Setiap tahun Pantura Jawa Barat digencet oleh dua kekuatan alam yang sangat dahsyat, ROB dan BANJIR KIRIMAN

Risk Management Untuk Banjir Pantura

Oleh HARJOKO SANGGANAGARA

Daerah sepanjang pantai utara ( Pantura ) Jawa Barat sekarang ini kondisinya seperti “digencet” oleh dua fenomena kekuatan alam. Fenomena yang pertama adalah banjir pantai atau ombak pasang lautan yang semakin menggerus garis pantai. Sedangkan fenomena kedua merupakan banjir kiriman dari hulu DAS yang semakin mengganas.

Akibatnya, daerah Pantura seperti Indramayu, Karawang, Bekasi, Subang dan Cirebon mengalami tingkat kerusakan yang sangat serius. Banjir telah mengakibatkan berbagai kerusakan berat terhadap pemukiman, infrastruktur dan pertanian rakyat. Berbeda dengan penanganan pasca banjir di DKI Jakarta yang bisa recovery infrastruktur secara cepat, maka baniir di Pantura selama ini hanya diatasi dengan tambal sulam. Sehingga semakin menimbulkan degradasi infrastruktur, lingkungan dan sosial. Ironisnya lagi, hingga saat ini pemerintah juga belum menerapkan risk management secara benar guna meminimalkan kerugian akibat banjir. Pembenahan infrastruktur pasca banjir yang tambal sulam akan menjadi bulan-bulanan banjir lagi dikemudian hari.
Pentingnya menerapkan risk manajemen untuk infrastruktur, pemukiman, dan pertanian baik untuk skala proyek yang besar, sedang, maupun kecil. Sehingga ketika puncak musim hujan, daerah Pantura memiliki ketahanan yang lebih baik. Risk management juga meliputi aspek pertanian yang dirusak banjir. Sehingga petani bisa menggarap dan mendapatkan benih, pupuk dan ongkos menggarap sawah kembali secara mudah, bila mana perlu gratis. Dampak banjir sekarang ini saja sedikitnya 800 ribu hektar sawah produktif telah hancur diterjang banjir. Dalam menghadapi banjir tahun 2007 ini DPRD provinsi Jawa Barat telah terjun langsung dan mengkaji berbagai dampak dari bencana banjir di daerah Pantura. Sebagai hilir DAS Cimanuk dan Citarum, daerah Pantura telah menerima beban limpahan banjir akibat rusaknya ekosistem di hulu. Untuk itulah pentingya pembenahan dan rehabilitasi ekosistem DAS Cimanuk dan Citarum secara total dan konsisten. Idealnya DAS Cimanuk saja membutuhkan tujuh bendungan untuk menggali manfaat dan sekaligus mampu mengendalikan bencana banjir. Namun, bendungan yang eksis baru ada satu, yakni bendungan Rentang di daerah Majalengka. Untuk itulah rencana pembuatan waduk atau bendungan Jatigede di Sumedang semakin penting untuk secepatnya dilaksanakan.

Kehandalan Infrastruktur

Daerah langganan banjir di Pantura membutuhkan infrastruktur yang memiliki tingkat kehandalan untuk menghadapi banjir. Untuk itu dibutuhkan perancanaan, kriteria teknis dan analisis terhadap banjir. Dampak komulatif dan frekuensi terjadinya banjir yang diukur secara akurat dalam jangka waktu tertentu sangat berguna untuk menentukan spesifikasi pembangunan infrastruktur serta tahapan pertanian di daerah rawan banjir. Kerusakan infrastruktur yang sangat parah menimpa jalan, bangunan, tanggul dan pintu air di daerah Pantura. Selain badan jalan, bahu jalan juga mengalami kerusakan. Terdapat banyak lokasi di mana bahu jalan ambrol hingga menutupi drainase di sisi jalan. Kondisi drainase di jalan Pantura yang sangat kecil tidak memadai untuk menampung air hujan. Akibatnya, pada saat ini jalur pantura seperti “beternak” lubang. Untuk itu diperlukan penerapan konstruksi jalan beton yang dilapisi aspal dengan bahun jalan yang dilengkapi dengan sistem drainase yang volumenya lebih besar untuk mendapatklan ketahanan infrastruktur terhadap terjangan banjir dikemudian hari.
Idealnya pembangunan infrastruktur di daerah rawan banjir harus memiliki ketahanan konstruksi dan fungsi dalam jangka waktu yang panjang. Kebutuhan investasi infrastruktur yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian itulah memerlukan sebuah Project Risk Management guna mereduksi kerugian dimasa mendatang. Semua perencanaan harus disertai dengan analisa ekonomi dan sosial yang menunjang kelayakan proyek secara obyektif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek pasca banjir yang telah lalu bernuansa tambal sulam dan asal jadi. Untuk kedepan seharusnya pemerintah menetapkan filter dan standar persetujuan proyek pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang sangat ketat. Salah satu contoh pembuatan infrastruktur yang kurang memperhatikan kaedah risk management adalah pintu air. Masih banyak pintu air yang hingga saat ini masih memakai cara-cara yang primitif dengan sistem tumpukan balok. Begitu juga dengan sistem pintu air yang sudah memakai sistem mekanik ternyata banyak yang sudah rusak akibat kurang handalnya desain dan perawatan yang kurang memadai.

Rehabilitasi Mangrove

Banjir juga disebabkan oleh hancurnya ekosistem di daerah pantai atau hilir. Kerusakan dan kehilangan areal hutan mangrove atau hutan bakau-payau telah terjadi di sepanjang garis pantai utara provinsi Jawa Barat. Usaha reboisasi kawasan pantai yang gundul selama ini belum menunjukkan kemajuan. Akibatnya gerusan abrasi dan terjangan gelombang pasang semakin besar. Karena kurang adanya langkah yang efektif dan terpadu untuk menjalankan program rehabilitasi, maka jutaan bibit mangrove dan pohon pantai lainnya tidak tertanam semestinya. Akibatnya keganasan abrasi terus mengancam jalur jalan pantura sebagai sarana transportasi yang vital. Jarak antara jalur jalan pantura dengan garis pantai semakin dekat. Kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai utara dari hari kehari semakin parah. Secara umum bisa dikatakan bahwa luas hutan mangrove yang menjadi wewenang Perhutani telah beralih fungsi menjadi lahan tambak dan permukiman penduduk.
Langkah reboisasi masih banyak yang stagnan karena berbagai faktor. Diantaranya faktor koordinasi dan pengawasan yang tumpang tindih, faktor komersialisasi yang berlebihan, serta faktor alokasi dana dari pemerintah yang seret. Akibatnya jutaan benih mangrove dan tanaman pantai lainnya gagal disemai. Banyak pihak yang belum paham bahwa hutan mangrove adalah suatu ekosistem yang kompleks namun labil, karena merupakan pertemuan antara ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Dalam konteks itu habitat mangrove berperan penting sebagai basis berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lain, serta merupakan habitat berbagai jenis burung, mamalia, dan reptil. Selain itu hutan mangrove juga merupakan produsen bahan organik yang sangat berguna untuk menunjang kelestarian biota akuatik. Pemerintah kurang berdaya menangani kehancuran hutan bakau. Begitupun penanganan persoalan pantai terlihat tumpang tindih antar eselon. Kerusakan hutan mangrove cepat atau lambat akan mendatangkan berbagai bencana terhadap penduduk disekitarnya. Keberadaan hutan mangrove juga dapat menjadi benteng hidup bagi gempuran ombak pasang, termasuk mampu meminimalkan efek bencana tsunami. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan dari Tohoku University Jepang yang bekerja sama dengan ITB, pohon mangrove dapat meredam energi gelombang tsunami secara signifikan. Selain manfaat pasti yang mencegah terjadinya abrasi dan erosi akibat gempuran ombak dan aliran sungai, hutan mangrove juga berfungsi sebagai filter biomekanis yang paling ampuh untuk mengurangi efek pencemaran lingkungan. Untuk itulah pemerintah daerah Jabar beserta masyarakat harus serius membuat proteksi pada wilayah pantai utara. Di antaranya dengan membuat jalur hijau sekurang-kurangnya 200 meter dari garis pantai berupa hutan mangrove dana tanaman pantai lainnya yang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang serta melestarikan keberadaan batu karang yang dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang. Kemudian menetapkan zona pemukiman berada di belakang jalur hijau tersebut. Untuk program reboisasi hutan mangrove yang rusak pemerintah dituntut segera mengeluarkan aturan teknis yang menyangkut fungsi lindung, fungsi pelestarian, dan fungsi produksi. Dengan reboisasi hutan mangrove yang tepat waktu maka fungsi pengaturan tata air dapat diperbaiki, polusi dan intrusi air laut dapat dicegah, pantai dilindungi dari abrasi, dan kelestarian habitat biota laut bisa dipertahankan.

*)Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan

**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS

Bangun Bendungan atau reklamasi daerah aliran sungai lebih dahulu ? Pilihan sulit Jawa Barat !!!

Quo Vadis Infrastruktur Pengairan

Oleh : HARJOKO SANGGANAGARA *)


Hingga saat ini pembangunan infrastruktur pengairan di Provinsi Jawa Barat sangat minim. Kondisinya semakin parah, karena menurut penelitian DPRD Jabar sedikitnya 20 persen infrastruktur pengairan atau bangunan irigasi di Jabar yang telah eksis dalam kondisi rusak. Begitupun dengan pembangunan infrastruktur pengairan skala besar oleh pemerintah pusat juga masih tersendat. Sementara pemerintah daerah semakin kesulitan membangun infrastruktur pengairan skala menengah dan kecil. Akuntabilitas pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD selama ini boleh dibilang masih rendah komitmennya dalam membangun infrastruktur pengairan. Tidak mengherankan jika pada musim kemarau banyak daerah dilanda kekeringan dan bila musim hujan daya rusak air semakin besar. Padahal, dengan infrastruktur pengairan yang memadai yang disertai dengan rehabilitasi ekosistem DAS ( Daerah Aliran Sungai ) maka pada musim hujan seperti saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menabung air demi masa depan.
Bendungan atau waduk merupakan infrastruktur pengairan yang sangat penting. Problema kekeringan dan banjir sebenarnya berakar dari budaya, visi dan adaptasi hidrologi suatu bangsa. Ironisnya, jumlah bendungan atau waduk di tanah air masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan negara lain. Itupun dengan catatan sebagian sudah berumur tua warisan kolonial Belanda. Padahal Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya air nomor lima terbesar di dunia. Jumlah bendungan di Indonesia dengan berbagai ukuran hanya berjumlah 235 buah ( status 2005 ) dengan kondisi bendungan yang sarat masalah, seperti pendangkalan, pencemaran dan masalah kerusakan sungai. Dari jumlah bendungan diatas sekitar 17 persen ( 40 buah ) berkinerja rendah atau buruk, 12,5 persen ( 29 buah ) berkinerja sedang, dan yang masih berkinerja baik hanya sekitar 21 persen ( 50 buah ). Sisanya sebanyak 98 bendungan belum diaudit kinerjanya, namun bisa dipastikan sarat dengan masalah. Sementara RRC memiliki jumlah bendungan 20.000 buah, Amerika Serikat 6.000 buah, Jepang 2.650 buah, dan India 1.500 buah.
Daya dukung bendungan di tanah air terhadap penyediaan air irigasi pada saat ini baru mencapai sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional untuk lahan beririgasi. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat sendiri hanya memiliki bendungan besar sebanyak 8 buah dengan kondisi yang terus terdegradasi. Pembangunan bendungan dari skala besar hingga menengah dan kecil mestinya menjadi prioritas bagi provinsi Jawa Barat. Pembangunan bendungan merupakan upayanya untuk memaksimalkan penangkapan air hujan. Selain bendungan, embung penampung air juga harus banyak dibangun dengan peruntukan utama untuk mengairi lahan pertanian. Pembangunan bendungan tidak hanya ditujukan untuk keperluan penampungan air saja namun bersifat multifungsi, misalnya untuk pembangkit listrik, pengendalian banjir, perikanan, rekreasi dan lain-lain. Pembangunan bendungan juga membawa permasalahan baik itu dalam kaitannya dengan pendanaan untuk konstruksi jaringan irigasi maupun biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Para pemimpin di Jawa Barat hendaknya mencontoh budaya dan visi pembangunan infrastruktur pengairan dari RRC. Karena bangsa itu sangat visioner dan progresif dalam membangun bendungan. Visi pemimpin RRC dalam membangun infrastruktur pengairan sangat luar biasa sehingga bisa mengalahkan Amerika Serikat. Visi untuk membangun bendungan yang membentang di Sungai Yangtze telah ada sejak delapan puluh tahun yang lalu pada masa kepemimpinan Sun Yat-sen. Dia adalah pemimpin Cina yang melihat sungai terbesar di negeri itu sebagai otot bangsa. Jika otot itu diaktifkan akan mampu mengangkat bangsa itu dari keterbelakangan. Sebagai otot bangsa, maka sungai Yangtze dan sungai Kuning bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar seratus juta tenaga kuda. Jika dianalogikan satu tenaga kuda setara dengan delapan orang kuat, seratus juta tenaga kuda akan setara dengan kekuatan delapan ratus juta orang. Itupun, tenaga manusia hanya dapat digunakan delapan jam sehari, sedangkan tenaga kuda mekanis dapat digunakan selama dua puluh empat jam nonstop. Jika bisa memanfaatkan air sungai Yangtze dan sungai Kuning untuk menghasilkan seratus juta tenaga kuda energi listrik, maka setara dengan mempekerjakan empat ratus juta orang. Visi besar pemimpin Cina itu kini telah terwujud dengan hampir selesainya pembangunan fisik bendungan yang bernama Tiga Jurang. Bila dibandingkan dengan bendungan Hoover yang merupakan bendungan terbesar di Amerika Serikat, maka Tiga Jurang enam kali lebih panjang dan delapan kali lebih kuat daripada Hoover.
Dimasa medatang pembangunan infrastruktur pengairan utamanya untuk irigasi pertanian dan air baku rumah tangga di Jabar harus dipacu. Karena laju peningkatan kebutuhan air irigasi mencapai 10 persen pertahun. Begitu pula problem sanitasi dasar yang diukur dengan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana jamban juga semakin bermasalah. Akibatnya rakyat kecil semakin rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Begitu juga dengan sektor UMKM produk makanan dan pengolahan yang mana higienisitas produknya semakin terkendala oleh air bersih. Tak pelak lagi gugatan rakyat terhadap birokrasi SDA ( Sumber Daya Air ) semakin nyaring. Eksistensi birokrasi SDA di tanah air sebenarnya sudah sejak lama ada. Kebijakan pembangunan infrastruktur pengairan telah ada sejak jaman kolonialisme Belanda, yakni dengan adanya Algemeene Water Reglement 1936 (AGW 1936). Pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur pengairan adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan air bersih agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Selain itu, juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air seperti halnya banjir. Pada saat ini kinerja birokrasi SDA masih belum optimal. Dimata rakyat, birokrasi SDA lebih banyak duduk manis dibelakang meja. Padahal dilapangan sarat dengan masalah teknis.
Sebenarnya bangsa Indonesia telah memiliki perguruan tinggi teknik yang melahirkan ahli-ahli teknik sipil basah. Saat ini juga banyak pakar yang sekaliber dengan Sutami atau Rooseno. Betapa pentingnya bangsa ini memahami lalu mengfungsikan aplikasi ilmu hidrologi dalam menata perikehidupan. Secara definitif hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh planet bumi. Termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Hukum alam telah menyatakan bahwa penyebaran air dimuka bumi terbagi menjadi dua, yakni air asin dan tawar. Jumlah air asin mencapai 97,25 persen dari total air di dunia ini. Pada dasarnya, volume air di dunia sepanjang masa adalah tetap. Perubahan hanya dalam bentuk siklus hidrologi yang berputar sepanjang masa. Dengan premis itu, kekeringan dan banjir pada hakekatnya adalah ketidak mampuan manusia untuk bersikap arif dan cerdas menghadapi siklus hidrologi.


*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan

**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS