Merisaukan Kualitas Proyek Infrastruktur
Oleh HARJOKO SANGGANAGARA
Pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah banyak yang mengalami kemacetan akibat fluktuasi harga bahan baku konstruksi. Tak henti-hentinya para kontraktor berteriak agar pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Lalu, pemerintah menurunkan dua skim eskalasi proyek dengan cara optimalisasi anggaran dan penyesuaian volume projek. Optimalisasi anggaran akan diberikan dalam setiap pos anggaran masing-masing proyek. Optimalisasi anggaran itu pada prinsipnya memakai SAL ( sisa anggaran lebih ) yang tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan. Bila sisa anggaran dalam satu projek tidak mencukupi kebutuhan eskalasi, pemerintahpun masih bermurah hati karena membolehkan pengurangan volume proyek. Kondisi itu tentu saja bisa berdampak negatif karena akan mengorbankan kualitas proyek. Yang pada gilirannya sangat merugikan kepentingan publik dan memberatkan keuangan negara. Karena dikemudian hari dirongrong oleh biaya perawatan yang semakin tinggi ( sering ) akibat kondisi infrastruktur yang mudah rusak.
Oleh HARJOKO SANGGANAGARA
Pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah banyak yang mengalami kemacetan akibat fluktuasi harga bahan baku konstruksi. Tak henti-hentinya para kontraktor berteriak agar pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Lalu, pemerintah menurunkan dua skim eskalasi proyek dengan cara optimalisasi anggaran dan penyesuaian volume projek. Optimalisasi anggaran akan diberikan dalam setiap pos anggaran masing-masing proyek. Optimalisasi anggaran itu pada prinsipnya memakai SAL ( sisa anggaran lebih ) yang tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan. Bila sisa anggaran dalam satu projek tidak mencukupi kebutuhan eskalasi, pemerintahpun masih bermurah hati karena membolehkan pengurangan volume proyek. Kondisi itu tentu saja bisa berdampak negatif karena akan mengorbankan kualitas proyek. Yang pada gilirannya sangat merugikan kepentingan publik dan memberatkan keuangan negara. Karena dikemudian hari dirongrong oleh biaya perawatan yang semakin tinggi ( sering ) akibat kondisi infrastruktur yang mudah rusak.
Sangat menyedihkan jika kita sering menutup mata sehubungan dengan banyaknya kasus proyek infrastruktur yang berkualitas rendah. Ironisnya, kerisauan terhadap kualitas proyek infrastruktur di negeri ini justru sering dilakukan oleh pihak asing. Salah satunya ditunjukkan oleh Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz. Bahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dirinya mengeluh karena banyak bantuan dari Bank Dunia yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang terkena biaya tinggi alias terlalu mahal. Sudah begitu masih disertai dengan kebocoran besar dan penyimpangan prosedur, norma dan standar teknik sehingga menghasilkan infrastruktur atau bangunan konstruksi yang berkualitas rendah. Sebagai contoh proyek pembangunan ruas jalan yang dibiayai dari bantuan Bank Dunia yang dirancang untuk masa pakai sekitar 10 tahun, nyatanya baru berumur satu tahun sudah mengalami kerusakan berat. Karena itulah Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya sangat mendorong terbentuknya Independen Monitoring Unit untuk mengawasi proyek-proyek infrastruktur hingga kepelosok daerah. Dalam lembaga independen itu para anggotanya diberi pengetahuan tentang audit forensik (forensic auditing). Agar mereka bisa mengungkap penyimpangan dari segi kualitas dan spesifikasi teknik. Mestinya segenap bangsa ini harus malu, karena lembaga internasional sudah cukup lama menyatakan bahwa kegagalan atau kesulitan bangsa Indonesia membangun infrastruktur yang memadai disebabkan lemahnya profesionalitas para pelaksana dan pengawasan proyek. Serta maraknya praktek korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu cara untuk menepis kerisauan terhadap kualitas proyek infrastruktur adalah meningkatkan profesionalitas entitas kontraktor. Juga perlunya menumbuhkan budaya mutu dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Pemerintah daerah hendaknya mengutamakan faktor kualitas pembangunan infrastruktur dari pada sekedar target seremonial politik. Acap kali pemeritah daerah ”mengebut” pengerjaan proyek infrastruktur hanya gara-gara ”kejar tayang” kepentingan politik praktis atau perayaan hari-hari besar. Akibatnya kualitas proyek dinomor duakan.
Tidak berlebihan jika ada yang berpendapat betapa enaknya jadi kontraktor di negeri ini. Selain bisa main-mata tentang aturan tender, kepentingan mereka juga selalu diakomodir oleh pemerintah. Sudah saatnya bangsa ini mendewasakan entitas kontraktor dengan cara meningkatkan profesionalitasnya. Lebih-lebih, selama ini rakyat acap kali dibuat jengkel karena ulah para kontraktor yang seenaknya mengganggu kepentingan publik saat mengerjakan proyek. Seperti misalnya kasus penggalian di pinggir jalan atau fasilitas publik yang tidak mengindahkan faktor keselamatan dan kenyamanan. Kalau sudah demikian tidak ada pihak yang kredibel untuk menindak ulah kontraktor diatas. Akhir-akhir ini kejengkelan rakyat juga timbul akibat arogansi sejumlah perusahaan konstruksi yang terlibat dalam pembangunan megaproyek PLTU 10 ribu Megawatt. Mereka menghentikan proyek secara sepihak lalu menuntut eskalasi proyek sebesar 30 persen. Padahal, harga proyek diatas sejatinya sudah terlalu tinggi. Mestinya, kasus diatas diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Ada masalah serius dalam entitas kontraktor di negeri ini yang berkaitan dengan aspek Quantity Surveyor. Hal tersebut menyebabkan lemahnya estimasi waktu dan biaya proyek. Serta buruknya risk management dan durasi proyek. Entitas kontraktor di negeri ini juga masih lemah dalam menyusun work breakdown structure (WBS) yang merupakan detail daripada proyek. Oleh sebab itu perlunya memperdalam kompetensi seperti disyaratkan dalam buku “Guide to the Project Management Body of Knowledge”. Atau yang lebih populer dengan sebutan Abbreviation PMBOK Guide yang diterbitkan oleh The Project Management Institute.
Entitas kontraktor di negeri ini mestinya memiliki kemampuan yang handal dalam hal perhitungan biaya dalam rangka menjamin akurasi harga penawaran dan terciptanya kualitas proyek. Pada saat ini kompetensi menghitung biaya proyek dari entitas kontraktor di negeri ini masih banyak yang lemah. Apalagi masih sedikitnya tenaga di bidang Quantity Surveyor yang tugas utamanya adalah menyangkut perhitungan dan analisa biaya proyek. Sekedar catatan, bahwa profesi bidang Quantity Surveyor sendiri di negeri ini masih belum banyak dikenal. Tetapi bukan berarti fungsi bidang tersebut selama ini tidak dilakukan, tetapi dengan istilah lain yang lingkupnya lebih sempit yang biasa disebut estimator. Istilah Quantity Surveyor berasal dari Inggris, lalu meluas sebagai bidang profesi yang diakui secara internasional. Di negara maju Quantity Surveyor juga biasa disebut dengan istilah Construction Economists, Cost Consultans, atau Cost Engineers. Secara garis besar lingkup pekerjaannya meliputi estimate and monitoring construction cost dari tahap awal sampai tahap akhir. Melakukan tender dan menetapkan jenis kontrak. Menghitung potensi reduksi pajak konstruksi dan nilai klaim asuransi. Serta menjalankan mediasi dan Arbitrase jika terjadi sengketa proyek. Sesuai dengan lingkup diatas maka peran spesifik dari seorang Quantity Surveyor selama tahapan proyek dapat dijelaskan sebagai berikut; Dari tahap feasibility study menuju tahap Desain yakni melakukan value engineering terhadap desain yang ada. Kemudian menekan biaya proyek tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Juga mempersiapkan Bill of Quantities dan menyusun biaya. Tahap procurement atau pengadaan berupa penyiapan dokumen pra qualifikasi atau tender dan menghitung penawaran tender yang paling kompetitif. Kemudian tahap construction hingga tahap pasca construction. Semua tahapan diatas musti terkelola sesuai dengan standar internasional.
Kemajuan di bidang manajemen proyek yang sangat pesat dewasa ini membuat aspek estimasi terjadi persenyawaan antara construction economists dengan aspek seni. Hal itu sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa estimasi proyek merupakan sebuah seni tersendiri. Namun demikian, kualitas estimasi, durasi dan analisa biaya masih tetap menjadi faktor keberhasilan dalam mengelola proyek. Kualitas estimasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti personalia, teknologi, dan downtime. Dalam mengerjakan proyek yang berskala besar entitas kontraktor juga harus memahami apa yang disebut sebagai maturity model atau model kedewasaan dalam rangka menciptakan kualitas yang paripurna. Pada awalnya model tersebut penerapannya terbatas dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun, belakangan ini model tersebut penggunaannya semakin meluas dalam proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur.
*) Budayawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
**) Artikel telah dimuat di harian KOMPAS, 22 Oktober 2008
