Menjaga Keutuhan dan Kesatuan NKRI sebagai Cita-cita Proklamasi
BALEENDAH, Balebandung.com - Pada tanggal 17 Agustus 1945, 74 tahun yang lalu, upacara Proklamasi Kemerdekaan RI berlangsung sederhana saja. Tanpa protokol, Latief Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk ber
Menyambut Tahun Baru 1441 H, Mengenang Nabi Muhammad SAW (570 - 632)
by HARJOKO SANGGANAGARA, Dosen STIA Bagasasi Bandung dan Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis. Balebandung.com - Islam secara umum dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu beberapa penulis barat menyebutnya Mohammedanism. Istilah ini dipopulerkan oleh H.A.R.
Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Memandang Perlu Penguatan Pendidikan Karakter ke-Indonesia-an
Belajartop.com – Peran pendidikan sangat dibutuhkan untuk menguatkan kebudayaan nasional. Melalui pendidikan karakter bangsa, diharapkan bisa menangkal munculnya kelompok-kelompok identitas yang menurunkan semangat kebangsaan.
“Saat ini ada kecendurungan menurunnya semangat kebangsaan Indonesia dengan munculnya kelompok-kelompok identitas dengan simbol dan jargon dari golongan atau kelompok identitas tersebut,” terang Dr. Tarto Sentono, M.Pd, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) dalam rilis yang disampaikan ke redaksi Belajartop.com, kemarin.
Dr. Tarto yang sudah lama berkecimpung di Perguruan Taman Siswa ini menyayangkan, pendidikan karakter ke-Indonesia-an masih sebatas wacana. Bahkan residu radikalisme saat ini yang dirasakan adalah buah dari sistem pendidikan selama ini berjalan.
“Justru saat Menteri Pendidikan Sarmidi Mangunsarkoro, konsep pendidikan karakter ke-Indonesia-an itu dapat terealisasi, yang mana ciri khas Indonesia dengan Pancasila dan budi pekerti selalu melekat dalam dunia pendidikan Indonesia,” papar Dr Tarto dalam sebuah diskusi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Jakarta.
Pendidikan Menghasilkan Manusia Cerdas
Dia mengatakan, persoalanya bagaimana pendidikan nasional bisa mewujudkan kesejahteraan bangsa (Bangsa Indonesia yang sejahtera) dan menghasilkan manusia-manusia yang cerdas seperti amanat alenia ke IV Pembukaan UUD 1946, tidak sekedar pandai.
“Manusia cerdas yang dimaksud pada pembukaan UUD 1945 yaitu manusia yang mempunyai komitmen Kebangsaan Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” urainya.
Menurutnya, manusia cerdas yang diinginkan dalam UUD 1945 adalah manusia yang mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
“Tantangan yang dihadapi Pendidikan Nasional saat ini yaitu pendidikan di zaman 4.0 yang serba digital, dan global dengan segala masalah dan kemudahannya,” ujarnya.
Kekuatan dan Peluang
Sementara Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Dr. Harjoko Sangganagara, M.Pd menjelaskan, Indonesia memiliki potensi (kekuatan) sebagai modal memajukan bangsa.
“Kekuatan bangsa Indonesia adalah memiliki falsafah gotong royong dan falsafah silih asuh, silih asih, dan silih asah. Suatu filosofi yang mengajarkan manusia untuk saling mengasuh yang dilandasai sikap saling mengasihi dan saling berbagi pengetahuan (pengalaman). Hal itu suatu konsep kehidupan demokratis yang berakar pada kesadaran dan keluhuran akal budi,” paparnya.
Tak hanya kekuatan, Indonesia juga memiliki peluang yang menarik sebagai bangsa yang besar.
“Industrialisasi yang terus berlangsung di Indonesia pada era perdagangan bebas, menuntut peningkatan kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan jenis, baik sekolah negeri maupun swasta,” katanya.
Peningkatan kualitas ini, menurut dia, meliputi pengetahuan keahlian dan kepribadian peserta didik serta tenaga kepentidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat juga menuntut efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem serta aktivitas pendidikan, penelitian dan penerapan pengetahuan dan teknologi. (*)
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diharapkan memunculkan fenomena yang disebut Ideagora. Masyarakat berharap agar pasangan yang ikut pilkada tidak sekedar menjadi penyalur aspirasi politik belaka. Melainkan juga sebagai pasar bagi gagasan, inovasi, dan pikiran unik yang bermutu bagi kepentingan publik.
Ideagora merupakan salah satu kajian Don Tapscott dalam bukunya yang berjudul Wikinomics. Berasal dari kata agora dalam bahasa Yunani kuno. Adalah arena yang menjadi pusat aktivitas politik dan perdagangan bagi warga Athena pada era itu.
Pesatnya teknologi informasi membuat ideagora menjadi fungsi yang sangat strategis. Karena menjadikan gagasan, inovasi, dan penemuan yang dapat diakses dan dikembangkan lebih lanjut oleh siapapun. Mekanisme diatas disebut pasar ideagora. Pasar tersebut semakin membesar berkat pemberitaan media masa dan jejaring sosial.
Lewat Pilkada rakyat menunggu seorang pemimpin yang memiliki segudang gagasan, kreativitas dan daya inovasi untuk mengangkat harkat dana martabat warganya.
Munculnya pasar Ideagora dalam pilkada juga bisa mendongkrak partisipasi publik dalam pemungutan suara. Tak bisa dimungkiri lagi bahwa rakyat semakin jenuh dengan proses pemungutan suara yang telah menguras dana, tenaga dan emosi. Rakyat mulai jenuh dengan hiruk pikuk demokrasi yang nyatanya tidak mampu merubah nasib mereka menjadi lebih baik. Selama ini marketing politik yang dijalankan oleh parpol kurang diwarnai dengan kekuatan perhatian publik lewat pasar gagasan yang muncul dari tengah rakyat.
Calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada serentak sebaiknya melakukan kampanye yang larut ditengah kehidupan rakyat secara apa adanya dengan pemikiran yang generik sehingga bisa dicerna oleh rakyat kecil sekalipun.
Strategi kampanye pilkada mestinya mengandung sesuatu yang bernama faktor kelekatan dan kekuatan konteks. Faktor kelekatan adalah sejumlah cara tertentu untuk membuat sebuah kesan mudah menular dan terus diingat. Faktor kelekatan menyiratkan perubahan atau aksi langsung dan berulang-ulang untuk memicu epidemik positif.
Saat ini rakyat membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Yakni kepemimpinan yang tidak sekedar kepemimpinan politik, tetapi juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan daya kreativitas. Apalagi masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya. Kepemimpinan transformatif harus mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah agar tidak usang dan sesuai dengan semangat jaman. Perlu strategi pembangunan daerah yang lebih membumi dan lebih rasional.
Mestinya calon kepala daerah itu harus mampu menyusun konsep dan dokumen pembangunan yang sesuai dengan tantangan jaman. Serta mampu menyusun metode untuk mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan yang efektif dan bersih.
Ada baiknya calon kepala daerah yang terpilih mengevaluasi dan mencari faktor penyebab kegagalan atau kemandulan sistem yang ada selama ini, yakni eksistensi Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menengah Daerah. Selama ini rakyat menilai bahwa RPJMD dan RPJPD seperti pepesan kosong, kurang realistis, bahkan bombastis.
Pada era globalisasi, kecepatan menjadi tuntutan utama terhadap pemerintahan. Jika kita cermati ada sederet kelemahan yang mendasar dalam Perda RPJPD dan RPJMD yang dibuat oleh hampir semua pemerintah daerah bersama DPRD. Dimana isinya belum menekankan faktor efektifitas dan kecepatan. Serta belum tampak milestones pembangunan secara sistematik. Hal itu disebabkan belum adanya dukungan expert system sebagai alat yang andal untuk menyusun rencana pembangunan, pembuatan keputusan dan pengendalian pembangunan.
Eksistensi UU Nomor 25 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam Perda RPJPD harus tertuang rumusan visi untuk merancang masa depan pembangunan daerah. Namun, rumusan RPJPD kebanyakan hanya berisi kompilasi data-data yang sumir dan tidak aspiratif. Padahal, RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang mengandung unsur kebijakan publik. Dan selanjutnya sebuah kebijakan publik tidak hanya menjadi barang pajangan tetapi harus diimplementasikan.
Arti lebih lanjut dari hal diatas adalah bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata atau tangible dengan dokumen RPJMD. Setidaknya harus ada indikator dan korelasi positif terhadap sasaran lima tahunan. Kekuatan RPJPD sebagai satu dokumen perencanaan akan terwujud jika ada kejelasan mengenai faktor-faktor yang akan dikembangkan sebagai pendukung pencapaian visi dalam kurun 20 tahun kedepan yang terdistribusi bebannya secara baik dalam 5 tahunan.
Untuk menggambarkan realitas dan membentuk masa depan menurut Thurow dari Massachusets Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat terdapat dua kata kunci. Dimana keduanya memberikan gambaran langsung dari tantangan yang akan membentuk masa depan. Kedua kata kunci tersebut adalah : pertama, semakin berkurangnya arti dan peran sumber daya alam dan buruh sebagai modal dasar pembangunan. Dan yang kedua semakin meningkatnya peran dari kreatifitas dan daya inovasi manusia (human ingenuity) sebagai unsur pokok dalam menentukan keunggulan dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Disisi yang lain isi RPJPD kebanyakan justru menempatkan sumberdaya alam dan melimpahnya buruh sebagai modal dasar pembangunan daerah.
Dalam hal ketenagakerjaan, mestinya RPJPD mampu mentransformasikan profesi atau jenis pekerjaan rakyat yang tidak lagi memiliki prospek masa depan. Serta pentingnya reinventing atau menemukan kembali masa depan industri budaya atau industri kreatif dengan langkah-langkah yang lebih progresif dan sistemik. Sebagai catatan, hingga kini lapangan pekerjaan utama rakyat masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Kemudian disusul sektor industri dan jasa.
Melihat postur pekerjaan utama penduduk Indonesia yang dalam kondisi rapuh, ditambah semakin meningkatnya jumlah pengangguran intelektual lulusan perguruan tinggi, diperlukan terobosan dalam penciptaan lapangan kerja baru terutama yang berbasis industri kreatif atau industri budaya.
*) Pengajar STIA Bagasasi Bandung dan Pascasarjana di Universitas Galuh Ciamis
Suaraborneo.com – Ketua Bidang Pendidikan DPN ISRI, Dr Harjoko Sangganagara MPd, mengatakan melalui UU No 7/1994 Republik Indonesia meratifikasi kesepakatan WTO (World Trade Organisation) yang di dalamnya ada GATS (General Agreements on Tariff and Services) kesepakatan umum di bidang tarif dan pelayanan yang di dalamnya mencakup 12 pelayanan global yang dibolehkan beroperasi di Indonesia atau sebaliknya. Dari 12 pelayanan itu pelayanan pendidikan termasuk di dalamnya. Sejak itu sudah banyak sekolah dan guru asing masuk ke negri ini. Kini beberapa Perguruan Tinggi LN kelas dunia akan masuk ke sini disertai dosen-dosennya.
Di sisi lain PT dan dosen kita juga bisa memiliki peluang go global. Jika hal itu bisa dilakukan sebenarnya kita bisa menawarkan nilai nilai Indonesia bagi dunia seperti Pancasila dan Islam yang moderat. Hal itu sebenarnya sudah dilakukan Indonesia saat mengirim para guru ke negara tetangga di masa lalu, ujarnya.
Demikian juga dengan pengiriman guru-guru kesenian ke berbagai negara yang mengajarkan seni tari, wayang, gamelan, angklung dan lain lain. Dalam era soft politic seperti sekarang peran pendidikan dan kebudayaan seharusnya menjadi ujung tombak negara. Karena investasi terbaik pada masa berkembangnya artifisial intellegence adalah human invesment yang menjadikan human capital sebagai modal yang paling berharga.
Harjoko menekankan yang terpenting negara mengutamakan kepentingan nasionalnya. Sementara di sisi lain kita pun harus ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Kehadiran Grand Syaikh Universitas Al Azhar ke Indonesia merupakan sebuah legitimasi nilai nilai Indonesia.
Sudiyanto, M.Pd, Ketua II Bidang Pendidikan DPN ISRI juga menyampaikan produk pendidikan harus menghasilkan SDM yang mampu menjaga NKRI, berbudaya Pancasila.
Sudiyanto menyatakan mencerdaskan bangsa adalah tugas pemerintah, oleh karenanya bantuan pemerintah kepada penyelenggaraan Pendidikan oleh swasta perlu di kaji ulang karena penyelenggaraan pendidikan swasta memungut dobel counting atau dua pintu, memungut/minta rakyat, ia juga minta pada pemerintah, pada hal dana dari pemerintah berasal dari rakyat juga, sedangkan sekolah negeri hanya satu pintu yaitu pemerintah.
Ia juga menyoroti ketimpangan aksesibilitas ke fasilitas pendidikan (education density), sebagai catatan bahwa seorang siswa SD di pulau Jawa & Bali hanya membutuhkan jarak rata-rata ke sekolah 1,5 km dan SMP hanya 5,94 km. Sedangkan, siswa di regional Nusa Tenggara, Maluku dan Papua membutuhkan jarak 49,06 km dan 168,22 km.
Ketimpangan yang sangat mencolok ini, sebaiknya menjadi perhatian pemerintah, selain ketimpangan tenaga pendidik, kemampuan masyarakat memenuhi biaya pendidikan dan kualitas pendidikan, walaupun pembagian urusan tersebut berdasarkan UU 23/2004 kewenangan untuk mengatur dan mengurus bagian urusan bidang ini ada di Kabupaten. Namun yang jadi persoalan saat ini, daerah belum mampu karena kapasitas fiskalnya tidak cukup atau juga karena pendidikan bukan prioritas pemerintah, atas kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan intervensi (dalam kerangka NRI) meskipun bukan kewenangannya menurut UU, Namun hal tersebut masih bisa di intervensi melalui dana alokasi khusus bidang pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang kontribusi PADnya di bawah 15% terhadap APBD ujarnya
Harjoko menambahkan oleh karena itu pemerintah melalui Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri dan Kementerian Teknis duduk bersama untuk memecahkan persoalan tersebut. contoh case nya adalah pembagian urusan Pemerintahan konkuren ini belum disertai dengan rincian yg teknis sehingga muncul kerancuan dan ketakutan di daerah-daerah yaitu di daerah2 kab/kota melaksanakan WAJAR 12 tahun yg berarti sampai menjangkau SMA. Konsekuensinya kan harusnya dialokasikan biayanya. Tetapi ketika akan dianggarkan terkena aturan batas wewenang hanya sampai SMP. Kemudian di sisi lain faktanya di Kab/kota banyak gedung-gedung SMA yg rusak parah. Tetapi tidak bisa direhab dg APBD Kab/kota karena provinsi bilang itu kewenangannya, sementara di provinsi tidak dialokasikan dalam APBD Provinsi, hal spt ini membuka ruang dan peluang KKN. (adw/isri)
ISRI: Guru Harus Berperan Sebagai Simbol Pancasila
25/11/2017 - 23:36 | Views: 4.02k
ILUSTRASI: Kegiatan belajar mengajar. (FOTO: wawasanpendidikan)
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), DR. Harjoko Sangganagara, MPd., menekankan bahwa peran guru pada era revolusi mental saat ini sangat menentukan untuk membentuk masa depan bangsa.
"Pertama guru harus berperan menjadi simbol Pancasila yang hidup di tengah-tengah siswanya," katanya dalam sebuah pernyataan resminya, di Jakarta, Jumat (24/11).
Seorang guru, tambahnya, juga harus mampu menghidupkan semangat kebangsaan yang sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI.
Dia meminta agar guru unutk mampu mendorong seluruh anak didiknya untuk tampil dengan penuh percaya diri dengan segenap kemampuannya di kancah persaingan global.
"Selain itu, seorang guru memiliki kemampuan untuk menumbuhkan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk hidup sebagai manusia maupun bangsa merdeka yang berperadaban. Seorang guru juga harus punya kemampuan untuk menghidupkan jiwa siswa untuk menghargai tanah airnya dengan segala kekayaannya dan mampu mengelolanya untuk kesejahteraan bangsa sambil menjaganya tetap lestari," tambahnya.
Di hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini, Harjoko juga menekankan peran dasar guru sebagai sumber inspirasi dalam memajukan ilmu teknologi dan seni. Di samping peran penting lain untuk menumbuhkan dan membina jiwa satria dan perwira pada diri siswanya.
"Seorang guru harus mampu menyiapkan siswanya untuk optimistis menghadapi masa depan.
Selamat Hari Guru Nasional, Jadilah Guru di Masa Kebangunan!" pungkasnya. (*)
Editorial.co.id - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) mengadakan Diskusi Tematik V dengan Tema “ Pendidikan Yang Mencerdaskan Bangsa”. Adapun sebelum kegiatan para pembicara dan peserta menikmati pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis yang di fasilitasi Armando, yang merupakan Penasehat DPC ISRI Kota Bekasi.
Dalam Diskusi yang dipandu oleh Dr. Tarto Sentono, ST., M.Pd., Wakil Ketua Umum ISRI yang juga Mantan Panitera Taman Siswa Yogyakarta ini dalam paparan awal diskusi mengatakan pendidikan nasional masih jauh dari Pancasila, pendidikan nasional harus mampu membangun komitmen kebangsaan, setia kepada bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional haruslah dapat mencerdaskan bangsa dan menjadikan masyarakat Indonesia yang merdeka, mandiri, jujur, berbudi pekerti luhur, tanpa dendam, dan toleran, mempunyai komitmen pribadi dan kebangsaan. maka oleh karena itu pentingnya pendidikan karakter, pendidikan yg memiliki efek positif sebagai dasar pembentukan kepribadian, pendidikan yg mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan membentuk peradaban yang mana fenomena saat ini sangat jauh dari hal tersebut misal koruptor tertangkap KPK masih bisa senyum - senyum, sekolah negeri memisahkan ruang parkir antara laki-laki dan perempuan, kurikulum yang berubah ubah, banyaknya juara di lingkup dunia namun belum ada produksi nasional untuk kehidupan masyarakat sehari-hari terkait teknologi serta sekolah seharusnya tidak berbayar karena merupakan layanan publik negara.
Ir. Rudianto Handako, IPM., Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia menyampaikan bahwa Bangsa yang Cerdas yang kuat Tehnologi nya seperti Korea, China India, Jepang, Jerman, USA.
Pentingnya bandingkan dengan negara lain yang mana umumnya dasar inovasi telah ditanamkan sejak usia dini dan untuk mendorong Inovasi perlu iklim yang menyebabkan Inovasi dan Keberpihakan. Iklim ini menjadi penarik Pendidikan Cerdas., misal China, Di tingkat sekolah dasar, hanya diberikan mata pelajaran Bahasa China, Bahasa Inggris dan Matematika., USA, Di tingkat sekolah dasar, dikembangkan kerjasama, bukan suasana kompetisi untuk peringkatan., Jepang, Di tingkat sekolah dasar, selain kerjasama juga belajar menghargai yang kalah.
Selain itu Rudianto menyampaikan pentingnya pendidikan etika di segala bidang dan sertifikasi kompetensi akan menjadi modal utama bagi dunia kerja.
Pembicara HM. Bambang Sulistomo, S.IP., M.Si., Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus Jakarta dalam paparannya mengatakan bahwa kuantitas dan kualitas adalah masalah klasik dalam dunia pendidikan nasional.
Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini juga mengatakan bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis moral etika, krisis hukum sehingga diperlukan pendidikan nasional yang menyangkut integritas manusia maka pentingnya pendidikan moral dan etika sesuai pembukaan UUD 1945, oleh karenanya Revolusi Mental yang sedang dijalankan harus bersumber dan menyinggung Pembukaan UUD 1945 ujar Pembicara dari Untag Jakarta yang tergabung dalam Perhimpunan Perguruan Tinggi Swasta Nasionalis Indonesia (P2TSNI) ini.
Dr. Soenarto Sardhidatmodjo. MBA. MM., Rektor Universitas Bung Karno dalam paparannya mengatakan bahwa pendidikan nasional belum mampu membangun Ke-Indonesiaan-an, artinya pendidikan nasional masih jauh dari ajaran-ajaran Bung Karno yangmana Soebadio Sosrosatomo pernah mengatakan Sukarno adalah Indonesia, Indonesia adalah Sukarno.
Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia ini mengatakan bahwa ada 3 penyakit yang sedang diderita bangsa ini yaitu pertama; korupsi, kedua; menurunnya keyakinan kepada Pancasila, ketiga; Narkoba.
Sedangkan Dr. Harjoko Sangganagara, M.Pd., Ketua Bidang Pendidikan ISRI memaparkan pendidikan melalui kesejarahan yaitu latar belakang munculnya politik etis karena tanam paksa (Cultuur Stelsel) yang dikarenakan untuk mengisi kekosongan kas. Pemikiran Politik etik berdasarkan tiga prinsip pendidikan, Pengairan dan perpindahan penduduk dikenal dengan trias van deventer, yang mana pemerintah hindia mendapat bantuan sebesar 40 juta gulden dari pemerintah belanda untuk menjalankan politik etik namun saat itu pemerintah hindia belanda gagal membuat kebijakan yang mendorong industrialisasi, pertumbuhan ekonomi dan masalah kesejahteraan penduduk pribumi berkaitan dengan projek infrastruktur saja yang mana pemerintah hindia belanda mampu jaringan rel kereta api dan trem mencapai 7.425 km, namun projek terkait kesejahteraan adalah projek pengairan namun projek ini mangkrak setelah menghabiskan 17 juta gulden, yang mana saat itu rencana pembangunan pemerintah hindia belanda yang sangat besar dan banyak bahkan mungkin pembangunan saat ini tidak kurang dari 25% dari rencana pembangunan pemerintah hindia belanda saat itu. Pemerintah hindia belanda juga kalah berpacu dengan jumlah penduduk Jawa walau ada eksperimen transmigrasi.
Terkait dengan pendidikan pada era politik etik terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan elite, pendekatan Kerakyatan dan sekolah - sekolah alternatif serta munculnya kaum intelektual seperti Raden Ajeng Kartini, Haji Agus Salim, Pangeran Aria Husein Djajadiningrat dan Sukarno.
Politik etik juga melahirkan tokoh penggerak perubahan seperti Abdul Rivai melalui penerbit bintang hindia dan Wahidin Sudirohusodo yang melahirkan pendirian Budi Utomo yang merupakan titik awal munculnya nasionalisme.
Harjoko mengatakan bahwa pendidikan nasional harus membangun karakter kebangsaan atau Ke-Indonesiaan-an, selain itu pentingnya penanaman Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dalam dunia pendidikan serta pendidikan etika atau Budhi pekerti yang membentuk integritas manusia Indonesia ujar Pengamat Pendidikan ini. (ril)
