehingga membentuk progres tata pemerintahan dalam tempo tinggi.

Jika kita cermati Perda RPJPD isinya belum menekankan secara tegas akan pentingnya faktor kecepatan. Serta belum tampak milestones pembangunan secara sistematik. Hal itu disebabkan belum adanya dukungan Expert System sebagai alat yang canggih untuk menyusun rencana pembangunan, pembuatan keputusan dan pengendalian pembangunan. Sebagai catatan, Expert Systems biasanya dibuat atas kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi yang sudah dianalisasi secara valid dan terstandarisasi. Expert System itu dalam konteks rencana pembangunan wilayah atau infrastruktur biasanya berupa visualisasi rencana pengembangan. Visualisasi tersebut dalam dunia otomotif atau perancangan pesawat terbang biasa disebut dengan mock-up. Kemajuan perangkat aplikasi komputer seperti CATIA yang berkemampuan solid modeling sangat memungkinkan membuat digital mock-up yang sangat praktis. Dengan digital muck-up itu berbagai macam iterasi dan modifikasi desain bisa dilakukan perubahan dengan cepat. Contoh Expert System yang sangat bagus telah dimiliki oleh kota Beijing di Cina yang bernama Beijing Municipality Planning Exhibition. Dengan adanya Beijing Municipality siapapun bisa mengetahui secara detail seperti apa kondisi kota Beijing selama lima, sepuluh, hingga duapuluh lima tahun kedepan secara valid dan sangat meyakinkan. Dengan demikian pembangunan bisa terpacu dan relevan dengan tantangan jaman.
Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004, bahwa dalam Perda RPJPD juga tertuang rumusan visi untuk merancang masa depan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Jabar yang telah dirumuskan adalah “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Warga Jabar dipersilahkan merenung apakah visi diatas bisa menjadi kompas pembangunan daerah. Atau hanya sekedar kata-kata mutiara yang indah. Mestinya visi diatas bisa menyemangati sekaligus mampu menjadi pekik komando dalam berpacu dengan Gazela dan berkompetisi dengan Singa dalam membentuk masa depan. Bagaimanapun juga, RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang mengandung unsur kebijakan publik. Dan selanjutnya sebuah kebijakan publik tidak hanya menjadi barang pajangan tetapi harus diimplementasikan. Arti lebih lanjut dari hal diatas adalah bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata (tangible) dengan dokumen RPJMD. Setidaknya harus ada indikator dan korelasi positip terhadap sasaran lima tahunan. Kekuatan RPJPD sebagai satu dokumen perencanaan akan terwujud jika ada kejelasan mengenai faktor-faktor yang akan dikembangkan sebagai pendukung pencapaian visi dalam kurun 20 tahun kedepan yang terdistribusi bebannya secara baik dalam 5 tahunan.
Untuk menggambarkan realitas dan membentuk masa depan menurut Prof. Thurow dari Massachusets Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat terdapat dua kata kunci. Dimana keduanya memberikan gambaran langsung dari tantangan yang akan membentuk masa depan. Kedua kata kunci tersebut adalah : pertama, semakin berkurangnya arti dan peran sumber daya alam dan buruh sebagai modal dasar pembangunan. Dan yang kedua semakin meningkatnya peran dari kreatifitas dan daya inovasi manusia (human ingenuity) sebagai unsur pokok dalam menentukan keunggulan dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Disisi yang lain isi RPJPD Jabar justru menempatkan sumberdaya alam dan melimpahnya buruh sebagai modal dasar pembangunan daerah. Posisi geografis Jabar yang berbatasan dengan Ibukota Negara menjadi penyangga serta lintasan utama arus regional penumpang dan barang antar pulau Sumatera-Jawa-Bali. Namun, faktor itu bisa kurang berarti jika pembangunan infrastruktur sangat lambat dan kurang memadai jumlahnya.
RPJPD juga memberikan perhatian terhadap pertumbuhan lapangan kerja dengan cara mendorong sektor pertanian multiaktivitas. Sayangnya, sektor pertanian multiaktivitas belum terdefinisi secara kokoh. Masih bersifat amorfik alias bentuknya masih berubah-ubah. Nampaknya janji Gubernur dan Wagub untuk menciptakan sejuta lapangan kerja per-tahun untuk warga Jabar sangat sulit diwujudkan. Akibatnya, Jabar masih terus menduduki urutan pertama dalam jumlah pengangguran. Mestinya RPJPD mampu mentransformasikan profesi atau jenis pekerjaan penduduk Jabar yang tidak memiliki prospek masa depan. Serta pentingnya Reinventing atau menemukan kembali masa depan industri budaya atau industri kreatif dengan langkah-langkah yang lebih progresif dan sistemik. Sebagai catatan, lapangan pekerjaan utama penduduk Jabar masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan, yaitu sebesar 27 persen untuk sektor pertanian dan 26 persen sektor perdagangan. Kemudian disusul sektor industri sebesar 18 persen, jasa 12 persen, sektor angkutan dan pergudangan 9 persen dan sisanya belum bisa didefinisikan secara layak karena jenis pekerjaan tersebut bersifat serabutan. Melihat postur pekerjaan utama penduduk Jabar yang dalam kondisi rapuh, ditambah semakin meningkatnya jumlah pengangguran intelektual lulusan perguruan tinggi. Diperlukan terobosan dalam penciptaan lapangan kerja baru terutama yang berbasis industri kreatif atau industri budaya. Pentingnya pembangunan infrastruktur untuk industri kreatif dan lebih banyak lagi dibangun Balai Latihan Kerja ( BLK ) yang mengajarkan beragam produk kreatif. Sehingga akan lahir pekerjaan jenis baru atau future of work di era globalisasi. Gambaran singkat dari kinerja ekonomi kreatif menurut World Bank pada 2006 adalah mencapai pertumbuhan 9 persen per-tahun. Dan 7,3 persen PDB dunia adalah kontribusi dari industri kreatif. Pekerja kreatif akan terus tumbuh rata-rata di atas 5 persen setiap tahun. Apakah RPJPD Jabar telah mengakomodasikan secara baik sektor industri kreatif ? Nyatanya, anggaran di sektor seni, budaya dan infrastuktur terkaitnya dalam APBD setiap tahunnya masih sangat kecil. Jangankan berpacu dengan Gazela, berlari mengejar Domba pun rasanya tidak sanggup.

*)    Artikel dimuat di harian KOMPAS, 15 September 2008
**) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Olah Raga Bangun Mental Bangsa, PERSIB Bangkitkan Energi Kolektif Warga Jabar

Membangun Budaya Sportifitas Bobotoh Persib

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)

Sang petualang globalisasi gelombang pertama yakni Marco Polo pada 1254 mengambil secara diam-diam permainan sepak bola dari daratan Asia khususnya negeri Cina lalu dibawa ke daratan Eropa. Sejak saat itu sepak bola menjadi cermin sosial dan barometer tingkah laku masyarakat. Sampai-sampai pemikir sosial Antonio Gramsci menyatakan bahwa sepakbola merupakan model masyarakat yang sangat membutuhkan penegakan hukum fair play dan sportifitas. Betapa sulitnya membangun budaya sportifitas bagi suporter sepak bola. Namun, sesulit apapun usaha itu harus tetap dilakukan tanpa ada kata putus asa. Termasuk usaha untuk membangun budaya sportifitas bagi generasi baru bobotoh Persib sekarang ini. Harus diakui secara jujur bahwa pesona Persib bagi generasi muda di tatar Pasundan sangat luar biasa dan mengalahkan pesona partai politik atau ormas manapun.

Alangkah sayangnya jika energi kolektif suporter Persib tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Pelarangan bermain dikandang sendiri bagi Persib dalam laga kompetisi Liga Super Indonesia 2008 akhir-akhir ini merupakan dilema besar yang mesti dipecahkan segera. Mestinya orangtua dan pemegang otoritas keamanan tidak serta merta menghukum bobotoh Persib dengan “palu godam” yang bisa meremukkan energi kolektif kaum belia. Bukankah, kita sebagai orang tua di tatar Pasundan ini sangat berdosa karena sudah puluhan tahun belum mampu membangun stadion atau SOR ( sarana olah raga ) yang representatif dan modern. Alangkah malangnya nasib anak-anak kita yang kesulitan fasilitas olah raga dan ruang untuk berkreasi.
Membangun budaya sportifitas bagi bobotoh Persib sebenarnya bukan pekerjaan mahal, tetapi butuh ketulusan, ketelatenan dan daya kreatifitas. Dari aspek psikososial suporter Persib tak ubahnya seperti Tifosi, sebutan dari suporter Italia. Mereka itu ada kesamaan yakni tidak sekedar menonton pertandingan, tetapi cenderung ikut menentukan jalannya permainan sebagai “aktor” di pinggir lapangan. Dengan demikian para suporter dalam status sebagai “aktor” sebaiknya didorong atau diberi fasilitas tertentu supaya lebih bertanggung jawab. Selain itu agar suguhan teaternya tak kalah sensasional dari pertandingan sepakbolanya. Juga harus dibangun daya kecerdasannya agar mampu menyedot atensi dan liputan media masa. Alangkah eloknya jika para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat sering larut ditengah aksi supporter itu. Menghadapi gejolak bobotoh Persib akhir-akhir ini dibutuhkan metode yang persuasif. Seperti halnya langkah perusahaan multinasional Honda yang ikut serta membangun budaya sportif dikalangan suporter sepak bola. Yang berusaha mengeleminir perilaku suporter yang destruktif dan mentransformasikan menjadi hiburan kolosal yang atraktif baik di dalam maupun di luar stadion. Transformasi itu bisa berlangsung secara baik jika perkumpulan suporter mampu membuat tribun penonton tak ubahnya seperti panggung teater yang mampu menyajikan paduan suara, koreografi hingga panggung humor kolosal. Dan jangan lupa bahwa faktor humor atau komedi yang disisipkan dalam siklus pertandingan sepak bola sangat ampuh untuk meredam emosi sekaligus pembangkit sikap sportifitas. Dalam hal itu kemurungan akibat kekalahan pertandingan bisa ditransformasikan menjadi gelak tawa yang menyehatkan jiwa raga. Tampaknya bobotoh Persib perlu terapi tertawa secara interaktif untuk mencegah efek petasan sumbu pendek alias beban psikologis yang sedang mengimpit. Perlu dicatat, bahwa pada era globalisasi sekarang ini humor atau kejenakaan merepresentasikan salah satu bentuk intelegensi manusia yang paling tinggi. Tak kurang dari Fabio Sala yang teorinya menyatakan bahwa humor yang digunakan secara mahir akan melancarkan berbagai aktivitas organisasi, termasuk aktivitas olah raga.
Terapi tertawa secara interaktif bagi supporter sepak bola diyakini bisa mengurangi tajamnya rivalitas, mengurangi ketegangan, dan membantu mengkomunikasikan pesan-pesan yang sulit dipahami. Jika perlu, sebelum pertandingan sepak bola dimulai diadakan terapi ketawa lewat gerakan senam atau peragaan lain. Sehingga ketegangan dan emosi penonton bisa dinormalisir. Pada saat ini ahli psikologi masa menyatakan bahwa humor mereprensentasikan aspek ide dan pemikiran yang cemerlang yang dibutuhkan pada era kompetisi yang sengit. Terapi ketawa terhadap suporter sepak bola yang dilakukan secara teratur bisa melahirkan situasi ceria, yang pada gilirannya bisa meningkatkan sportifitas dan kolaborasi yang lebih luas. Melalui terapi itu bisa di eksplorasi nilai-nilai kebajikan dari ketawa. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain terlihat dalam riset yang dilakukan oleh Lee Berk yang menunjukkan bahwa ketawa dapat menurunkan hormon-hormon stres dan meningkatkan sistem kekebalan. Juga riset dari Robert Provine yang tergambar dalam bukunya berjudul “Laughter, A Scientific Investigation” yang menyajikan penjelasan yang mendalam tentang antropologi dan biologi ketawa. Dijelaskan bahwa ketawa mengandung manfaat aerobik. Juga mengaktifkan sistem saraf otak, meningkatkan kecepatan jantung, memompa darah ke dalam organ-organ tubuh bagian dalam. Diantara kita banyak yang kurang sadar bahwa kinerja atau denyut jantung dalam waktu sepuluh menit dengan mengayuh mesin olahraga elektronik setara dengan satu menit ketawa yang tulus saat menonton langsung pertandingan sepak bola. Paradigma membangun budaya baru sportifitas suporter sepak bola yang bisa menangkal kerusuhan sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh Komite Olimpiade Internasional. Bahwa partisipasi suporter yang sehat itu lebih penting dibandingkan dengan sebuah angka kemenangan.
Disisi yang lain, mesin pembangkit energi kolektif masyarakat Jabar yang bernama Persib telah berusia 75 tahun dan sudah melahirkan beberapa generasi bobotoh. Namun, generasi bobotoh sekarang ini dalam situasi disimpang jalan yang sangat riskan akibat akumulasi masalah sosial. Apalagi, pemerintah daerah masih belum mampu menyediakan SOR yang pantas bagi rakyatnya. (*)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Setiap tahun Pantura Jawa Barat digencet oleh dua kekuatan alam yang sangat dahsyat, ROB dan BANJIR KIRIMAN

Risk Management Untuk Banjir Pantura

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA

Daerah sepanjang pantai utara ( Pantura ) Jawa Barat sekarang ini kondisinya seperti “digencet” oleh dua fenomena kekuatan alam. Fenomena yang pertama adalah banjir pantai atau ombak pasang lautan yang semakin menggerus garis pantai. Sedangkan fenomena kedua merupakan banjir kiriman dari hulu DAS yang semakin mengganas.

Akibatnya, daerah Pantura seperti Indramayu, Karawang, Bekasi, Subang dan Cirebon mengalami tingkat kerusakan yang sangat serius. Banjir telah mengakibatkan berbagai kerusakan berat terhadap pemukiman, infrastruktur dan pertanian rakyat. Berbeda dengan penanganan pasca banjir di DKI Jakarta yang bisa recovery infrastruktur secara cepat, maka baniir di Pantura selama ini hanya diatasi dengan tambal sulam. Sehingga semakin menimbulkan degradasi infrastruktur, lingkungan dan sosial. Ironisnya lagi, hingga saat ini pemerintah juga belum menerapkan risk management secara benar guna meminimalkan kerugian akibat banjir. Pembenahan infrastruktur pasca banjir yang tambal sulam akan menjadi bulan-bulanan banjir lagi dikemudian hari.
Pentingnya menerapkan risk manajemen untuk infrastruktur, pemukiman, dan pertanian baik untuk skala proyek yang besar, sedang, maupun kecil. Sehingga ketika puncak musim hujan, daerah Pantura memiliki ketahanan yang lebih baik. Risk management juga meliputi aspek pertanian yang dirusak banjir. Sehingga petani bisa menggarap dan mendapatkan benih, pupuk dan ongkos menggarap sawah kembali secara mudah, bila mana perlu gratis. Dampak banjir sekarang ini saja sedikitnya 800 ribu hektar sawah produktif telah hancur diterjang banjir. Dalam menghadapi banjir tahun 2007 ini DPRD provinsi Jawa Barat telah terjun langsung dan mengkaji berbagai dampak dari bencana banjir di daerah Pantura. Sebagai hilir DAS Cimanuk dan Citarum, daerah Pantura telah menerima beban limpahan banjir akibat rusaknya ekosistem di hulu. Untuk itulah pentingya pembenahan dan rehabilitasi ekosistem DAS Cimanuk dan Citarum secara total dan konsisten. Idealnya DAS Cimanuk saja membutuhkan tujuh bendungan untuk menggali manfaat dan sekaligus mampu mengendalikan bencana banjir. Namun, bendungan yang eksis baru ada satu, yakni bendungan Rentang di daerah Majalengka. Untuk itulah rencana pembuatan waduk atau bendungan Jatigede di Sumedang semakin penting untuk secepatnya dilaksanakan.

Kehandalan Infrastruktur

Daerah langganan banjir di Pantura membutuhkan infrastruktur yang memiliki tingkat kehandalan untuk menghadapi banjir. Untuk itu dibutuhkan perancanaan, kriteria teknis dan analisis terhadap banjir. Dampak komulatif dan frekuensi terjadinya banjir yang diukur secara akurat dalam jangka waktu tertentu sangat berguna untuk menentukan spesifikasi pembangunan infrastruktur serta tahapan pertanian di daerah rawan banjir. Kerusakan infrastruktur yang sangat parah menimpa jalan, bangunan, tanggul dan pintu air di daerah Pantura. Selain badan jalan, bahu jalan juga mengalami kerusakan. Terdapat banyak lokasi di mana bahu jalan ambrol hingga menutupi drainase di sisi jalan. Kondisi drainase di jalan Pantura yang sangat kecil tidak memadai untuk menampung air hujan. Akibatnya, pada saat ini jalur pantura seperti “beternak” lubang. Untuk itu diperlukan penerapan konstruksi jalan beton yang dilapisi aspal dengan bahun jalan yang dilengkapi dengan sistem drainase yang volumenya lebih besar untuk mendapatklan ketahanan infrastruktur terhadap terjangan banjir dikemudian hari.
Idealnya pembangunan infrastruktur di daerah rawan banjir harus memiliki ketahanan konstruksi dan fungsi dalam jangka waktu yang panjang. Kebutuhan investasi infrastruktur yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian itulah memerlukan sebuah Project Risk Management guna mereduksi kerugian dimasa mendatang. Semua perencanaan harus disertai dengan analisa ekonomi dan sosial yang menunjang kelayakan proyek secara obyektif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek pasca banjir yang telah lalu bernuansa tambal sulam dan asal jadi. Untuk kedepan seharusnya pemerintah menetapkan filter dan standar persetujuan proyek pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang sangat ketat. Salah satu contoh pembuatan infrastruktur yang kurang memperhatikan kaedah risk management adalah pintu air. Masih banyak pintu air yang hingga saat ini masih memakai cara-cara yang primitif dengan sistem tumpukan balok. Begitu juga dengan sistem pintu air yang sudah memakai sistem mekanik ternyata banyak yang sudah rusak akibat kurang handalnya desain dan perawatan yang kurang memadai.

Rehabilitasi Mangrove

Banjir juga disebabkan oleh hancurnya ekosistem di daerah pantai atau hilir. Kerusakan dan kehilangan areal hutan mangrove atau hutan bakau-payau telah terjadi di sepanjang garis pantai utara provinsi Jawa Barat. Usaha reboisasi kawasan pantai yang gundul selama ini belum menunjukkan kemajuan. Akibatnya gerusan abrasi dan terjangan gelombang pasang semakin besar. Karena kurang adanya langkah yang efektif dan terpadu untuk menjalankan program rehabilitasi, maka jutaan bibit mangrove dan pohon pantai lainnya tidak tertanam semestinya. Akibatnya keganasan abrasi terus mengancam jalur jalan pantura sebagai sarana transportasi yang vital. Jarak antara jalur jalan pantura dengan garis pantai semakin dekat. Kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai utara dari hari kehari semakin parah. Secara umum bisa dikatakan bahwa luas hutan mangrove yang menjadi wewenang Perhutani telah beralih fungsi menjadi lahan tambak dan permukiman penduduk.
Langkah reboisasi masih banyak yang stagnan karena berbagai faktor. Diantaranya faktor koordinasi dan pengawasan yang tumpang tindih, faktor komersialisasi yang berlebihan, serta faktor alokasi dana dari pemerintah yang seret. Akibatnya jutaan benih mangrove dan tanaman pantai lainnya gagal disemai. Banyak pihak yang belum paham bahwa hutan mangrove adalah suatu ekosistem yang kompleks namun labil, karena merupakan pertemuan antara ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Dalam konteks itu habitat mangrove berperan penting sebagai basis berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lain, serta merupakan habitat berbagai jenis burung, mamalia, dan reptil. Selain itu hutan mangrove juga merupakan produsen bahan organik yang sangat berguna untuk menunjang kelestarian biota akuatik. Pemerintah kurang berdaya menangani kehancuran hutan bakau. Begitupun penanganan persoalan pantai terlihat tumpang tindih antar eselon. Kerusakan hutan mangrove cepat atau lambat akan mendatangkan berbagai bencana terhadap penduduk disekitarnya. Keberadaan hutan mangrove juga dapat menjadi benteng hidup bagi gempuran ombak pasang, termasuk mampu meminimalkan efek bencana tsunami. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan dari Tohoku University Jepang yang bekerja sama dengan ITB, pohon mangrove dapat meredam energi gelombang tsunami secara signifikan. Selain manfaat pasti yang mencegah terjadinya abrasi dan erosi akibat gempuran ombak dan aliran sungai, hutan mangrove juga berfungsi sebagai filter biomekanis yang paling ampuh untuk mengurangi efek pencemaran lingkungan. Untuk itulah pemerintah daerah Jabar beserta masyarakat harus serius membuat proteksi pada wilayah pantai utara. Di antaranya dengan membuat jalur hijau sekurang-kurangnya 200 meter dari garis pantai berupa hutan mangrove dana tanaman pantai lainnya yang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang serta melestarikan keberadaan batu karang yang dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang. Kemudian menetapkan zona pemukiman berada di belakang jalur hijau tersebut. Untuk program reboisasi hutan mangrove yang rusak pemerintah dituntut segera mengeluarkan aturan teknis yang menyangkut fungsi lindung, fungsi pelestarian, dan fungsi produksi. Dengan reboisasi hutan mangrove yang tepat waktu maka fungsi pengaturan tata air dapat diperbaiki, polusi dan intrusi air laut dapat dicegah, pantai dilindungi dari abrasi, dan kelestarian habitat biota laut bisa dipertahankan.

*)Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan

**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS

Bangun Bendungan atau reklamasi daerah aliran sungai lebih dahulu ? Pilihan sulit Jawa Barat !!!

Quo Vadis Infrastruktur Pengairan

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)


Hingga saat ini pembangunan infrastruktur pengairan di Provinsi Jawa Barat sangat minim. Kondisinya semakin parah, karena menurut penelitian DPRD Jabar sedikitnya 20 persen infrastruktur pengairan atau bangunan irigasi di Jabar yang telah eksis dalam kondisi rusak. Begitupun dengan pembangunan infrastruktur pengairan skala besar oleh pemerintah pusat juga masih tersendat. Sementara pemerintah daerah semakin kesulitan membangun infrastruktur pengairan skala menengah dan kecil. Akuntabilitas pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD selama ini boleh dibilang masih rendah komitmennya dalam membangun infrastruktur pengairan. Tidak mengherankan jika pada musim kemarau banyak daerah dilanda kekeringan dan bila musim hujan daya rusak air semakin besar. Padahal, dengan infrastruktur pengairan yang memadai yang disertai dengan rehabilitasi ekosistem DAS ( Daerah Aliran Sungai ) maka pada musim hujan seperti saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menabung air demi masa depan.
Bendungan atau waduk merupakan infrastruktur pengairan yang sangat penting. Problema kekeringan dan banjir sebenarnya berakar dari budaya, visi dan adaptasi hidrologi suatu bangsa. Ironisnya, jumlah bendungan atau waduk di tanah air masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan negara lain. Itupun dengan catatan sebagian sudah berumur tua warisan kolonial Belanda. Padahal Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya air nomor lima terbesar di dunia. Jumlah bendungan di Indonesia dengan berbagai ukuran hanya berjumlah 235 buah ( status 2005 ) dengan kondisi bendungan yang sarat masalah, seperti pendangkalan, pencemaran dan masalah kerusakan sungai. Dari jumlah bendungan diatas sekitar 17 persen ( 40 buah ) berkinerja rendah atau buruk, 12,5 persen ( 29 buah ) berkinerja sedang, dan yang masih berkinerja baik hanya sekitar 21 persen ( 50 buah ). Sisanya sebanyak 98 bendungan belum diaudit kinerjanya, namun bisa dipastikan sarat dengan masalah. Sementara RRC memiliki jumlah bendungan 20.000 buah, Amerika Serikat 6.000 buah, Jepang 2.650 buah, dan India 1.500 buah.
Daya dukung bendungan di tanah air terhadap penyediaan air irigasi pada saat ini baru mencapai sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional untuk lahan beririgasi. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat sendiri hanya memiliki bendungan besar sebanyak 8 buah dengan kondisi yang terus terdegradasi. Pembangunan bendungan dari skala besar hingga menengah dan kecil mestinya menjadi prioritas bagi provinsi Jawa Barat. Pembangunan bendungan merupakan upayanya untuk memaksimalkan penangkapan air hujan. Selain bendungan, embung penampung air juga harus banyak dibangun dengan peruntukan utama untuk mengairi lahan pertanian. Pembangunan bendungan tidak hanya ditujukan untuk keperluan penampungan air saja namun bersifat multifungsi, misalnya untuk pembangkit listrik, pengendalian banjir, perikanan, rekreasi dan lain-lain. Pembangunan bendungan juga membawa permasalahan baik itu dalam kaitannya dengan pendanaan untuk konstruksi jaringan irigasi maupun biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Para pemimpin di Jawa Barat hendaknya mencontoh budaya dan visi pembangunan infrastruktur pengairan dari RRC. Karena bangsa itu sangat visioner dan progresif dalam membangun bendungan. Visi pemimpin RRC dalam membangun infrastruktur pengairan sangat luar biasa sehingga bisa mengalahkan Amerika Serikat. Visi untuk membangun bendungan yang membentang di Sungai Yangtze telah ada sejak delapan puluh tahun yang lalu pada masa kepemimpinan Sun Yat-sen. Dia adalah pemimpin Cina yang melihat sungai terbesar di negeri itu sebagai otot bangsa. Jika otot itu diaktifkan akan mampu mengangkat bangsa itu dari keterbelakangan. Sebagai otot bangsa, maka sungai Yangtze dan sungai Kuning bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar seratus juta tenaga kuda. Jika dianalogikan satu tenaga kuda setara dengan delapan orang kuat, seratus juta tenaga kuda akan setara dengan kekuatan delapan ratus juta orang. Itupun, tenaga manusia hanya dapat digunakan delapan jam sehari, sedangkan tenaga kuda mekanis dapat digunakan selama dua puluh empat jam nonstop. Jika bisa memanfaatkan air sungai Yangtze dan sungai Kuning untuk menghasilkan seratus juta tenaga kuda energi listrik, maka setara dengan mempekerjakan empat ratus juta orang. Visi besar pemimpin Cina itu kini telah terwujud dengan hampir selesainya pembangunan fisik bendungan yang bernama Tiga Jurang. Bila dibandingkan dengan bendungan Hoover yang merupakan bendungan terbesar di Amerika Serikat, maka Tiga Jurang enam kali lebih panjang dan delapan kali lebih kuat daripada Hoover.
Dimasa medatang pembangunan infrastruktur pengairan utamanya untuk irigasi pertanian dan air baku rumah tangga di Jabar harus dipacu. Karena laju peningkatan kebutuhan air irigasi mencapai 10 persen pertahun. Begitu pula problem sanitasi dasar yang diukur dengan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana jamban juga semakin bermasalah. Akibatnya rakyat kecil semakin rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Begitu juga dengan sektor UMKM produk makanan dan pengolahan yang mana higienisitas produknya semakin terkendala oleh air bersih. Tak pelak lagi gugatan rakyat terhadap birokrasi SDA ( Sumber Daya Air ) semakin nyaring. Eksistensi birokrasi SDA di tanah air sebenarnya sudah sejak lama ada. Kebijakan pembangunan infrastruktur pengairan telah ada sejak jaman kolonialisme Belanda, yakni dengan adanya Algemeene Water Reglement 1936 (AGW 1936). Pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur pengairan adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan air bersih agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Selain itu, juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air seperti halnya banjir. Pada saat ini kinerja birokrasi SDA masih belum optimal. Dimata rakyat, birokrasi SDA lebih banyak duduk manis dibelakang meja. Padahal dilapangan sarat dengan masalah teknis.
Sebenarnya bangsa Indonesia telah memiliki perguruan tinggi teknik yang melahirkan ahli-ahli teknik sipil basah. Saat ini juga banyak pakar yang sekaliber dengan Sutami atau Rooseno. Betapa pentingnya bangsa ini memahami lalu mengfungsikan aplikasi ilmu hidrologi dalam menata perikehidupan. Secara definitif hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh planet bumi. Termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Hukum alam telah menyatakan bahwa penyebaran air dimuka bumi terbagi menjadi dua, yakni air asin dan tawar. Jumlah air asin mencapai 97,25 persen dari total air di dunia ini. Pada dasarnya, volume air di dunia sepanjang masa adalah tetap. Perubahan hanya dalam bentuk siklus hidrologi yang berputar sepanjang masa. Dengan premis itu, kekeringan dan banjir pada hakekatnya adalah ketidak mampuan manusia untuk bersikap arif dan cerdas menghadapi siklus hidrologi.


*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan

**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS

Selamatkan harta karun Jawa Barat yang tak ternilai harganya

Meneguhkan Ekowisata Jabar Selatan

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA *]

Perkembangan industri pariwisata dunia menunjukkan pilar barunya yang bernama ekowisata. Potensi wisatawan asing untuk mengunjungi obyek ekowisata selalu meningkat. Seperti dilansir oleh The Internatioanl Ecotourism Society yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan dunia sekitar lima persen setiap tahunnya. Dari jumlah itu sektor ekowisata mengalami pertumbuhan hingga 30 persen. Fakta diatas mestinya memotifasi segenap komponen di Jawa Barat untuk meneguhkan potensi ekowisatanya. Utamanya potensi yang membentang di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Peneguhan itu tidak cukup dengan euforia saja tetapi mesti berupa langkah strategis yang didasari oleh faktor terjadinya perubahan consumers behaviour pattern atau pola konsumsi dari para wisatawan asing. Karena mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand. Saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih komplek. Meskipun tetap santai tetapi selera dan tuntutan mereka lebih menantang. Perubahan pola wisata ini perlu segera disikapi dengan berbagai strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Pemerintahan perlu melakukan perubahan skala prioritas kebijakan sehingga peran sebagai fasilitator dapat dioptimalkan. Disisi lain ada menu kegiatan yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh pihak swasta yang lebih mempunyai sense of business karena memang sifat kegiatannya berorientasi bisnis.

Provinsi Jawa Barat bagian selatan memiliki potensi ekowisata yang luar biasa. Sayangnya potensi itu terus terdegradasi. Kurangnya niat dan langkah strategis dalam mengembangkan ekowisata. Penting untuk kita renungkan bahwa secara filosofis potensi ekowisata adalah “lukisan” Tuhan yang eksistensinya mesti kita jaga sekuat tenaga. Namun, fakta menunjukkan bahwa lukisan itu mudah rusak dan musnah oleh tangan manusia dan kegiatan berdalih pembangunan. Hati kita seperti teriris sembilu ketika obyek ekowisata yang sekaligus cagar alam dan cagar budaya hutan Sancang di Garut Selatan sekarang ini dalam kondisi rusak parah. Dahulu, ribuan Banteng Sancang terlihat begitu riang dan bebas berkeliaran di hutan itu. Sekarang satwa itu benar-benar musnah. Ekosistem hutan yang dahulu begitu perawan kini menjadi gersang meradang. Hutan Sancang sebenarnya sarat dengan nilai spiritual dan daya magis. Apalagi tempat itu dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat ngahiyang (lenyapnya) Prabu Siliwangi. Namun, sekarang ini menjadi kawasan kritis yang sewaktu-waktu bisa mendatangkan bencana ekologis. Betapa pongahnya kita semua sehingga Jawa Barat kehilangan begitu saja “harta karun” yang luar biasa nilainya. Sementara, bangsa lain sekarang ini begitu getolnya menciptakan hutan buatan lengkap dengan aneka satwa di dalamnya dengan tujuan untuk mengeruk devisa dari kantong wisatawan. Seperti halnya langkah Singapura yang telah merancang ekowisata buatan untuk paket wisata Safari Night yang beroperasi pada malam hari. Dalam paket itu para wisatawan dibawa masuk hutan belantara di waktu malam sehingga bisa menyaksikan tajamnya kilau mata Harimau dan hiruk pikuk satwa lainnya di kegelapan malam. Setiap harinya ribuan wisatawan dari mancanegara rela antri untuk menjelajah dan menikmati atraksi satwa. Bahkan, bisa juga melakukan perjalanan di antara kerimbunan pohon bakau dan berbaur dengan kelelawar di sepanjang Leopard Trail.

Untuk meneguhkan obyek ekowisata Jabar selatan sehingga bisa menarik wisatawan sebanyak-banyaknya diperlukan sinkronisasi langkah pemerintah pusat dan daerah. Pembagian upaya promosi dapat ditempuh langkah-langkah dimana untuk pemerintah pusat melakukan country-image promotion, daerah melakukan destination promotion sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah itu. Sedangkan pihak swasta melakukan product promotion masing-masing. Dibutuhkan langkah yang profesional dari pemerintah daerah bersama praktisi pariwisata di Jawa Barat untuk melakukan Ecotourism Awareness Campaign ke seluruh dunia yang dilandasi prinsip-prinsip dasar ekowisata. Prinsip dasar itu sesuai dengan klausul The Ecotourism Society, yang menekankan ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi yang disertai peningkatan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata (DTE). Konservasi biodiversitas merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam sekarang dan dimasa mendatang. Pendekatan lainnya adalah Ekowisata harus dapat menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan; melindungi keanekaragaman hayati; serta menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.
Harus diakui secara jujur bahwa banyak pemerintah daerah yang masih kesulitan dalam menerapkan kaedah-kaedah Ekowisata secara baik. Juga masih gagap alias belum mampu menggunakan perangkat canggih untuk memacu daya saing ekowisatanya. Mestinya seluruh obyek ekowisata di Jawa Barat data-datanya sudah dibuat secara detail. Kemudian dengan metode ilmiah dibuat peringkat beserta variabel daya saingnya menurut standar internasional. Sudah saatnya semua DTE di Jawa Barat diintegrasikan menggunakan perangkat canggih seperti Sistem Informasi Geografis untuk pariwisata berbasis internet yang mampu menampilkan dan menganalisa atribut dan spasial obyek ekowisata beserta tingkat daya saingnya. Sehingga berbagai informasi yang berkaitan dengan ekowisata dapat dengan cepat dipresentasikan dan diakses dari negara manapun.

Beberapa obyek ekowisata di Jabar Selatan belum tertangani potensinya. Padahal memiliki variabel daya saing yang sangat unik dan perpaduan alam ( gunung, hutan dan lautan ) yang amat menakjubkan. Ekowisata kelautan di sepanjang pantai selatan selama ini belum terkelola dengan baik. Betapa minimnya promosi untuk mendongkrak potensi di kawasan pesisir Cimanuk hingga pesisir Cipatujah di Tasikmalaya Selatan. Minimnya promosi juga terjadi untuk ekowisata Ranca Upas dan kawasan perkebunan teh warisan kolonial Belanda yang sangat eksotik. Tak jemu-jemunya dari ketinggian itu mata telanjang bisa melihat horizon garis pantai Samudera Hindia dengan deburan ombaknya. Kontur alam pantai selatan Jawa Barat yang berbukit-bukit dan secara ekstrem menurun tajam ke bibir pantai merupakan lanskap alam yang sangat indah bak nirwana. Sudah waktunya obyek ekowisata di sepanjang pantai selatan mulai dari daerah Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, sampai Ciamis dikelola secara sungguh-sungguh. Agar jutaan pasang mata wisatawan bisa menikmati panorama nirwana dan merasakan kedahsyatan tantangannya dan keunikan budaya dan ekosistemnya. Mestinya warga Jawa Barat sekarang ini merasa malu jika menengok sejarah, dimana kolonialisme Belanda saja dahulu dengan jeli mampu melihat potensi kawasan selatan Jawa Barat. Salah satu tonggak infrastruktur yang merupakan bukti kehebatan kolonial Belanda itu adalah dermaga di Cilaut Eureun. Pada saat itu Belanda sudah memproyeksikan potensi perikanan, pertanian, ekowisata dan budaya di wilayah Garut Selatan. Sayangnya, justru pada jaman reformasi sekarang ini potensi pantai Bungbulang, Sayang Heulang, dan Pantai Cilaut Eureun masih beku dan terabaikan. Provinsi Jawa Barat sudah waktunya membangun infrastruktur di sekitar Teluk Cilaut Eureun yang memiliki lebar sekitar 600 meter. Sehingga bisa dibuat dermaga dengan kapasitas sekurang-kurangnya 150.000 DWT. Dengan terbangunnya infrastruktur itu maka kapal-kapal pesiar mewah yang lalu-lalang di Samudera Hindia menuju Pulau Christmas ( Australia ) bisa berlabuh di Pelabuhan Cilaut Eureun untuk menurunkan para wisatawan kelas atas dunia. (*)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan

**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS, 10 Juli 2008

Setiap bangun pagi kita harus berpacu dengan gazela dan mencari rezeki bersanding dengan singa, itulah GLOBALISASI !!!

Nasehat ”Leprechauns” Untuk Jawa Barat

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA *]

Kita semua dibuat penasaran bercampur sedih ketika CIEL ( Center for Innovation, Enterpreneurship & Leadership ) melansir hasil kajiannya tentang ”negeri” Jawa Barat yang kondisi daya saingnya berada di nomor sepatu. Beberapa waktu yang lalu CIEL yang merupakan bagian dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB menyatakan bahwa daya saing ”negeri” Jawa Barat (jika provinsi ini diasumsikan sebagai negara tersendiri) peringkatnya berada di urutan ke-85 dari 118 negara yang diukur. Padahal negeri Indonesia yang dirasa tingkat korupsinya masih tinggi, daya saingnya berdasarkan kajian WEF masih berada di urutan ke-50 dari 125 negara. Urutan ke-85, merupakan potret kurang kompetitifnya ”negeri” Jawa Barat dalam mengarungi era globalisasi. Beberapa pihak sempat meragukan atau menyanggah kajian CIEL diatas sebab lingkupnya hanya sebatas aspek industri kreatif. Namun, trend global menunjukkan bahwa industri kreatif merupakan kunci persaingan masa depan dan sangat berpengaruh terhadap aspek lainnya.

Hikmah yang mesti dipetik dari hasil kajian CIEL adalah pentingnya mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan ”negeri” Jawa Barat agar sepadan dengan semangat jaman. Biasanya para pakar suka menganalogikan strategi pembangunan yang progresif dan transformatif dengan istilah Leapfrogging atau lompatan katak. Menurut Murphy (2001) istilah Leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri. Disaat dunia diguncang oleh harga minyak yang sangat tinggi sekarang ini, mestinya negara berkembang melakukan lompatan katak di bidang teknologi energi. Hal itu sebagai sebuah strategi negara berkembang untuk menguasai, menggunakan, dan mengembangkan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan tanpa harus melalui tahapan-tahapan rumit yang pernah dilewati oleh negara maju. Pada era rezim orde baru lompatan katak sering digembar-gemborkan sebagai strategi transformasi teknologi dan industri. Namun, seiring dengan waktu, strategi lompatan katak dari para teknolog orde baru ternyata gagal. Bahkan, pada saat ini beberapa industri yang dahulu dipakai sebagai wahana transformasi justru melompat ke belakang agar bisa bertahan hidup. Contohnya, PT Dirgantara Indonesia yang terpaksa mengais kembali produk-produk lawas ( tahun 80-an ) agar cashflow-nya bisa bertahan.

Dalam konteks lompatan diatas ada baiknya ”negeri” Jawa Barat menyimak nasehat Leprechauns si pelompat yang luar biasa. Seperti halnya Sangkuriang sang tokoh sakti dalam legenda di tatar Sunda, Leprechauns telah menjadi legenda bangsa Irlandia yang sekaligus merupakan ikon kemajuan dan kemakmuran bagi negeri itu. Irlandia merupakan negara yang berhasil melakukan lompatan besar hingga sampai kepada taraf kemakmuran dan kemajuan hanya dalam waktu yang singkat ( kurang dari satu generasi ). Negeri yang bangga mendapat julukan sang Leprechauns itu berhasil menjadi bangsa terkaya di Uni Eropa setelah Luxemburg. Kini memiliki pendapatan nasional per kapita yang lebih tinggi dari Jerman, Perancis, dan Inggris. Padahal, sebelumnya negara itu selama empat abad dalam kondisi terpuruk dan penyandang masalah sosial yang pelik seperti penghasil imigran gelap, sering perang saudara, dan kantong kemiskinan dimana-mana. Bagaimana sang Leprechauns dapat bangkit dari keterpurukan lalu melompat menjadi negara kaya di benua Eropa kurang dari satu generasi merupakan sebuah cerita sekaligus nasehat yang amat menakjubkan. Nasehat sang Leprechaus sangat sederhana; buatlah pendidikan menengah dan tinggi gratis; buat pajak korporasi yang rendah, sederhana, dan transparan; aktif mencari relasi perusahaan global dalam bentuk outsourcing; semua pihak diwajibkan berbicara bahasa Inggris; menciptakan kebijakan fiskal yang tertib; dan menciptakan konsensus antara serikat buruh dan manajemen. Sehingga serikat buruh tidak melakukan gerakan yang kontraproduktif. Nasehat yang tidak kalah pentingya adalah selalu ada peluang emas dari globalisasi.

Titik balik atau momentum lompatan sang Leprechauns dimulai pada pertengahan 1960-an dengan program pemerintah yang merombak secara mendasar sistem pendidikan dengan menggratiskan biaya pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan perguruan tinggi. Bahkan sejak 1996 memberikan uang saku dan bebas biaya kuliah kepada seluruh mahasiswa yang diperlukan untuk proses outsourcing dari perusahaan multinasional yang akan mendirikan pabrik di negaranya. Kemudian juga melakukan audit teknologi untuk mengetahui kapasitas nasional lalu mendirikan semacam Balai Latihan Kerja dalam bidang khusus sebagai penunjang teknologi produk yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Irlandia memiliki kebijakan industri dan sistem pajak yang sangat pro-bisnis. Pembangunan ekonomi benar-benar dipisahkan dan dilidungi dari intrik-intrik politik. Irlandia juga memiliki sistem transportasi dan logistik yang sangat baik, sehingga mudah bagi perusahaan apapun mendistribusikan produknya dipasar. Hasil lompatan sang Leprechauns sangat fenomenal. Sekarang, 9 dari 10 perusahaan farmasi terbesar dunia memiliki pabrik disana. Begitu juga 16 dari 20 industri peralatan medis serta 7 dari 10 perusahaan pembuat piranti lunak kelas dunia. Selama tiga tahun terkahir ini, Irlandia mendapat investasi Amerika lebih banyak dari Cina.

Pada prinsipnya ”negeri” Jawa Barat bisa menjalankan nasehat-nasehat Leprechauns diatas. Apalagi Jawa Barat memiliki perguruan tinggi, berbagai diklat dan lembaga Iptek yang cukup banyak sehingga bisa menopang proses investasi. Selain itu pembangunan infrastruktur di Jawa Barat hendaknya tidak mengabaikan aspek sosioteknologi bagi masyarakat. Serta harus dibarengi dengan proses transformasi dan audit teknologi ( Auditek ) secara baik. Proyek-proyek infrastruktur dalam skala besar seperti bendungan Jatigede, bandara internasional Kertajati dan proyek infrastruktur lainnya hendaknya menekankan aspek transformasi dan auditek yang bisa meningkatkan kualitas teknologi dan memperluas lapangan kerja. Prosedur auditek bagi produk teknologi asing yang masuk ke Jawa barat harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin keandalan dan nilai ekonomisnya dibelakang hari. Hal itu juga dapat menumbuhkan industri lokal serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan sosial. Selain itu dengan auditek bisa mengoptimalkan SDM teknologi yang pada gilirannya akan memperluas spektrum lapangan kerja. Prosedur auditek hendaknya bukan hanya yang bersifat technoware dari aspek teknologi perangkat keras dan lunaknya, tetapi sekaligus juga harus mencakup aspek infoware, orgaware, dan humanware. Pembangunan infrastruktur di ”negeri” Jawa Barat sebaiknya berbasis sosioteknologi yang merupakan relasi daripada keilmuan sosial (social sciences) dengan teknologi (engineering). Sehingga aspek teknologinya memperhatikan berbagai perspektif.
Pemerintah daerah bersama-sama dengan lembaga Iptek, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD yang ada di Jawa Barat hendaknya lebih intens melakukan kegiatan auditek sembari meningkatkan kapasitas inovasi daerah. Auditek bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi suatu proses umpan balik dalam siklus pemanfaatan teknologi global yang berpotensi memberikan nilai tambah berarti. Begitu pentingnya peran auditek dalam meningkatkan daya saing industri lokal. Karena fungsinya dapat mengidentifikasi posisi teknologi suatu industri (technology positioning). Pada prinsipnya tahapan Pelaksanaan Auditek ( audit teknologi ) dibagi dalam tiga tahapan, yaitu : tahapan Pre-Audit, On-site Audit dan Post-Audit. Dalam Tahapan Pre-Audit penentuan tujuan dan lingkup audit harus dirumuskan secara spesifik apakah tujuan Auditek ini untuk memotret performance, current positioning, compliance, prevention atau planning. (*)

*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan

**) Artikel pernah dimuat di harian KOMPAS lembar Jawa Barat